Soal aksi warga Gili Trawangan, Gubernur NTB: memaksakan tanah negara menjadi SHM itu tidak gampang

Gubernur NTB Zulkieflimansyah usai menghadiri rapat paripurna di DPRD NTB, Rabu 15 Maret 2023 siang.

Mataram (Detikntbcom) –  Masyarakat Gili Trawangan kembali melakukan aksi demonstrasi pada, Rabu 15 Maret 20223 di depan kantor Gubernur dan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nusa Tenggara Barat (DPRD NTB) mendesak Gubernur untuk menyelesaikan sengkarut tanah di Gili Trawangan.

“Saya minta Gubernur Zul segera mencabut HPL tanah di Gili Trawangan. Saya sebagai mantan pejabat tahu bagaimana proses ini,” desak Izzul Islam yang juga mantan Wakil Bupati Lombok Barat 2009 ini bersama ratusan massa aksi dari Gili Trawangan Kabupaten Lombok Utara.

Menurut Izzul, tanah yang diklaim milik Pemprov NTB sesuai dengan sertifikat HPL Nomor./Tgl: 1/22 Desember 1993 dengan luas: 750.000 m2 (GS No.5460/1993) itu bentuk perampasan hak masyarakat.

“Saya yakin terbitnya sertifikat HPL itu ada suap yang masuk ke Pemerintah NTB. Saya meminta Kapolda dan kejaksaan membuka ini supaya terang benderang,” katanya.

Menanggapi tuntutan ratusan massa aksi tersebut, Gubernur NTB Zulkieflimansyah dikonfirmasi usai menghadiri rapat paripurna di DPRD NTB menegaskan, bahwa memaksakan tanah negara untuk menjadi hak milik pribadi atau disertifikasi hak milik (HPL) itu tidak gampang.

“Yang disampaikan (tuntutan masyarakat itu) sudah diampaikan berkali-kali. Berkali-kali juga kami sampaikan bahwa memaksakan tanah negara menjadi hak milik itu prosesnya gak gampang,” katanya.

Menurutnya, sejumlah contoh diungkapkan oleh Zulkieflimansyah di berbagai wilayah di Indonesia, jika tanah negara dijadikan hak milik pribadi maka akan gampang diperjualbelikan.

“Ada tawaran misalya 10 kali lipat (pasti tergiur untuk menjual). Tiba-tiba ada GTI yang sebelumnya kita putus kontraknya datang untuk membeli tanah yang sudah menjadi SHM itu. Apa ada jaminan masyarakat kita itu setelah jadi SHM tidak menjual tanahnya. Makanya sebenarnya HGB yah, hampir mirip sebenarnya (dengan SHM),” katanya.

Setelah melakukan aksi di kantor Gubernur NTB, ratusan massa aksi itu juga mendatangi kantor DPRD NTB, hingga ditemui Ketua DPRD NTB Baiq Isvie Rupaeda.

Puluhan massa aksi masuk ke dalam kantor DPRD NTB ditemui Ketua DPRD NTB Baiq Isvie Rupaeda.

Isvie menegaskan akan menindaklanjuti tuntutan massa aksi dengan membalas ‘surat cinta’ mereka. Tidak puas dengan hal itu, pada pukul 14:00 massa aksi pun kembali mendatangi kantor DPRD usai melaksanakan sholat di Masjid Islamic Center Hubbul Wathan NTB.

Mereka mengecek satu per satu para wakil rakyat di ruang kerjanya. Massa sempat tegang di depan ruang komisi III, namun tidak lama, massa aksi pun ditemui Ketua DPRD. Puluhan massa tersebut pun diarahkan ke ruang rapat utama untuk berdiskusi.

Setelah berdiskusi panjang dan mendengarkan aspirasi dari massa aksi. Isvie menegaskan akan memperjuangkan aspirasi tersebut.

“Insya Allah kami akan bentuk tim dan akan turun ke Gili Trawangan melihat langsung keluham masyarakat,” tegasnya. (Iba)

google.com, pub-7422621097501686, DIRECT, f08c47fec0942fa0