Mataram, DetikNTB.Com – Anggota Komisi XI DPR RI Dra. Hj. Wartiah, M.Pd. gelar acara sosialisasi sawit baik bertajuk hiilirisasi produk turunan kelapa sawit untuk kebangkitan ekonomi kerakyatan pada Minggu, 13/08 di Lombok Plaza Hotel, Cakranegara Barat, kec. Cakranegara, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Acara tersebut diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia raya secara khidmat, penampilan tari daerah NTB, lalu acara dibuka secara resmi oleh Dra. Hj. Wartiah, M.Pd. dalam sambutannya ia mengajak Masyarakat NTB untuk membudidayakan sawit berikut produk hilirnya.
“Ini adalah kedua kalinya BPDPKS melakukan sosialisasi sawit di NTB saya berharap ini terus berlanjut, mengingat di NTB belum ada pertanian kelapa sawit, dan tentunya ini menjadi edukasi yang mahal dan literasi yang baru untuk masyarakat NTB khususnya Kota Mataram.” Ujar Wartiah.
Acara ini diselenggarakan berkat kerjasama Komisi XI DPR RI dengan Badan Pengelola Dana Kelapa Sawit (BPDPKS) dan Lembaga Kajian Strategi dan Pembangunan Pemerintah (LKSP).
“Bapak ibu sekalian yang saya hormati, sawit Indonesia berhasil menjadi pengekspor terbanyak di dunia, Indonesia memproduksi sekitar 59% persen dari total produksi minyak sawit dunia atau sebanyak 45,5 juta ton pertahun. Pada tahun 2022 Indonesia pengekspor CPO dan produk turunannya sebanyak 25,01 juta ton. Sedang tahun 2021 yang sebesar 25,62 juta ton. Lalu daerah tujuan ekspor utama sawit Indonesia adalah Uni Eropa, India, Pakistan dan Afrika” Ujarnya.
Hj Wartiah juga menyampaikan bahwa produk turunan kelapa sawit sangat berguna untuk kehidupan rumah tangga, menjadi ketahanan energi, bisa menjadi biodiesel yang dapat menggantikan minyak bumi yang semakin menipis. Kegitan ini sangat bagus, kita berharap industri ini terus berlanjut dan NTB dapat mengetahui manfaat kelapa sawit.
Dr. Ir. Suparmin, MP narasumber sosialisasi dan expo sawit baik di Kota Mataram jelaskan prasyarat yang harus dipenuhi untuk keberhasilan hilirasi industri. Adanya pola pikir (mind set) yang bersifat jangka panjang dan kolaboratif-integratif dari stakeholders, adanya jaminan ketersediaan pasokan bahan baku, adanya jaminan ketersediaan lahan melalui regulasi tata ruang agar layak secara teknis, ekonomis, dan luasan, adanya jaminan ketersediaan pembiayaan industri yang layak secara ekonomis melalui dukungan insentif fiscal berupa suku bunga, serta penundaan dan pemotongan pajak tertentu, adanya jaminan ketersediaan pemanfaatan teknologi melalui regulasi dan insentif, baik bagi penyediaan teknologi dalam negeri maupun kemitraan dengan pihak luar negeri, adanya jaminan ketersediaan energi (pembangkit dan transmisi) serta sarana dan prasarana, transportasi dan logistik yang dapat dimanfaatkan oleh industry, adanya jaminan atau kepastian regulasi yang tidak tumpang tindih terkait kewenangan pengembangan, pembiayaan, dan pengawasan oleh kementerian/lembaga dan BUMN sehingga tercipta iklim berusaha yang efektif.
