Detikntbcom – Anggota Komisi IX DPR RI, Muazzim Akbar, menegaskan komitmennya dalam memperketat pengawasan terhadap seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah beroperasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).
Mantan Ketua DPW PAN BTB itu menyampaikan, sosialisasi dilakukan di sejumlah titik sebagai langkah memastikan seluruh SPPG benar-benar menjalankan amanat Badan Gizi Nasional (BGN) dalam menyediakan asupan gizi yang sesuai standar dan kebutuhan masyarakat, khususnya anak-anak dan kelompok rentan.
“Karena itu saya melakukan sosialisasi di beberapa titik sebagai upaya memperketat dan mengawasi seluruh SPPG yang sudah berjalan di NTB, agar betul-betul menjalankan amanat BGN dalam memberikan gizi yang sesuai dengan kebutuhan,” tegas Muazzim, Jumat 6 Februari 2026 di Mataram.
Ia menekankan, pengawasan tidak hanya bersifat administratif, melainkan menyangkut kualitas, kelayakan, dan konsistensi pelaksanaan program. Menurutnya, Komisi IX DPR RI bersama mitra terkait tidak akan mentolerir pelanggaran yang berpotensi merugikan masyarakat.
Muazzim menjelaskan, setiap pelanggaran akan ditindak melalui mekanisme sanksi yang tegas dan terukur. Tahap awal berupa teguran langsung. Apabila pelanggaran kembali diulang, maka akan diberikan peringatan melalui sistem penilaian disertai penghentian sementara operasional SPPG.
“Kalau sudah ditegur dan masih mengulang, maka akan kita hentikan sementara. Dalam waktu singkat kita beri kesempatan, tetapi jika masih melakukan pelanggaran, maka SPPG tersebut akan ditutup. Mekanismenya dua kali, bukan tiga kali,” ujarnya.
Ia menambahkan, ketegasan ini penting untuk menjaga kredibilitas program pemenuhan gizi nasional serta memastikan anggaran negara benar-benar berdampak pada peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.
Muazzim juga mengajak seluruh pengelola SPPG di NTB untuk menjalankan program dengan penuh tanggung jawab dan menjadikan pemenuhan gizi sebagai prioritas utama, bukan sekadar menggugurkan kewajiban.
“Program ini menyangkut masa depan generasi bangsa. Tidak boleh ada kompromi jika menyimpang dari standar,” pungkasnya. (Iba)
