Mataram – Lombok Fokus | Direktur Lombok Global Institut (LOGIS) M. Fihiruddin kembali memeprtanyakan Besaran anggran Rumah Dinas Pimpinan DPRD Provinsi NTB, Fihir menyatakan merasa heran melihat perbandingan Besaran Anggaran yang digelontorkan Pemprov DKI untuk rumah dinas Gubernur yang nilainya lebih kecil dari Anggaran Rumah Dinas Pimpinan DPRD provinsi NTB.
“Saya tidak akan membahas masalah anggaran DKI Jakarta tetapi sedikit tergelitik dengan anggaran renovasi rumah dinas jabatan gubernur DKI Jakarta yg nilainya hanya Rp 2,5 M. Dimata publik pemerhati anggaran DKI jakarta, bahwa 2,5 M itu merupakan anggaran yg sangat besar untuk merenovasi sebuah rumah dinas di ibukota” Katanya, kamis/31/10 dikantor Logis.
Menurut Fihir luas area Rumah Induk Gubernur DKI Jakarta 3 kali luas area Rumah Induk pimpinan DPRD NTB, dengan demikian ia menghimbau masyarakat untuk tidak apatis terhadap perkara tersebut.
“Jika dibandingkan dengan anggaran rumah dinas pimpinan DPRD NTB yg mencapai Rp 3 Miliar,anggaran pemprov DKI itu tidak ada apa apanya. Mengingat luas rumah induk dinas gubernur DKI Jakarta hampir 3 kali lipat luas bangunan induk rumah dinas pimpinan DPRD NTB. Luas induk rumah rumah dinas gubernur DKI Jakarta adalah 1000 M2, sedangkan rumah dinas pimpinan DPRD NTB cuma 300 M2 bangunan induk dan 300 M2 bangunan penyokong.tetapi publik NTB kurang peka terhadap nomenklatur anggaran fantastis rumah dinas pimpinan DPRD NTB tersebut.kita semua cuek bebek terkait anggaran anggaran yg tidak penting/mubazir yg sudah di ketok oleh wakil wakil rakyat kita di udayana” bebernya
Lebih lanjut Fihir juga mengungkap adanya dugaan Permainan Proyek di DPRD NTB.
“Usut punya usut cerita dibalik layar proses penganggaran rumah dinas pimpinan Dewan ini,diduga merupakan kongkalikong pimpinan dewan sebelumnya dengan menaruh anggaran di satu mata anggaran dan diduga akan dijadikan bahan bancakan oknum pimpinan dewan tersebut” ungkapnya
Tidak sampai disitu ia juga memperkirakan penghabisan anggaran untuk pembangunan rumah dinas tersebut tidak mencapai angka yang sudah ditentutukan sesuai dengan estimasi pembiayaan, ia juga menduga sisa pembiayaan tersebut akan di bagi-bagi dalam jumlah kecil untuk menghindari Tender.
“Harga perkiraan satuan untuk renovasi rumah dinas atau jabatan di prov. NTB sekitar Rp 1.500.000,00. Jika Rp 1.500.000,00 dikalikan 600 M2 maka akan muncul di angka Rp 900.000.000,00. Maka akan ada sisa Rp 2.100.000.000,00. Pertanyaan nya sisa anggaran itu akan dikemanakan? Pertanyaan yg tidak susah dijawab.jika ada sisa maka akan dibuatkan anggaran baru dari sisa anggaran yg sudah ada untuk di bagi bagi dalam paket kecil untuk menghindari tender.dan diduga sang bohir juga sudah menggelontorkan dana untuk mempermulus pengangguran dana tersebut” tandasnya
Fihir menyayangkan tindakan DPRD NTB sebagai Pembawa aspirasi Masyarkat, mengingat NTB saat ini sedang mengalami defisit anggaran dan musibah kekeringan yang menyebabkan sebagian besar Masyarakat mengalami kesulitan ekonomi.
“ironi dan kita sayangkan mental mental inlander pimpinan pimpinan wakil rakyat kita di tengah defisit anggaran dan kondisi kekeringan serta kemiskinan yg melanda masyarakat kita. Kita berharap mereka salah corong pembawa aspirasi rakyat bukan menjadi garong garong uang rakyat” tutupnya
www.lombokfokus.com
