KPK Jegal Wali Kota Bima Muhammad Lutfi ke Luar Negeri

Papan nama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta Selatan. (Iba/Detikntbcom)

DetikNTBCom – Komisi pemberantasan Korupsi (KPK) menjegal Wali Kota Bima Muhammad Lutfi bepergian ke luar negeri menyusul dirinya ditetapkan sebagai tersangka belum lama ini.

Politisi Partai Golkar itu dicegah ke luar negeri atas kasus dugaan korupsi pengadaan barang jasa dan gratifikasi.

“Kemudian sebagai upaya memperlancar proses penyidikannya, apakah orang yang ditetapkan sebagai tersangka tadi itu dicegah ke luar negeri, iya, kami sampaikan betul, dilakukan cegah agar tidak bepergian ke luar negeri,” ujar Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis 31 Agustus 2023 dikutip dari Liputan6.

Baca juga:

  1. Breaking News! KPK Tetapkan Tersangka Walikota Bima Muhammad Lutfi?
  2. Dua Kasus Besar Jerat Wali Kota Bima Muhammad Lutfi yang Ruang Kerjanya Digeledah KPK
  3. Selain Wali Kota Bima, 3 Orang Termasuk Istrinya Dikabarkan Ditetapkan Tersangka

Masih Ali mengatakan, surat permintaan itu sudah dikirim pihaknya ke Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pencegahan terhadap M Lutfi dilakukan selama enam bulan sejak Agustus 2023.

“Suratnya sudah diajukan ke Kemenkumham, Ditjen Imigrasi terhadap satu orang agar tidak bepergian ke luar negeri selama 6 bulan sejak Agustus ini sampai nanti 6 bulan ke depan, dan itu pun dapat diperpanjang kembali untuk kebutuhan proses penyidikan yang sedang kami lakukan,” kata Ali.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah 7 lokasi di Kota Bima, Nusa Tenggara Barat berkaitan dengan kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa disertai penerimaan gratifikasi di lingkungan Pemkot Bima. Penggeledahan dilakukan pada Selasa 29 Agustus 2023 hingga Rabu, 30 Agustus 2023

Pada Selasa, 29 Agustus 2023 tim penyidik menggeledah ruangan kerja Wali Kota Bima, ruangan kerja Sekretaris Daerah Kota Bima, dan ruang kerja unit layanan pengadaan barang dan jasa.

Pada Rabu, 30 Agustus 2023 tim penyidik menyasar kediaman Wali Kota Bima Muhammad Lutfi, Kantor Dinas PUPR Kota Bima, Kantor BPBD Kota Bima, dan rumah kediaman pihak terkait.

Dari rangkaian penggeledahan tersebut tim penyidik menemukan bukti lanjutan dugaan korupsi yang diduga dilakukan Muhammad Lutfi.

Ali mengatakan, pencarian bukti masih terus dilakukan oleh tim penyidik dengan menggeledah beberapa lokasi lainnya. Hanya saja Ali belum merinci lokasi mana saja yang tengah digeledah pada hari ini.

“Hari ini juga masih lanjut penggeledahan di beberapa lokasi berbeda di Kota Bima,” kata Ali

KPK dikabarkan menetapkan Wali Kota Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB) Muhammad Lutfi sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa serta penerimaan gratifikasi di Pemerintah Kota (Pemkot) Bima.

“Benar (Wali Kota Bima ML tersangka),” ujar sumber Liputan6, dilansir, Kamis Agustus 2023. (Red)

google.com, pub-7422621097501686, DIRECT, f08c47fec0942fa0