DetikNTBCom – Setelah dilanda kekosongan kepemimpinan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat (PUPR NTB) sejak ditinggalkan oleh Ridwansyah terhitung tanggal 1 Juli kemarin dalam rangka pensiun, kini, Senin 3 Juli 2023, Gubernur Zulkieflimansyah menunjuk Muhammad Rum memimpin dinas ‘basah’ tersebut.
Muhammad Rum usai dilantik menjadi Kadis PUPR, pihaknya bertekad ingin memantapkan infrastruktur yang langsung berdampak kepada masyarakat secara umum dan infrastruktur yang mendukung investasi supaya ada daya tarik bagi investor.
“Yang terpenting, bagaimana investor merasa nyaman berinvestasi di NTB tentu infrastruktur memadai. Ini berdampak terhadap pendapatan asli daerah (PAD),” ungkap mantan Kepala DPMPTSP NTB ini, Senin 3 Juli 2023 di Mataram.
Selain itu kata Muhammad Rum, sebagai mantan kepala BPBD, tentu harus memikirkan bagaimana pencegahan dan kesiapsiagaan kebencanaan yang mengancam rusaknya infrastruktur seperti ada tanggap darurat, antisipasi daerah proteksi longsor.
Muhammad Rum mencontohkan infrastruktur yang perlu diperhatikan yakni projek kereta gantung menuju Gunung Rinjani. Ini merupakan investasi besar dan unik yang bs mendatangkan keuntungan. Akses jalan disana agak sempit dan akan diperluas. Dirinya sudah bertemu Sekda Loteng untuk membahas bagaimana penanganan supaya tidak jalan sendiri.
Begitu halnya di Pulau Sumbawa menjadi perhatian, bahkan lebih banyak fokus. Contoh, di Lunyuk ada lahan penanaman Singkong untuk Pabrik Tapioka, antara Pelabuan Badas dan Teluk Santong luas sekitar 200 hektare yang merupakan lahan milik Pemda setempat. “Disana rawan longsor, inilah yang akan kita tuntaskan supaya tidak setengah-setengah penyelesaian infrastruktur pendukung dan harus benar-benar siap,” paparnya.
Disinggung apakah bisa direalisasikan karena daerah defisit anggaran? Bagi Muhammad Rum, membangun infrastruktur itu tidak harus mengandalkan APBD, karena harus ada inisiatif seperti menyiapkan proposal untuk ke Kementerian Investasi / Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) kaitan investasi.
“Selain di Kemen PUPR, bisa juga Kementerian Investasi / Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Kita juga bisa cari stimulan di DPR RI, ada perwakilan disana,” tutupnya.
Untuk diketahui, selain menggeser Muhammad Rum, sejumlah pejabat juga digeser yaitu Kepala Dinas Pertanian NTB Pathul Gani menjadi Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan. Posisinya digantikan Muhammad Taufik Hidayat yang sebelumnya menjabat sebagai Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi Keuangan Infrastruktur dan Pembangunan.
Sedangkan posisi Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi Keuangan Infrastruktur dan Pembangunan yang ditinggal Muhammad Taufik Hidayat juga menjadi kosong.
Selain sejumlah pejabat eselon II, sejumlah pejabat eselon III dan IV juga ikut dimutasi diantaranya Mustafa dari Kepala Seksi Pelaksanaan pada UPTD Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Sumbawa Dinas PUPR NTB promosi menjadi Kepala UPTD Balai Pemeliharaan Jalan Wilayah Pulau Sumbawa Dinas PUPR NTB.
Selanjutnya Zundina Ulya Kepala Seksi Penunjang Medik pada Bidang Penunjang Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma promosi menjadi Kepala Bidang Penunjang Medik pada Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma.
Kemudian Kusnadi dari Kepala Seksi Peralatan dan Bahan pada UPTD Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Lombok promosip romosi menjadi Kepala UPTD tersebut.
Selanjutnya Darmasah dari Kepala UPTD Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Lombok pada Dinas PUPR NTB menjadi Sekretaris Dinas Perhubungan Perikanan dan Kelautan NTB.
Kemudian Yunan Teguh Apriadi Kepala Seksi Geologi dan Pertambangan pada Cabang Dinas ESDM Wilayah Pulau Sumbawa Dinas ESDM NTB menjadi Kepala Seksi Pelaksana Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Sumbawa Dinas PUPR NTB.
Pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan pejabat lingkungan Pemprov NTB ini dilakukan Gubernur NTB Zulkieflimansyah dan dihadiri sejumlah pimpinan OPD di lingkungan Pemprov NTB.
Sementara itu Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB Muhammad Nasir mengatakan mutasi ini tergantung kebutuhan dan hal yang lumrah dalam sebuah organisasi di birokrasi.
“Ini hal yang lumrah apalagi mengisi kekosongan kebutuhan organisasi,” ujarnya.
Disinggung apakah jalannya roda birokrasi di Pemprov NTB tidak terganggu dengan seringnya mutasi. Nasir menegaskan bahwa hal tersebut tidak ada masalah, karena memang proses mutasi merupakan kebutuhan organisasi.
“Mutasi ini tidak ada larangan dan tidak mengganggu. Karena kita ingin ada percepatan dan pak gubernur ingin orangnya cepat,” katanya. (Red)
