Detikntbcom – Anggota DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB), Marga Harun, menegaskan pentingnya menjaga independensi gerakan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) agar tetap menjadi kekuatan intelektual yang kritis, independen, dan berkontribusi nyata bagi pembangunan daerah maupun bangsa.
Pesan tersebut disampaikan Marga Harun yang juga merupakan alumni HMI saat memberikan sambutan pada pelantikan pengurus HMI Badan Koordinasi (Badko) Bali-Nusa Tenggara periode 2025–2027 di Mataram, Sabtu (17/10/2026).
Menurut Marga, pelantikan pengurus bukan sekadar agenda seremonial organisasi, melainkan awal dari tanggung jawab pengabdian untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat serta menjaga kualitas demokrasi.
“Kita semua harus menjaga independensi gerakan. HMI ini adalah tempat bagi kita untuk mengabdi, mengembangkan, dan menumbuhkembangkan kemampuan,” kata Marga.
Ia menilai, independensi merupakan modal penting bagi HMI untuk menjalankan peran sebagai mitra kritis pemerintah. Melalui sumbangan pemikiran, gagasan, dan sikap kritis yang konstruktif, kader HMI diharapkan mampu mengawal kebijakan publik agar tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Marga menegaskan, peran kritis organisasi mahasiswa tidak harus diwujudkan melalui pertentangan semata. Sebaliknya, kritik perlu disertai gagasan dan solusi yang dapat mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan serta memperkuat demokrasi.
“Harapan kita bersama, pelantikan ini bukan sekadar seremonial, tetapi awal perjalanan pengabdian untuk menunjukkan bahwa HMI MPO selalu menjadi mitra kritis pemerintah, dengan sumbangan pikiran dan gagasan dalam rangka mengawal demokrasi,” ujarnya.
Integrasi Keumatan dan Kebangsaan
Marga juga mengingatkan bahwa integrasi keumatan dan kebangsaan merupakan bagian penting dari sejarah dan identitas HMI. Sejak kelahirannya, HMI membawa misi keislaman, keindonesiaan, dan kemahasiswaan yang harus terus menjadi pijakan dalam menjalankan gerakan organisasi.
Menurut dia, nilai-nilai tersebut perlu diterjemahkan ke dalam tindakan nyata, terutama melalui kontribusi kader dalam menjawab persoalan masyarakat dan mengawal arah pembangunan daerah.
Ia mengaitkan tanggung jawab tersebut dengan cita-cita pembangunan NTB menuju daerah yang makmur dan berdaya saing. Kader HMI, kata dia, harus mengambil bagian dalam memastikan pembangunan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga menghadirkan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat.
“Ini harus kita kawal bersama-sama, bagaimana kita bisa memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan daerah,” tegasnya.
Tantangan Global dan Bonus Demografi
Lebih lanjut, Marga mengingatkan kader HMI agar mempersiapkan diri menghadapi tantangan zaman, dinamika global, dan transisi kepemimpinan yang membutuhkan sumber daya manusia berkualitas.
Ia menilai, pengembangan kapasitas generasi muda menjadi pekerjaan penting karena mereka merupakan bagian dari penentu arah masa depan Indonesia. Bonus demografi yang sedang dihadapi Indonesia, menurut dia, harus dimanfaatkan melalui peningkatan kualitas pendidikan, kemampuan berpikir kritis, kepemimpinan, dan pengabdian sosial.
Marga meyakini, kader HMI memiliki modal untuk berkontribusi melalui proses pengaderan yang membentuk kemampuan intelektual dan karakter kepemimpinan. Namun, potensi tersebut harus terus dikembangkan agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan perubahan lingkungan strategis.
“Kader-kader HMI harus lahir dengan keyakinan bahwa kita mampu memberikan kontribusi besar terhadap bangsa dan daerah, supaya HMI selalu menjadi garda terdepan, lokomotif peradaban dan kemajuan,” ujarnya. (Iba)
