Mataram (Detikntbcom) – Ancaman Kepala Dinas Perhubungan Provinsi NTB Muhammad Faozal untuk memperkarakan lebih lanjut ke ranah hukum ketua Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia Wilayah Nusa Tenggara Barat (PHRI NTB).
Ancaman tersebut nyaris tidak menggetarkan jiwa seorang Wolini untuk takut.
Ni Ketut Wolini yang sudah mendarah daging dengan sektor perhotelan dan restoran ini mengancam akan melapor balik Kadishub jika berani memperkarakan dirinya di ranah hukum.
“Kita sementara ini menunggu aja, kalau dia lapor ya kita lapor juga biar balances (seimbang),” tegas Wolini saat diminta tanggapannya, Selasa (26/10) malam via pesan singkat merespon ancaman Kadishub NTB.
Diketahui sebelumnya, Ketua Persatuan Hotel dan Restaurant Indonesia (PHRI) NTB Ni Ketut Wolini gerah dengan sikap Kepala Dinas Perhubungan NTB, Mohamad Faozal.
PHRI mengutip dari berita lokal yang beredar, mencium gelagat ‘kotor’ Kadishub yang ingin menggagalkan sejumlah program pariwisata dan event World Superbike yang siap digelar 19-21 Nopember 2021 nanti.
Menurut Wolini, gelagat ‘kotor’ Faozal ingin menggagalkan program-program pariwisata, terlihat dari caranya memecah belah pelaku industri pariwisata di Lombok.
“Contoh paling terkini, ketika PHRI harus hadiri undangan rapat Kadispar Senin kemarin (25 Oktober 2021, red). Kami sedang menyiapkan strategi mensukseskan program WSBK yang sebentar lagi digelar. Kami sedang rapat dengan pihak MGPA yang difasilitasi Kadispar di kantor Dinas Pariwisata NTB. E… dalam hari, waktu dan jam yang sama Pak Faozal, panggil 20 management hotel ke kantornya,” ungkap Wolini, dikutip dari media lokal sebelumnya.
Atas pernyataan Wolini tersebut, Kadishub NTB lantas mengancam akan mensomasi dan melaporkan Ketua PHRI NTB.
Sementara, Ketua Asosiasi Pengusaha Perjalanan Wisata Indonesia (ASITA) Wilayah NTB Jewantoro Umbu Joka dikonfirmasi, menanggapi santai polemik tersebut.
Menurutnya, konflik tersebut adalah barang simpel yang bisa diselesaikan. Umbu menyarankan Kadishub untuk membantah pernyataan ketua PHRI NTB tersebut lewat media juga.
“Barang simpel yang bisa diselesaikan. Tinggal bantah saja by media lagi kesana kan beres. Gelagat dan diduga itu hampir sama maknanya. Saya belum lihat unsur fitnah. Namanya juga judul media harus bombastis dong. Berperkara itu habisin waktu dan dana. memangnya yang mau disomasi itu diam aja?,” ujar Umbu.
Polemik tersebut kata Umbu, merupakan tanda tidak adanya koordinasi antara Dispar, Dishub dan stakeholder pariwisata.
“Perhelatan WSBK dan MotoGP itu ayo kita kerja bareng-bareng semua stakeholder, ayolah semua bersinergi dan saling bergandeng tangan untuk sukseskan perhelatan ini demi nama NTB dan umumnya Indonesia,” ajaknya. (Iba)
