Detikntbcom — Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal memaparkan sejumlah agenda strategis pemerintah daerah dalam rapat paripurna DPRD NTB terkait Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2026.
Rapat paripurna digelar di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB, Jumat (4/9/2026), dipimpin Ketua DPRD NTB Baiq Isvie Rupaeda. Hadir Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri, seluruh anggota DPRD NTB, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Dalam sambutannya, Iqbal menyampaikan apresiasi kepada DPRD, jajaran pemerintah daerah, TNI-Polri, serta masyarakat yang selama ini mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di NTB.
Solidaritas NTB untuk NTT
Iqbal mengatakan, perubahan KUA dan PPAS 2026 disusun dengan mempertimbangkan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026 serta dinamika yang terjadi sepanjang tahun.
Menurutnya, salah satu dinamika besar yang turut menjadi perhatian pemerintah adalah bencana gempa bumi yang mengguncang Nusa Tenggara Timur (NTT).
NTB, kata Iqbal, sebagai wilayah yang secara geografis paling dekat dengan NTT, bergerak cepat memberikan bantuan dan dukungan kepada masyarakat terdampak.
“Dalam kondisi pascagempa yang tidak stabil, Provinsi NTB selaku wilayah geografis paling dekat dengan NTT hadir di saat-saat pertama, sigap memberikan bantuan dan dukungan sebagai wujud rasa persaudaraan dan solidaritas bersama,” ujar Iqbal.
Ia bahkan bersama Gubernur Bali turun langsung ke wilayah terdampak untuk melihat kondisi masyarakat sekaligus memberikan dukungan moral.
Iqbal menyebut perhatian pemerintah dan masyarakat NTB mendapat apresiasi dari pemerintah daerah maupun masyarakat NTT.
Tiga Langkah Pemulihan Desa Wisata Sade
Belum selesai menghadapi bencana di NTT, NTB kembali menghadapi musibah kebakaran di Desa Wisata Sade, Lombok Tengah.
Iqbal menjelaskan pemerintah provinsi bersama Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dan masyarakat Sade telah menyiapkan tiga langkah utama rehabilitasi dan rekonstruksi kawasan adat tersebut.
Langkah pertama adalah menyiapkan rumah pengganti bagi masyarakat terdampak.
Pemerintah akan memanfaatkan 40 rumah yang sebelumnya telah dibangun Kementerian Pariwisata dan belum digunakan. Selain itu, pemerintah akan menyiapkan 35 rumah tambahan dari sumber pembiayaan yang tidak mengikat dan bukan berasal dari APBD.
“Insyaallah akan kita bangunkan 35 rumah lagi dari sumber-sumber yang tidak mengikat, bukan dari APBD,” katanya.
Langkah kedua adalah membangun museum seni permanen di kawasan Sade.
Museum tersebut nantinya akan mendokumentasikan Sade dari masa lalu, kondisi sebelum dan saat kebakaran, hingga fase pascakebakaran. Sejumlah benda bersejarah yang masih tersisa juga akan ditampilkan.
Museum itu juga dirancang dilengkapi ruang pertunjukan sehingga kesenian tradisional seperti gamelan dan presean dapat kembali ditampilkan.
Iqbal menargetkan museum tersebut dapat selesai sebelum Oktober sehingga aktivitas kunjungan wisatawan ke Sade bisa kembali berjalan.
“Kita harapkan sebelum Oktober, museum seni permanen ini sudah selesai dan wisatawan sudah bisa lagi berkunjung ke tempat itu,” ujarnya.
Rekonstruksi Sade Jadi Laboratorium Bangunan Adat
Langkah ketiga adalah melakukan rekonstruksi kawasan Dusun Sade secara komprehensif.
Iqbal menegaskan rekonstruksi tidak boleh dilakukan secara terburu-buru karena Sade bukan sekadar permukiman biasa, melainkan kawasan yang memiliki nilai sejarah dan budaya.
Pemerintah menggandeng sejumlah pihak, termasuk Ikatan Arsitek Indonesia, Universitas Mataram (Unram), dan Institut Teknologi Bandung (ITB).
