Politik sengkuni kubu AHY diduga kembali bohongi rakyat

Gambar logo partai demokrat (Istimewa/Detikntbcom)

Jakarta (Detikntbcom) – AHY melalui juru bicaranya, Selasa, (21/12) mengeluarkan rilis yang berjudul “Demokrat: Kami Sudah Punya Lima Ketum, Tidak Ada Tempat untuk Oligarki”. Dalam rilis itu, Demokrat Kubu AHY mengaku bahwa demokrasi berjalan dengan sangat baik di Partai Demokrat.

“Kami tidak mengenal sistem oligarki di partai kami. Selama dua puluh tahun berdiri, kami sudah melaksanakan lima kongres, dan kami sudah punya lima ketua umum,” demikian kutipan rilis tersebut.

gambar Iklan

Taktik penyampaian rilis ini mirip dengan cara Hinca Panjaitan yang menyebut SBY meminta ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold agar diturunkan dari 20 persen menjadi nol persen di Pemilu 2024.

Padahal pada pemilu 2009 dan 2014, SBY lah yang meminta ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold itu naik dari 4 persen menjadi 20 persen. Kini SBY meminta ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold menjadi nol persen dan pura pura lupa dengan masa lalu.

Sekarang pula, kubu AHY menyebut tidak ada tempat untuk oligarki di dalam Partai Demokrat. Dalam pengertian yang sederhana, oligarki adalah bentuk kekuasaan yang secara politik dipegang oleh kelompok elit kecil dari masyarakat karena kekayaan, keluarga, atau militer. Jika melihat Demokrat, maka kekuasaan itu dipagang dan dikendalikan oleh keluarga SBY, AHY, EBY.

Mereka seolah-olah lupa bahwa saat ini, Ketua Majelis Tinggi Demokrat adalah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Ketua Umum adalah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Wakil Ketua Umum adalah Edhie Baskoro Yudhoyono (EBY atau Ibas). Ketua Fraksi Demokrat di DPR RI adalah Edhie Baskoro Yudhoyono (EBY atau Ibas). Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI adalah Edhie Baskoro Yudhoyono (EBY atau Ibas). Jika SBY berhalangan, maka Ketua Majelis Tinggi dijabat AHY. Sebelumnya, Ketua Umum adalah SBY dan Sekjen nya adalah EBY/Ibas.

SBY justru jadi pelopor oligarki yang sempurna dalam sejarah Demokrasi di Indonesia. SBY lah yang pertama kali dalam sejarah politik Indonesia yang menduduki jabatan Ketua Umum dan anaknya sebagai Sekjen. Keluarga SBY pula yang pertama dalam sejarah politik Indonesia yang menempati semua jabatan elit di dalam partai.

“Oleh karena itu, rilis yang disampaikan kubu AHY tak lain hanyalah taktik yang mirip dengan politik Sengkuni dalam cerita wayang elite Astina pada rezim Kurawa. Politik sengkuni yang membohongi rakyat, pura-pura lupa, licik, dan seolah-olah bersih dan paling benar,” kata juru bicara partai demokrat kubu KLB Deli Serdang Muhammad Rahmad seperti siaran pers diterima, Selasa (21/12) di Jakarta.

Partai Demokrat KLB Deli Serdang tegasnya, mengutuk praktek oligarki ala SBY dalam Partai Demokrat. Perjuangan utama kami adalah menghancurkan praktek oligarki ala SBY ini karena hal itu akan membahayakan masa depan Pancasila dan masa depan demokratisasi kita di Indonesia. (Iba)