Firdaus Dewan dari PDIP Bima Terima Tawaran HMI Disekolahkan: Boleh, Mumpung Ada Yang Biayai

Anggota DPRD Kabupaten Bima Firdaus. (Dokumen akun FB Firdaus Lsip/ Istimewa)

DetikNTBCom – Anggota DPRD Kabupaten Bima dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Firdaus menerima tawaran Himpunan Mahasiswa Islam Badan Koordinasi Bali dan Nusa Tenggara (HMI Badko Bali Nusra) untuk disekolahkan.

Baca Juga: Oknum DPRD Bima Firdaus Disarankan Sekolah Lagi Untuk Belajar Etika, MKD Diminta Membina

gambar Iklan

“Hahaha boleh, mumpung ada yang mau biayain, kebetulan saya mau lanjut S2 ini,” katanya dengan emotion ketawa¬† saat dikonfirmasi, Minggu 21 Mei 2023.

Ditanya lebih lebih lanjut, kapan mau tandatangani surat pernyataan kesediaan menerima biaya sekolah dari lembaga berbasis kemahasiswaan tersebut, Firdaus mengaku seharusnya pihak HMI yang harus mendatangi dirinya untuk disodorokan surat pernyataan kesediaan tersebut. Karena menurutnya HMI yang menawarkan.

“Yang tawarin (HMI) dong yang datangin, kalau saya yang datangin lain cerita. Kesannya saya yang minta-minta,” ujarnya.

Sebelumnya, Firdaus anggota DPRD Kabupaten Bima Dapil I meliputi Kecamatan Woha Monta dan Parado ini menanggapi komentar viralnya di salah satu postingan akun medsos atas nama @Indra Darmawansyah.

Menurutnya, kemarahannya itu bukan tanpa alasan. Seharusnya katanya, Indra harus memahami dasar masalah secara utuh, jangan hanya terjebak dengan kemarahan dan kata-katanya.

“Saya dikatain penipu, pembohog dan penghianat tanpa alasan yang kuat oleh si indra itu,” ungkapnya.

Katanya, dalam postingan akun medsos Indra yang juga pengurus HMI Badko Bali Nusra tersebut, Firdaus tanyakan terlebih dahulu apa yang dirinya tipu, yang bohongi dan siapa yang dirinya hianati. Namun ungkapnya, Indra tidak menjelaskan.

“Berarti kritikanya udah gak sehat dong dan punya motifasi lain, karena apa yang dia sampaikan tidak mampu dia pertanggung jawabkan secara objektif dan secara ilmiah,” katanya.

Pada video saat memberikan pernyataan di hadapan para Nakes saat berdemonstrasi tahun lalu, Firdaus sadar bahwa dirinya sebagai anggota DPRD bukan sebagai eksekutor. Apalagi katanya, menjamin para tenaga kesehatan itu dari intimidasi dari pihak tertentu. Bentuk intimidasi itu katanya bakal diberhentikan jika ikut demonstrasi.

“Saya hadir di sana karena saya sadar sebagai wakil rakyat dan terpanggil, padahal saya bukan juga komisi terkait persoalan Nakes itu. Niat saya mau bantu dan berjuang bersama mereka ternyata salah yaa. Hahahaha. Aneh-aneh aja,” bebernya.

Namun apapun dinamikanya tegasnya, hingga kini tetap memperjuangkan semampu dirinya dengan kapasitas yang dia miliki sebagai wakil rakyat.

“Kalau masalah perjuangan untuk Nakes masih akan tetap saya lakukan semampu saya sesuai dengan kapasitas saya sebagai wakil rakyat, karena teman-teman Nakes rakyat saya juga yang harus saya perjuangkan,” tutupnya.

Sebelumya, Ketua Bidang Hukum dan Advokasi Himpunan Mahasiswa Islam Badan Koordinasi Bali dan Nusa Tenggara (HMI Badko Bali Nusra) Salahudin menilai pernyataan oknum DPRD itu sebuah kemunduran beretika.

“Saya sarankan untuk oknum wakil rakyat itu sekolah lagi supaya belajar lagi soal etika dan cara bertutur dengan baik, karena anda merupakan wakil rakyat yang dipilih untuk melindungi rakyat anda, bukan malah menghujatnya dengan cara yang tidak beradab dan tidak beretika. Anda harusnya malu dengan baju kebesaran yang anda pakai itu atas nama rakyat,” saran pria disapa Haden itu, Sabtu 20 Mei 2023.

Seharunya sambung Haden, kritikan dari warganet tersebut ditanggapi dengan arif dan bijaksana. Bukan justru menghujatnya dengan dengan kata-kata kasar seperti layaknya orang tidak bersekolah.

“Untuk oknum dewan itu, jika belum tamat sekolah, saya siap biayai anda untuk sekolah lagi minimal paket C atau sederajat. Supaya anda bisa berbicara dengan rakyat anda dengan bahasa yang sopan,” ujarnya.

Selain itu, Haden mendesak Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) untuk membina oknum dewan itu agar tidak mempermalukan institusi.

“Saya meminta dengan hormat demi menjaga nama baik DPRD Kabupaten Bima agar Mahkamah Kehormatan Dewan dapat membina dan mendidik oknum dewan tersebut agar ia mengerti bagaimana berkata-kata dan berbahasa yang baik dan benar,” pintanya. (Red)

gambar Iklan