“Kita akan jadikan ini sebagai laboratorium rekonstruksi bangunan adat,” kata Iqbal.
Menurutnya, pembangunan kembali Sade harus mempertahankan bentuk dan karakter aslinya, tetapi sekaligus meningkatkan aspek keselamatan.
Konsep tersebut antara lain mencakup sistem drainase, sprinkler, sanitasi, serta aspek keamanan bangunan.
“Yang akan kita rekonstruksi ini bukan bangunan biasa, karena ini bangunan sejarah, bangunan budaya, bangunan adat,” tegasnya.
Iqbal juga memastikan proses rehabilitasi dan rekonstruksi akan menggunakan pendekatan community based, dengan melibatkan masyarakat Sade secara langsung.
Pemerintah akan berperan memberikan dukungan, fasilitasi, serta membuka komunikasi dengan kontraktor maupun para donatur.
Ia memastikan pengelolaan bantuan untuk pemulihan Sade dilakukan secara transparan dan akuntabel.
NTB Perkuat Posisi sebagai Sentra Benih Bawang Putih
Dalam sambutannya, Iqbal juga menyinggung upaya NTB memperkuat posisi sebagai daerah yang memiliki peran strategis dalam sektor pertanian nasional.
Ia menyebut NTB mendapat kepercayaan untuk menjadi pusat pengembangan dan suplai benih bawang putih nasional.
“Artinya, Sembalun memberikan suplai bibit bawang putih ke semua penjuru negeri Republik Indonesia,” ujarnya.
Menurut Iqbal, pembangunan NTB tidak hanya diarahkan untuk memperkuat kapasitas internal, tetapi juga membangun jejaring kerja sama dengan berbagai pihak.
Kerja sama tersebut diharapkan mampu memperluas investasi, pengembangan ekonomi, sekaligus peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Putri Mahkota Victoria Swedia Akan Kunjungi NTB
Iqbal juga mengungkapkan bahwa NTB akan menerima kunjungan Putri Mahkota Victoria dari Swedia.
Kunjungan tersebut dinilai sebagai kehormatan sekaligus peluang strategis untuk memperkenalkan potensi NTB ke masyarakat internasional, khususnya Swedia.
Putri Mahkota Victoria dijadwalkan mengunjungi sejumlah proyek yang telah berjalan maupun yang sedang dikembangkan di NTB.
“Kebetulan karena beliau akan segera menjadi ratu, ini sebuah kehormatan bagi kita,” kata Iqbal.
Ia berharap momentum tersebut dapat dimanfaatkan untuk mempromosikan berbagai potensi NTB, termasuk sektor pariwisata dan pertanian, kepada masyarakat Swedia.
Perubahan APBD 2026: Belanja Naik Rp319 Miliar
Dalam paparannya, Iqbal menyampaikan struktur perubahan APBD NTB 2026 yang mencakup pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah.
Pendapatan daerah dalam perubahan APBD 2026 dianggarkan sekitar Rp5,62 triliun, atau mengalami kenaikan sekitar 1,08 persen dibandingkan APBD murni 2026.
Sementara itu, belanja daerah dirancang sebesar Rp6,52 triliun, meningkat sekitar Rp319 miliar dari APBD murni 2026 sebesar Rp5,733 triliun. Kenaikan belanja tersebut mencapai sekitar 5,56 persen.
Untuk pembiayaan, perubahan APBD 2026 mencatat defisit sekitar Rp369 miliar.
Defisit tersebut akan ditutup melalui pembiayaan netto yang berasal dari penerimaan pembiayaan berupa SiLPA sekitar Rp431 miliar, serta pengeluaran pembiayaan untuk pembayaran pokok utang yang jatuh tempo sekitar Rp61 miliar.
Iqbal berharap pembahasan dan kesepakatan perubahan APBD 2026 antara eksekutif dan legislatif dapat menjadi pijakan untuk mempercepat pembangunan serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat NTB.
“Semoga kesepakatan ini membawa keberhasilan untuk pembangunan bagi Provinsi Nusa Tenggara Barat,” pungkasnya. (Iba)
