Mataram (Detikntbcom) – Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (HMI-MPO) Cabang Mataram mengapresiasi responsifitas Kapolda NTB Irjen Pol M Iqbal atas aksi demonstrasi HMI di depan Mapolda NTB pada, Kamis (28/10).
“Kami mengapresiasi sikap Kapolda NTB yang langsung turun mendengarkan aspirasi serta rela duduk sama rendah bersama kami di depan kantornya di tengah terik matahari panas-panasan,” ujar Ketua Umum HMI MPO Cabang Mataram Eko Saputra Bay, Kamis (28/10) saat di wawancara media usai menggelar aksi depan Mapolda NTB.
Menurutnya, responsifitas Kapolda tersebut patut dan wajib ditiru oleh seluruh jajaran ke bawahnya dalam menangani massa aksi yang melakukan demonstrasi.
Kemudian katanya, soal sejumlah tuntutan yang disampaikan di hadapan Kapolda NTB, pihaknya akan terus mempressure hingga tuntas termasuk soal sembilan tersangka kasus pembangunan ICU dan IGD RSUD Lombok Utara yang belum ditahan oleh Kejati NTB termasuk.
“Jadi semua tuntutan itu kami berkomitmen akan terus mengawal hingga tuntas,” tegas Eko.
Untuk diketahui, Kapolda NTB Irjen Pol M Iqbal saat aksi demonstrasi memperingati momen sumpah pemuda ke-93 yang dilakukan oleh HMI langsung diterima olehnya.
Di hadapan massa aksi HMI, mantan Kadiv Humas Mabes Polri itu, sebagai Kapolda merasa bangga dan senang kepada massa aksi atas semangat yang ditunjukkannya. Anak-anak muda dalam sejarahnya katanya, terus mewarnai perjalanan sejarah bangsa Indonesia.
“Hidup pemuda, hidup pemuda, hidup mahasiswa. Luar biasa,” teriak Kapolda memberikan pekikan semangat massa aksi.
Pria yang dikenal dekat dengan seluruh OKP di NTB ini menjelaskan, ada dua tanggung jawab pemuda yaitu menjadi social control. Melakukan kontrol sosial kepada institusi dan lembaga yang ada di Indonesia.
“Hari ini benar-benar telah ditunjukkan. Adinda Eko sebagai Ketum (HMI) terima kasih. Tunjukkan idealisme tunjukkan terus kritikan-kritikan yang membangun,” ujarnya semangat di hadapan massa aksi.
Adapun sejumlah tuntutan HMI MPO Cabang adalah sebagai berikut:
1. Meminta kepada kapolda NTB, agar segera menyelesaikan dan menuntaskan beberapa persoalan tindak pidana korupsi yang saat ini sedang dalam penanganan pihak Polda NTB yang kami nilai lambat dalam proses penyelesaiannya.
2. Mendesak Kapolda dan Kepala Kejati NTB agar segera menginvestigasi sejumlah oknum pejabat NTB dan pejabat Pemda KLU yang diduga kuat menikmati hasil pungli di atas tanah Pemprov seluas 75 Ha selama 25 tahun dan segera manfaatkan lahan tersebut untuk kesejahteraan masyarakat.
3. Mendesak APH untuk segera menulusuri dugaan korupsi pada proyek jumbo program unggulan pemprov NTB seperti ZERO WASTE dan Posyandu Terpadu yang dianggarkan pada APBD NTB selama 3 tahun terakhir ini.
4. Mendesak Kepala Kejati NTB untuk segera menangkap para koruptor pada proyek pembangunan RSUD KLU di antaranya Wakil Bupati KLU dan ketujuh tersangka lainnya yang sampai hari ini masih berkeliaran bebas.
5. Mendesak kapolda NTB agar segera menetapkan oknum purnawirawan yang diindikasikan terlibat dalam kasus ilegal logging sebagai tersangka.
6. Mendesak Kapolda NTB agar segera bentuk tim investigasi pencarian fakta di balik kehilangan dr. Mawardi mantan direktur RSUP NTB.
7. Hentikan tindakan represi terhadap gerakan rakyat.
8. Meminta kepada Kapolda NTB agar serius dalam memberantas peredaran narkoba dan pecat oknum kepolisian yang kedapatan terlibat dalam peredaran narkoba.
9. Berikan penunjang sarana dan prasarana terkait fasilitas secara merata terhadap pendidikan di NTB.
9. Mendesak Gubernur NTB agar melakukan keterbukaan informasi publik terkait dengan beasiswa luar negeri.
10. Hentikan pengiriman 1000 cendikia dan alokasikan anggaran itu untuk anak-anak putus sekolah.
11. Meminta Pemprov NTB agar segera memaksimalkan Perda pernikahan usia dini.
12. Tolak PCR sebagai syarat transportasi dan kembalikan kepada tahap normal.
13. Mendesak pemprov NTB untuk segera merealisasikan utang Rp 750 miliar
14. Mendesak Gubernur NTB untuk mempertegas Moratorium soal larangan penebangan dan peredaran hasil hutan kayu di wilayah NTB.
15. Mendesak Pemprov NTB untuk menghentikan operasi tambang kawasan hutan yang berpotensi merusak hutan di NTB.
16. Mendesak pemprov NTB untuk memperjelas pendistribusian bibit jagung yang dinilai kadaluarsa dan tidak layak dipergunakan.
17. mendesak Pemprov NTB untuk segera menetapkan perda tentang standar harga bawang merah dan padi. (Iba)
