Detikntbcom – Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Baiq Isvie Rupaeda, menegaskan komitmen bersama antara legislatif dan eksekutif dalam menuntaskan persoalan kemiskinan serta menjaga stabilitas daerah. Hal tersebut disampaikan usai menghadiri Rapat Paripurna Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) NTB ke-67 yang digelar di Kantor Gubernur NTB, Selasa, 16 Desember 2025.
Baiq Isvie menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan rangkaian peringatan HUT NTB yang berlangsung aman, lancar, dan meriah. Menurutnya, momentum HUT NTB ke-67 juga menjadi refleksi penting atas berbagai program pembangunan yang telah dan akan dijalankan pemerintah daerah, khususnya dalam rangka pengentasan kemiskinan.
“Ke depan, pengurangan angka kemiskinan hingga penghapusan kemiskinan ekstrem akan menjadi misi utama pemerintah daerah. Ini tentu membutuhkan sinergi semua pihak, baik pemerintah, DPRD, maupun masyarakat,” ujarnya.
Ia menjelaskan, penguatan sektor-sektor ekonomi non-pertanian dinilai penting untuk memperkuat perekonomian masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan. Dengan langkah tersebut, ia optimistis target-target pembangunan daerah dapat tercapai secara bertahap.
Dalam konteks dinamika politik daerah, Ketua DPRD NTB juga menekankan pentingnya menjaga kondusivitas dan stabilitas daerah. Ia menegaskan bahwa DPRD NTB selalu terbuka dalam menerima dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat, namun penyampaiannya harus dilakukan secara tertib dan damai.
“Kami menerima aspirasi masyarakat dengan baik. Namun kami berharap ke depan tidak ada lagi penyampaian aspirasi yang dilakukan dengan cara-cara anarkis, karena stabilitas daerah harus kita jaga bersama,” tegasnya.
Selain itu, Baiq Isvie turut mengingatkan pentingnya kesiapsiagaan terhadap potensi bencana yang kerap terjadi di NTB, seperti banjir, tanah longsor, dan pohon tumbang yang hampir terjadi setiap tahun. Menurutnya, langkah antisipatif dan kesiapan tanggap darurat harus terus diperkuat.
Ia juga menekankan komitmen bersama dalam menjaga kelestarian lingkungan dan hutan. Praktik penebangan hutan secara ilegal dan tidak bertanggung jawab, kata dia, harus dihentikan demi menjaga keseimbangan alam dan keselamatan masyarakat.
“Menjaga lingkungan dan hutan adalah tanggung jawab bersama. Tidak boleh lagi ada penebangan hutan secara serampangan. Mari kita jaga dan lestarikan hutan kita,” pungkasnya. (Iba)
