DOMPU – Lombokfokus.com | Kegiatan reses yang dilaksanakan di Desa Sorinomo Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Barat, Dapil Kabupaten Dompu, Bima dan Kota Bima, Akhdiansyah atau akrab disapa Guru To’i banyak menerima aduan masyarakat terkait masalah pertanian dan kesehatan.
Misjan, warga Desa Sorinomo misalkan berharap agar bisa dibantu mendapatkan izin pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan untuk lahan menanam jagung bagi masyarakat Kecil, mengingat selama ini yang bisa mengakses hanya orang tertentu yang dekat dengan kekuasaan.
“Kalau bisa masyarakat juga bisa lebih banyak diberikan akses melakukan pengelolaan lahan kawasan Hutan, baik untuk tanaman pertanian jagung maupun hak pakai untuk Tanam kopi” harap Misjan
Diakuinya, petani juga kerap mengalami kesulitan mendapatkan bibit jagung dan stok pupuk yang kadang seringkali mengalami kelangkaan, sehingga berdampak juga pada harga yang tinggi. Pupuk bersubsidi selalu habis di kelompok untuk jatah Jecamatan Pekat.
M. Ali warga lain berharap supaya keberadaan PT. SMS bisa diawasi dan diminta supaya bisa membeli tebu miliki petani dengan harga layak, Jangan hanya mencari keuntungan pribadi, tapi juga memperhatikan nasib petani.
“Selama ini mereka hanya menikmati hasil dari petanian, sementara petani kerap merugi, dengan harga tebu sangat murah, hanya 400 ribu perton” katanya.
Perusahaan beralasan, harga murah, karena rendaman belum sampai mencaoai 7 persen, petani tidak tau bagaimana cara menjaga rendaman agar tercapai 7 persen.
Amaq Yuni warga lain berharap bisa dibuatkan sumur bor untuk memenuhi kebutuhan akan air bersih. Mengingat bencana kekeringan dan krisis air bersih hampir menjadi bencana musiman yang selalu melanda warga.
Menanggapi hal tersebut, Akhdiansyah mengaku melalui Komisi V DPRD Provinsi NTB yang membidangi pertanian, pendidikan termasuk Kesehatan berjanji akan menjadika apa yang disampaikan warga terkait pengelolaan kawasan Hutan termasuk ketersediaan pupuk bersubsidi sebagai prioritas untuk disampaikan kepada Pemprov NTB.
“Sebagai salah satu daerah penghasil jagung terbesar di NTB, sudah seharusnya Pemda NTB maupun Pemkab Dompu bisa memberikan perhatian lebih pada petani, baik dari sisi kebijakan maupun penganggaran” katanya.
Terkait pengelolaan kawasan hutan memang sekarang menjadi kewenangan Pemprov NTB, nanti kita akan dilihat lagi bagaimana sistem nya supaya sama – sama menguntungkan.
bapak ibu bisa mengajukan proposal pinjaman dengan jaminan tidak merusak hutan.
Sedangkan mengenai bibit jagung akan diupayakan pengajuannya lewat GP Ansor dan juga di upayakan lewat koordinasi DPRD dengan SKPD terkait.
“Terkait keluhan petani tebu, saya sudah ketemu dengan Menaker untuk membicarakan persoalan para pekerja di PT SMS,dan pemerintah pusat merespon dengan segera akan turun kelapangan secepatnya” janjinya.
Di bawah Komisi V ada sebelas SKPD, jadi masyarakat bisa menjadi mitra DPRD NTB melakukan kontrol terhadap SKPD tersebut.
Diahir reses, Akhdiansyah mengenang bagaimana Desa Sorinomo seperti kampung sendiri, karen sejak 2004 pernah memiliki program bersama P2SDT berupa bantuan bibit sapi dan aktornya sudah pada berhasil.
