Lombok Utara (Lombok Fokus) – Upaya Humas Pemda KLU dalam penerapan siaran komunikasi pembangunan adalah komunikasi terintegrasi dan sinergi antarlembaga, komponen masyarakat dan stakeholder dengan prinsip humanitarian. Hal itu berkembang pada kegiatan Diskusi Panel Forum Badan Koordinasi Humas (Bakohumas) yang diselenggarakan Bagian Humas dan Protokol Setda KLU di Aula Kantor Bupati (14/8).
Kegiatan tersebut berlangsung menghadirkan keynote speaker Bupati Lombok Utara Dr. H. Najmul Akhyar, SH. MH., dengan narasumber Kepala Biro Humas dan Protokol Provinsi NTB Najamuddin Amy, S.Sos. MM., Wakil Sekretaris PWI NTB H. Rudi Hidayat, SH dan Kadis Kominfo KLU H. Muhammad, S.Pd., dimoderatori Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda KLU Mujaddid Muhas, M.A. Sedangkan peserta dihadiri unsur kehumasan berbagai intansi/lembaga dan BUMD se-Lombok Utara. Diantaranya Humas RSUD, Sekretariat DPRD, PDAM, Kemenag, BPS dan unsur kehumasan lainnya.
Bupati Najmul pada kesempatan tersebut menyatakan informasi yang jika disampaikan tidak baik, kendati itu baik, maka hasilnya bisa tidak baik.
“Saya pernah membaca sebuah artikel dengan judul Pergi ke Surga Melewati Neraka yang menceritakan tentang seorang wisatawan pergi ke Gili Trawangan tetapi di tengah laut, ia diminta tambahan ongkos oleh petugas boat. Wisatawan menjawab tidak bisa, tadi kita sudah sepakat ongkosnya di awal. Kemudian yang punya boat mengatakan, kalau begitu silakan turun. Ini hebat dan kuat kesan informasinya,” tutur bupati.
Lanjutnya, kesan terhadap peristiwa menjadi penting sehingga bagaimana mengemas kesan yang baik menjadi informasi penting merupakan tugas dari humas.
“Lebih-lebih pada saat ini, kita melakukan percepatan rehab rekon, selalu saja kita masih terjebak pada bad news is good news. Contoh satu rumah saja kemarin dicor tidak baik, kemudian itu di generalisir seolah semuanya begitu. Itulah kondisi Lombok Utara saat ini,” tandasnya.
“Saya selalu berpesan bahwa kita tidak perlu membanggakan pemerintahan ini, tetapi perlu proses informasi apa yang bisa disampaikan ke masyarakat. Ini tugas kita,” imbuhnya.
Dijelaskannya pula, perlu sinergi kehumasan se-KLU untuk mengusung spirit informasi publik yang mendukung informasi percepatan rehab rekon dan pembangunan daerah.
Dalam pada itu, Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTB Najamuddin Amy, S.Sos, MM., mengibaratkan Humas sebuah lingkaran. Humas termasuk organisasi di dalam lingkaran media. Dalam lingkaran organisasi itu ada leadership atau kepemimpinan. Jadi, lanjutnya, titik inti dari sistem manajemen itu ada pada pemimpinnya.
“Bayangkan jika protokol tidak bisa mengatur dengan baik, maka pimpinan tidak bisa mengambil tindakan dan kebijakan. Kenapa kemudian kita dipilih, karena kita harus memiliki hubungan yang baik. Menjaga perasaan orang dan (sikap) profesional itu harus dilakukan, kita harus menjaga semua itu,” tandasnya mencontohkan.
Karo Humas dan Protokol Pemprov NTB itu memaparkan pula konsepnya mengenai Public Relation Command Center (PRCC). Dalam gagasannya, PRCC merupakan inovasi sistem manajemen informasi yang berkaitan dengan tupoksi kehumasan dan keprotokolan yang diluncurkan Februari tahun 2018.
“Saya menawarkan konsep baru, semacam laboratorium kehumasan tempat belajar bagi semua yang membutuhkan. Karrna kita tidak ingin perubahan itu hanya pada diri kita, tetapi harus pada informasi yang dikemas sesuai realita dan dipublikasi. Terintegrasi dengan baik,” tuturnya.
Sementara itu, narsum dari PWI NTB H. Rudy Hidayat, SH menyoroti relasi kehumasan dan media dengan perkembangan era konvergensi media. Kehumasan perlu responsif, cepat dan tepat dalam penyampaian informasi publik. Terlebih kini media telah berkembang dengan digitalisasi. Ditambahkannya, antara humas dan media itu perlu bersama mengedepankan informasi yang akurat serta mampu menjaga social networking.
Pada tempat yang sama, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika KLU H. Muhammad, S. Pd., menyampaikan keberadaan kehumasan memang penting, karena pendampingan pimpinan daerah dalam kegiatannya, sehingga bisa memberikan informasi kepada masyarakat. Maka erat kaitannya dengan kegiatan Bakohumas.
“Fungsi kita di Kominfo dan Humas adalah menyampaikan informasi yang baik, tetapi rupanya OPD ini jual mahal sehingga kita yang menginformasi selalu salah, tidak memberikan informasi. Padahal informasi yang kita akan sampaikan penting,” tandasnya.
Forum Bakohumas diselenggarakan tahun 2019 dengan diskusi panel menyertakan Humas instansi/lembaga, BUMD, dan stakeholders lainnya secara reguler dua kali setahun. Sebagai sarana komunikasi dan wahana para pegiat kehumasan di Lombok Utara. (Red)