MATARAM – Seleksi untuk mencari pucuk pimpinan ASN NTB ini ramai di perbincangkan publik. Jaringan Aktivis NTB juga angkat bicara tentang seleksi sekda NTB.
Dua tokoh aktivis muda yakni Saidin dan Fadhil mengatakan bahwa, seleksi calon sekda di kepemimpinan Zul-Rohmi ini bentuk ‘demokrasi ASN’ yang sehat di NTB, ” Demokrasi di NTB saat ini sedang sehat-sehatnya dibawah kepemimpinan Gubernur Dr. Zulkieflimansyah, publik banyak perbincangkan tentang seleksi sekda yang bisa dijadikan indikator kesuksesan Bapak Gubernur dalam sektor Birokrasi kepemerintahan” ungkapnya, Sabtu, (26/10).
Saidin mengatakan agar Pansel sekda benar-benar melakukan seleksi untuk menghasilkan sekda yang layak menjalankan visi misi NTB Gemilang, ” Pansel saat ini harus menghasilkan sekda yang benar bekerja untuk mewujudkan Visi NTB Gemilang, jangan menghasilkan sekda yang tidak sejalan dengan pak Gubernur. Jangan sampai ada dugaan Politik By Design yang dilakukan seperti halnya Sidang Gelar Doktor Pak Iswandi yang tidak masuk akal” ungkapnya.
Lebih lanjutnya lagi, Saidin menjelaskan bahwa sidang gelar doktor Iswandi itu seperti acara seremonial yang sudah disiapkan. “Sidang gelar doktor Iswandi seperti ada kejanggalan, masa untuk menetapkan gelar doktor hanya membutuhkan waktu Lima belas menit pertimbangan setelah dipresentasi 105 menit, dan dalam lampiran acara undangan itu kami lihat ada penyerahan surat keputusan lulus gelar doktor dengan hanya membutuhkan waktu 5 menit pasca pembahasan penilaian tim penguji disertasi. Kita tidak mau melihat seleksi calon sekda seperti acara seremonial yang sudah disiapkan, ungkap Saidin.
Sementara itu Fadhil menjelaskan bahwa Iswandi merupakan salah satu figur yang berpotensi bisa saja masuk dalam 3 besar, tapi Gubernur NTB mungkin bisa meluangkan waktu ekstra untuk mempertimbangkan hal itu. Seperti yang disampaikan sebelumnya oleh Saidin bahwa, gelar Doktor seorang Iswandi saja seperti sudah diatur sedemikian rupa ‘skenario’ mainnya, masa iya ujian untuk mencapai Gelar Doktor saja sesingkat dan semudah membalik telapak tangan, ungkapnya. Kami tidak mempermasalahkan Legalitas Gelar Doktor itu. Tapi koq bisa ya se-instant begitu durasi waktunya dalam pengambilan keputusan lulus ?? Padahal Lembaga IPDN kan tidak perlu diragukan Kredibilitasnya.
Lebih lanjut Fadhil menyampaikan, kalau kita melihat pada undangan susunan acara sidang promosi Doktor ilmu pemerintahan program pascasarjana IPDN, tertanggal 29 Agustus 2019, sepertinya bukan acara sidang, melainkan acara pengukuhan Doktor yang telah dipersiapkan sebelumnya, dilihat dari schedjul acara yang begitu singkat, dan sepertinya kami menduga ada by design dari pihak tertentu. Mudah mudahan saja jangan sampai Pansel yang terhormat dalam menentukan siapa Sekda sebagai pemimpin tertinggi ASN se-NTB, tidak melakukan seperti kisah yang telah disampaikan di atas. Kalau ternyata seperti dugaan kami dalam kisah prosesi Doktor tadi, maka itu bukan Pansel, tapi Pancel, Nauzubillahi mindzalik, tutupnya.
