LPJ Mori Hanafi Diterima Bulat, Musorprov KONI NTB 2026 Belum Hasilkan Ketua Umum Baru

Ketua Umum KONI NTB Mori Hanafi saat memberikan sambutan pada Musorprov yang digelar, Minggu 30 Agustus 2026 di Hotel Lombok Raya. (Iba)
Ketua Umum KONI NTB Mori Hanafi saat memberikan sambutan pada Musorprov yang digelar, Minggu 30 Agustus 2026 di Hotel Lombok Raya. (Iba)

Detikntbcom — Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) NTB periode 2022-2026, Mori Hanafi, diterima secara bulat oleh seluruh peserta Musyawarah Olahraga Provinsi (Musorprov) XIII KONI NTB 2026.

Pengesahan LPJ tersebut berlangsung dalam Musorprov KONI NTB yang digelar di Hotel Lombok Raya, Mataram, Minggu (30/8/2026).

Sebelum pengesahan, pimpinan sidang yang diketuai Ridwansyah bersama empat unsur pimpinan sidang lainnya memberikan kesempatan kepada Mori Hanafi untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepengurusan KONI NTB selama periode kepemimpinannya.

Setelah Mori Hanafi menyampaikan LPJ, pimpinan sidang kemudian memberikan kesempatan kepada seluruh peserta Musorprov untuk menyampaikan pandangan, tanggapan, maupun evaluasi terhadap laporan tersebut.

Setelah melalui pembahasan, pimpinan sidang kemudian meminta persetujuan peserta Musorprov terhadap LPJ kepengurusan KONI NTB periode 2022-2026.

“Apakah LPJ-nya disetujui?” tanya pimpinan sidang.

“Setuju,” jawab seluruh peserta Musorprov secara serentak.

Persetujuan tersebut langsung disambut tepuk tangan meriah dari peserta sidang. Dengan keputusan itu, LPJ kepengurusan KONI NTB di bawah kepemimpinan Mori Hanafi periode 2022-2026 dinyatakan diterima.

Namun, Musorprov KONI NTB 2026 belum menghasilkan ketua umum KONI NTB periode berikutnya. Kondisi tersebut terjadi karena tidak terdapat calon ketua umum yang memenuhi atau ditetapkan untuk maju dalam proses pemilihan.

Situasi itu membuat proses pergantian kepemimpinan KONI NTB harus ditempuh melalui mekanisme yang melibatkan KONI Pusat.

KONI Pusat selanjutnya akan mengambil alih proses transisi dengan melakukan karateker terhadap kepengurusan KONI NTB. Karateker tersebut nantinya memiliki tugas untuk memastikan roda organisasi tetap berjalan sekaligus mempersiapkan proses pemilihan ketua umum definitif.

Setelah karateker terbentuk, akan dilakukan pembentukan Tim Penjaringan dan Penyaringan (TPP) untuk membuka kembali proses pencalonan ketua umum KONI NTB.

TPP selanjutnya akan menjalankan tahapan penjaringan dan penyaringan calon sesuai ketentuan organisasi. Hasil proses tersebut akan menjadi dasar pelaksanaan Musorprov Luar Biasa (Musorprovlub) untuk memilih ketua umum KONI NTB yang baru.

Dengan demikian, meski LPJ kepengurusan Mori Hanafi telah diterima secara bulat, agenda pergantian kepemimpinan KONI NTB belum tuntas dalam Musorprov XIII 2026.

Kepemimpinan KONI NTB untuk periode berikutnya masih akan menunggu proses karateker, pembentukan TPP, hingga pelaksanaan Musorprovlub. (Iba)