Detikntbcom – Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (PB HMI MPO), Handy Muharam Nataprawira, mengingatkan pentingnya produktivitas dan kolaborasi generasi muda untuk mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045.
Ia menegaskan, bonus demografi yang dimiliki Indonesia dapat menjadi peluang besar bagi kemajuan bangsa. Namun, peluang tersebut juga berpotensi menjadi persoalan apabila tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, kreativitas, dan produktivitas generasi muda.
Pesan itu disampaikan Handy saat memberikan sambutan pada pelantikan pengurus HMI Badan Koordinasi (Badko) Bali Nusra di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Sabtu (17/10/2026).
Menurut Handy, kunci utama dalam memanfaatkan bonus demografi adalah produktivitas. Karena itu, generasi muda, khususnya kader HMI, harus mampu mengarahkan energi dan pemikirannya untuk menghasilkan karya nyata bagi masyarakat.
“Kalau kita bicara satu kata kunci yang tadi telah juga disampaikan perihal bonus demografi atau Indonesia Emas nantinya di 2045, pada sejatinya ini pisau bermata dua. Bisa jadi barang ini bagus untuk kita, untuk generasi kita. Bisa jadi juga pisau demografi ini melukai kita,” ujarnya.
Ia menjelaskan, produktivitas tidak sekadar menjadi konsep dalam dokumen perencanaan pembangunan, tetapi harus diwujudkan melalui kerja nyata dan kontribusi yang terukur.
Handy menilai, generasi muda perlu membangun budaya kolaborasi karena gagasan dan kreativitas yang dihimpun dari banyak orang akan lebih mudah dikembangkan dibandingkan mengandalkan kemampuan individu.
“Karena lebih mudah ketika kreativitas multipersonal itu digabungkan daripada satu orang kreatif untuk mewujudkannya,” katanya.
HMI Diminta Tinggalkan Konflik, Perkuat Kolaborasi
Handy mengingatkan, konflik internal dan aktivitas yang tidak produktif dapat menghambat peran organisasi mahasiswa dalam menjawab tantangan pembangunan.
Menurut dia, HMI harus menjadi ruang pengembangan gagasan, peningkatan kapasitas kader, sekaligus tempat melahirkan solusi atas berbagai persoalan bangsa.
“Satu-satunya cara adalah bagaimana kita tutup hal-hal yang sudah tidak produktif, kita buka hal-hal yang produktif, kemudian kita kerjakan bersama,” tegasnya.
Ia menilai, tantangan generasi muda saat ini tidak cukup dijawab hanya dengan semangat dan idealisme. Dibutuhkan kemampuan mengolah gagasan menjadi program, mengawal kebijakan, serta memastikan manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat.
Karena itu, Handy mendorong pengurus HMI di berbagai tingkatan agar mengambil peran aktif dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Kritik Implementasi Program Pemerintah
Dalam sambutannya, Handy juga menyoroti kesenjangan antara gagasan pembangunan sumber daya manusia yang disampaikan pemerintah dan pelaksanaannya di lapangan.
Ia menyebut sejumlah program, seperti Sekolah Rakyat, Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), dan Makan Bergizi Gratis (MBG), memiliki tujuan yang baik. Namun, menurut dia, pelaksanaan program-program tersebut tetap perlu dievaluasi agar tidak menyimpang dari tujuan awal.
“Bicara misalnya Sekolah Rakyat bagus, bicara KDMP bagus, bicara misalnya MBG bagus. Cuman hal-hal sosialistik ini ketika diturunkan apa? Keracunan. Habis itu KDMP-nya dibangun di atas kuburan atau dekat tempat sampah,” ujarnya.
Handy menggunakan contoh tersebut untuk menekankan pentingnya konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan kebijakan. Menurut dia, program yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat harus disertai pengawasan, standar pelaksanaan, dan evaluasi yang memadai.
Ia menegaskan, kader HMI tidak boleh berhenti pada kritik, tetapi perlu menyampaikan aspirasi dan menawarkan perbaikan kepada para pemangku kepentingan.
Handy juga mengungkapkan bahwa PB HMI dalam waktu dekat berencana menyampaikan gagasan strategis mengenai evaluasi dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Evaluasi tersebut, kata dia, akan menyoroti berbagai persoalan yang dinilai dapat menjauhkan Indonesia dari target pemanfaatan bonus demografi.
“Kita harus menggabungkan alam pikiran kita dan juga suara kita serta otot kita untuk menyampaikan itu kepada stakeholder,” katanya.
Ia menambahkan, penyampaian aspirasi harus dilakukan secara berjenjang. Jika pengurus PB HMI menyuarakan persoalan di tingkat pusat, pengurus Badko dan cabang perlu menjalankan fungsi serupa di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
Generasi Muda Penentu Indonesia Emas 2045
Handy menegaskan, agenda Indonesia Emas 2045 berkaitan langsung dengan masa depan generasi muda saat ini, terutama generasi milenial, Generasi Z, dan generasi berikutnya.
Menurut dia, generasi muda harus mulai memikirkan bukan hanya kepentingan saat ini, tetapi juga kondisi bangsa yang akan diwariskan kepada anak dan cucu mereka.
“Karena pada hakikatnya Indonesia Emas itu haknya kita, haknya generasi kita. Bonus demografi itu adanya di generasi kita dan anak kita nanti,” ujarnya.
Ia mengingatkan, peluang demografi tidak akan otomatis menghasilkan kemajuan apabila generasi muda masih terjebak dalam pertentangan dan kegiatan yang tidak memberikan nilai tambah bagi masyarakat.
Karena itu, Handy meminta kader HMI memperkuat kapasitas intelektual, menjaga independensi gerakan, dan membangun keberanian menyampaikan kritik terhadap kebijakan publik secara konstruktif.
Menurut dia, kontribusi generasi muda dibutuhkan untuk memastikan pembangunan sumber daya manusia berjalan sejalan dengan kebutuhan masyarakat dan tantangan masa depan.
“Kalau kita masih bergelut dalam hal-hal yang tidak produktif, sukar banget itu bisa terwujud,” katanya. (Iba)
