Detikntbcom – Seorang kader Partai Amanat Nasional (PAN) yang juga Bakal Calon Wakil Bupati Dompu Dr Syarifuddin mengkritik keputusan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Nusa Tenggara Barat karena memberikan rekomendasi pada Bakal Calon Bupati Dompu kepada non kader baru-baru ini.
Adapun non kader yang direkomendasikan oleh DPW PAN NTB untuk diusung menjadi bakal calon Bupati Dompu itu yaitu Ridwan Syah, Abdul Kader Jaelani (AKJ) dan Bambang Firdaus. Kemudian untuk Wakil Bupati Dompu direkomendasikan pada Syarifuddin dan Suharlin.
Baca juga: Direkomendasikan PAN jadi Bakal Cawabup Dompu, Dr Syarifuddin Mengaku Siap Tarung
Dr Syarifuddin yang juga bakal calon Wakil Bupati (Bacabup) Dompu itu menuding DPW PAN sejak awal ‘masuk angin’. Menurutnya, Ketua DPW PAN Muazim Akbar mengkader politisi dadakan yang tidak memiliki kontribusi atas konsolidasi partai selama ini merupakan bentuk inkonsistensi sikap pengurus yang tidak bisa menjalankan hasil rapat harian.
“Peristiwa mengkaderkan orang di tengah jalan hanya akan ditertawakan oleh orang lain dan semua sejarahnya gagal,” kata Syarif seperti siaran pers diterima, Jumat 17 Mei 2024 kemarin.
Merujuk pada hasil rapat harian katanya, PAN NTB harusnya tetap konsisten hanya merekomendasikan nama bakal calon Bupati Dompu dan Wakil Bupati sesuai hasil rapat ke DPP PAN.
Baca juga: PAN Rekomendasikan Nama-Nama Cakada di 10 Kabupaten/Kota di NTB, Berikut Daftar Namanya!
“Biarkan para calon (dari kader sendiri) bekerja dahulu sebelum kita finalkan rekomendasi itu sesuai arahan ketum DPP PAN. Jangan jauh dari Gerindra, PDI Perjuangan dan partai politik lain yang termasuk koalisi nasional KIM,” katanya.
Jadi sambungnya, kalau hasil survey saja belum dipublis bagaimana bisa putusan pasangan dan terindikasi bisa gagal dalam Pilkada. “Menurut saya, PAN puasa dulu untuk Pilkada Dompu periode ini berkoalisi dengan Golkar karena tidak ada ukuran untuk meyakinkan pemilih menang di pilkada,” sarannya.
Syarif menyarankan, Ketua DPD PAN Dompu dan ketua DPW PAN NTB harus mencermati kecenderungan arah koalisi dan komunikasi di tingkat pusat.
“kalau salah memilih koalisi bisa berimbas pada perolehan suara di 2029 dan konsolidasi partai tidak berjalan efektif,” tutupnya.
Sementara Ketua DPW PAN NTB masih diupayakan untuk dikonfirmasi. (Iba)
