Detikntbcom – Wakil Ketua Pansus LKPJ tahun 2023 Edi Muhlis menyayangkan uang Tugas Perbantuan (TP) Bupati Bima tahun 2023 tidak dicantumkan di dalam Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) yang akan dibahas di dalam pansus yang bakal digelar hari ini, Selasa 23 April 2024.
Dana Tugas Perbantuan (TP) Bupati Bima menurut wakil rakyat dari dapil VI bernilai miliaran yang bersumber dari APBN itu jika dibandingkan LKPJ tahun 2022, TP tersebut dicantumkan bahkan dibuka dan dibahas di dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Bima.
Pada LKPJ tahun 2022, dana TP tersebut menurut Edi tersebar di dua dinas yaitu Pertanian senilai Rp9,5 miliar dan Dinas Peternakan Rp3,5 miliar.
“Tapi kenapa di dalam LKPJ tahun 2023 tidak dicantumkan, sebagai Wakil Ketua Pansus LKPJ mempertanyakan hal itu,” katanya, Senin 22 April 2024 di Mataram.
Edi Muhlis menduga kuat, dalam pembahasan LKPJ tersebut terjadi penyelundupan administrasi atau dokumen yang sangat serius.
Bupati sebagai kepala daerah harus memberikan penegasan kepada Kepala Dinas Pertanian dan Dinas Kelautan untuk memberikan penjelasan soal hal itu. Supaya pansus bisa memberikan persetujuan atas LKPJ tersebut.
“Kami juga bisa mempertanggung jawabkan ke masyarakat Kabupaten Bima hasil LKPJ itu,” katanya.
Pihaknya meminta kepada pimpinan DPRD untuk memberikan waktu tambahan dalam membahas LKPJ tersebut, karena menurut jadwal Banmus sesuai dengan UU 23 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pemerintahan bahwa masa kerja Pansus 30 hari kerja.
“Jika LKPJ tidak tidak dibahas dan dilakukan persetujuan di dalamnya, maka akan berdampak hukum bagi seluruh anggota Pansus,” tegasnya.
Bahkan dalam kasus tersebut, seorang anggota pansus mengundurkan diri dari keanggotaan Pansus yaitu Ahyar dari Fraksi PKS.
“Pansus LKPJ ini terpecah dua, ada yang menerima dan ada yang menolak. Seorang anggota yang menolak itu mengundurkan diri dari keanggotaan Pansus,” pungkasnya. (Iba)
