DetikNTBCom – Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Nusa Tenggara Barat (DPRD NTB) dalam rangka penyerahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2024 yang diselenggarakan di ruang paripurna, Senin (13/11) malam terjadi kegaduhan.
Kegaduhan tersebut karena hujan intrupsi dari para anggota DPRD NTB disebabkan ketidakhadiran Penjabat (Pj) Gubernur NTB.
Seyogyanya paripurna tersebut digelar pada pukul 19.30 WITA malam, namun molor hingga satu jam lebih karena menunggu kedatangan Pj Gubernur Lalu Gita Ariadi dalam rangka menyerahkan langsung dokumen KUA PPAS tersebut namun yang hadir adalah Pj Sekretaris Daerah Fathurrahman.
Forum pengambilan keputusan tertinggi DPRD itu pun dimulai sekitar pukul 20.40 WITA.
Namun sejumlah anggota DPRD NTB hujan intrupsi disebabkan Pj Gubernur NTB tidak hadir karena menurut Ketua DPRD NTB Baiq Isvie Rupaeda yang memimpin sidang, ada kegiatan di luar yang tidak bisa ditinggalkan yang bertabrakan dengan rapat wakil rakyat tersebut.
“Menurut informasi bahwa beliau membuka acara yang tidak bisa diwakili,” terangnya.
Menurut duta Partai Golkar Achmad Puaddi FT, bahwa Kepala Daerah menurut aturan katanya, tidak boleh absen ketika paripurna pertama dan terakhir.
“Pemerintah daerah menyampaikan kepada DPRD melalui sekretariat dewan, kemudian secara resmi kepala daerah itu menyampaikan melalui paripurna dan dalam rapat paripurna pertama Gubernur dalam hal ini tidak boleh diwakilkan. Kemudian pada rapat berikutnya boleh kepala daerah diwakilkan kepada pejabat yang ditunjuk,” terang politisi Partai Golkar itu.
“Itu berlaku ke semua Ranperda pimpinan, apakah Ranperda APBD maupun Ranperda yang lain-lainnya, Gubernur tidak boleh terwakilkan,”sambungnya.
Hal yang sama disampaikan oleh Politisi PPP Syirajuddin. Ia menilai ketidakhadiran Pj Gubernur dalam paripurna DPRD NTB membahas APBD 2024 dianggap tidak penting.
“Ijin buk ketua, paripurna hari ini dianggap tidak penting oleh Pj. (Paripurna) ini lebih penting buk. Ijin pimpinan, ini persoalan nafas dari pada dokumen APBD yang semestinya mau tidak mau suka tidak suka (PJ Gubernur harus hadir),” teriak duta PPP NTB dari dapil IV meliputi Bima, Kota Bima dan Dompu itu dengan sangat lantang.
Menurutnya, DPRD NTB sudah menyampaikan undangan rapat paripurna yang dijadwalkan oleh Bapemperda sudah diinformasikan jauh hari sebelumya.
“Saya bukan tidak sepakat dengan penundaan tapi ini pelemahan bagi lembaga DPRD NTB,” tegasnya.
Bahkan anggota DPRD lainya mempertanyakan, kegiatan apa sesungguhnya Pj Gubernur yang dihadiri itu sehingga berhalangan hadir dalam rapat paripurna penyerahan KUA PPAS itu. “Acara apa itu,” tanyanya.
Anggota DPRD NTB Raihan Anwar pun mengusulkan untuk rapat paripurna yang digelar malam hari itu ditunda hingga dan diusulkan digelar hari ini, Selasa (14/11) pagi.
“Untuk menjaga Marwah DPRD NTB pembahasan ini sebaiknya ditunda sampai besok,” usul Raihan duta Nasdem NTB itu.
Akhirnya, Ketua DPRD NTB Baiq Isvie Rupaeda didampingi Wakil Ketua Muzihir, Nauvar F Farinduan dan Yek Agil, mengambil keputusan bahwa paripurna penyerahan KUA PPAS APBD NTB tahun anggaran 2024 dilanjutkan hari ini, Selasa (14/11) pagi.
“Baik, dari banyaknya usulan anggota maka saya sudah menyampaikan tadi dengan Sekda bahwa kita skor sampai besok pagi pukul 9.00 WITA,” tegasnya. (Red)
