Hasil Konsultasi DPRD ke Kemendagri, Rektor Tak Penuhi Syarat jadi Pj Gubernur NTB

Pimpinan DPRD NTB menggelar konsultasi soal syarat calon Penjabat dari kalangan rektor. (Istimewa)

DetikNTBCom – Hasil konsultasi Pimpinan berserta beberapa anggota DPRD NTB ke Kemendagri RI terkait polemik Rektor menemukan jawaban, bahwa Rektor tidak bisa menjadi Pj Gubernur. Hasil Konsultasi DPRD ke Kemendagri, Rektor Tak Penuhi Syarat jadi Pj Gubernur NTB.

“Pertemuan bersama Analis Kebijakan Ahli Wilayah Direktorat Jendral Otonomi Daerah, Kemendagri, R Sartonoitu langsung disaksikan oleh anggota Bamus DPRD NTB,” tutur Muzihir, Selasa malam 1 Agustus 2023.

gambar Iklan

Muzihir menyampaikan, pertemuan itu membahas mengenai polemik pengusulan pj gubernur sehingga kesempatan itu meminta pandangan Kemendagri, apakah boleh atau tidak, jabatan rektor dalam hal ini Rektor UIN Mataram Prof Dr TGH Masnun Thahir bisa diusulkan sebagai pj gubernur.

“Dalam pertemuan itu, kami juga sampaikan dukungan besar dari masyarakat untuk Rektor UIN Mataram Prof Masnun sebagai pj gubernur,” tuturnya.

Ketua DPW PPP NTB ini menyampaikan penjelasan dari Kemendagri secara aturan bahwa, jabatan rektor bukan termasuk kategori Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Madya. Sehingga tidak bisa diusulkan sebagai pj gubernur.

Artinya, kajian tim hukum yang dibentuk DPRD NTB yang sebelumnya juga menyebut Prof Masnun tidak memenuhi syarat diusulkan sebagai pj gubernur sesuai dengan penjelasan Kemendagri. “Jadi kajian tim hukum DPRD itu sangat tepat, sesuai pendapat Kemendagri,” tegasnya.

Pada kesempatan itu juga dirinya menanyakan relevansi tugas dan fungsi anggota dewan mengenai kapasitas anggota dewan memiliki peran menyerap dan meneruskan aspirasi masyarakat. Bahkan meminta prof Masnun, tetap diusulkan sebagai salah satu dari tiga nama yang disampaikan ke Kemendagri.

Jawaban pihak Kemendagri cukup tegas. “Jangan sampai masyarakat ada perkataan untuk lembaga DPRD NTB, kok seperti orang tidak paham aturan, mengajukan orang yang tidak masuk ketentuan, apa tidak ada orang lain lagi?’,” sebut Muzihir meniru perkataan pihak Mendagri.

Malah lanjut Muzihir, jawaban pihak kemendagri, ‘jangankan itu sampai di tangan Tim Penilai Akhir (TPA) atau di tangan menteri, begitu masuk di ruangan saya, kebetulan saya yang memeriksa langsung saya delete, yang tidak sesuai persyaratan, mau rektor atau jabatan apapun’,” paparnya masih meniru ucapan pihak Kemendagri.

Pihak Kemendagri berpesan agar DPRD NTB dalam mengajukan nama-nama kandidat yang diusulkan memperhatikan dengan saksama dan detail mengenai persyaratan yang diajukan. Oleh karena itu, bimtek terkait pj gubernur diadakan beberapa waktu lalu, agar DPRD NTB dapat memeroses usulan sesuai ketentuan dan aturan yang ada.

“Saya berharap hasil ini dapat mengubah persepsi publik yang keliru, jangan kami dianggap tidak mau atau sengaja pilih-pilih orang,” urainya.

Ketentuan ini sesuai dengan aturan perundang-undangan yang mengatur tentang pangkat dan jabatan. Rektor tidak bisa diajukan sebagai pj, bukan lagi karena pendapat atau tafsir, tetapi ketentuan ini telah mengatur demikian.

“Ini aturan UU yang mengatur memang jabatan rektor itu tidak ada eselonnya,” urai pria yang juga ketua DPW PPP NTB ini.

Muzihir juga sempat menanyakan kenapa di Provinsi Papua Selatan bisa rektor jadi Pj Gubernur? penjelasan pihak Kemendagri, rektor Universitas Cenderawasih (Uncen) yang diangkat sebagai pj gubernur Papua Selatan tetap mengikuti mekanisme. “Walaupun itu daerah DOB ya, tetapi (penjelasan yang kami terima) dia tetap melalui prosedur,” tuturnya.

Pengangkatan rektor jadi pj gubernur di Papua Selatan juga mempertimbangkan ketiadaan figur lain yang diusulkan. Dengan kata lain nama rektor saat itu sebagai usulan tunggal.

Berikutnya, rektor sebelum beberapa jam dilantik menjadi pj, sempat melewati proses eselonisasi agar sesuai dengan ketentuan. “Jadi pada hari akan dilantik, sekitar jam 9 pagi dia ditarik (dari jabatan rektor) untuk menjadi staf ahli dirjen, kemudian, sekitar jam 2 siang dilantik menjadi pj gubernur, belum lagi Papua itu Perpres dan PP jelas bunyinya,” paparnya.

Oleh karenanya, pada konteks Prof Masnun yang ingin mengikuti jejak rektor Uncen, bisa saja dilakukan. Antara lain, pemerintah pusat menarik prof Masnun untuk menduduki jabatan kategori JPT Madya.

“Jadi seperti itu yang harus dilakukan, tetapi kalau untuk jabatan rektornya tetap sama sekali tidak bisa,” tegasnya.

Jika ada yang masih meragukan atau ingin memastikan kebenarannya atas hasil konsultasi itu, Muzihir mempersilakan pihak-pihak yang belum puas datang langsung ke Kemendagri. (Red)

gambar Iklan