Detikntbcom — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) diminta tidak hanya mengandalkan program pemerintah pusat dalam upaya menekan angka kemiskinan. Pemerintah daerah dinilai perlu mengambil langkah konkret dengan memperkuat sektor ekonomi produktif yang langsung menyentuh masyarakat.
Anggota Komisi II DPRD NTB dari daerah pemilihan Lombok Timur bagian utara, Hulaimi, mengatakan pengentasan kemiskinan harus dimulai dari pemberdayaan masyarakat, khususnya kelompok yang menggantungkan hidup pada sektor pertanian, perikanan, dan pertambangan.
“Kalau gerakan pemerintah ini untuk mengentaskan kemiskinan, maka sumber daya manusianya harus diberdayakan. Salah satunya tentu kita harus memperbaiki perut mereka,” kata Hulaimi di Mataram, Selasa (15/9/2026).
Menurutnya, masyarakat akan lebih mudah keluar dari kemiskinan apabila pemerintah mampu menciptakan sistem ekonomi yang membuat petani, nelayan, dan pekerja sektor produktif lainnya memperoleh pendapatan yang layak.
BUMD Diminta Tak Hanya Bergerak di Sektor Keuangan
Hulaimi mendorong pemerintah daerah mengembangkan badan usaha milik daerah (BUMD) yang bergerak langsung di sektor pertanian, perikanan, dan pertambangan.
Ia menilai keberadaan BUMD seharusnya tidak hanya berkutat pada sektor keuangan, termasuk memberikan pembiayaan kepada perusahaan yang dinilai tidak produktif.
“Daripada BUMD ini hanya bergerak kepada sektor keuangan, lalu memberikan suntikan pinjaman kepada perusahaan-perusahaan yang mati, tak mau hidup, segan mati tak mau, lebih baik tingkatkan BUMD yang bergerak di sektor pertanian, perikanan dan pertambangan,” ujarnya.
Menurut Hulaimi, keberadaan BUMD di sektor-sektor produktif juga dapat membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat NTB.
Hal itu penting karena setiap tahun ribuan lulusan perguruan tinggi memasuki pasar kerja. Tanpa perluasan lapangan pekerjaan, pertumbuhan jumlah lulusan tidak akan sebanding dengan kesempatan kerja yang tersedia.
“Keuntungannya tentu akan memperluas lapangan pekerjaan. Wisudawan-wisudawan ini menjamur setiap tahun ribuan. Mau ke mana mereka kalau tidak diberdayakan?” katanya.
Dorong Hilirisasi Jagung di NTB
Hulaimi juga mempertanyakan implementasi hilirisasi produk pertanian di NTB. Salah satu komoditas yang dinilainya memiliki peluang besar adalah jagung.
Ia mendorong pemerintah membangun industri pengolahan jagung, termasuk pabrik pakan ternak, sehingga hasil produksi petani tidak hanya dijual sebagai bahan mentah.
“Kita punya produk jagung. Kenapa tidak dibuat pakan di sini? Pasar kita ke Jawa. Kita bisa bersaing karena berdekatan langsung dengan sumbernya, sehingga biaya produksi lebih ringan,” katanya.
Menurut dia, pembangunan industri pengolahan jagung akan memberikan dua manfaat sekaligus, yakni meningkatkan nilai tambah hasil pertanian dan menyerap tenaga kerja lokal.
“Berapa tenaga yang terserap kalau itu dijadikan pabrik jagung, pabrik pakan?” ujarnya.
Harga Bawang Merah Anjlok Saat Panen Raya
Hulaimi juga menyoroti kondisi petani bawang merah yang menghadapi tekanan harga ketika memasuki masa panen raya.
Ia menyebut harga bawang merah di tingkat petani saat ini berada di kisaran Rp13.000 hingga Rp16.000 per kilogram. Menurutnya, harga tersebut sangat berat bagi petani karena biaya produksi berada di kisaran yang tidak jauh berbeda.
“Idealnya petani baru bisa berhasil itu Rp18.000. Kalau Rp13.000, itu biaya produksinya segitu. Tidak ada bayar keringat mereka,” katanya.
Ia mengatakan pemerintah seharusnya hadir ketika harga komoditas jatuh, bukan sekadar memberikan bantuan setelah persoalan muncul.
Salah satu langkah yang ditawarkan adalah membangun fasilitas penyimpanan berpendingin atau cold storage untuk menampung hasil panen saat produksi melimpah.
Dengan fasilitas tersebut, hasil panen petani tidak harus seluruhnya dilepas ke pasar ketika harga sedang jatuh. Komoditas dapat disimpan dan dikeluarkan kembali ketika pasokan berkurang.
“Fungsinya untuk menyerap hasil panen ketika raya. Nanti ketika musim penghujan tidak ada yang produksi, di sanalah produk ini keluar. Sehingga membantu ketahanan pangan dan tidak terjadi kelangkaan,” jelasnya.
Hulaimi mengatakan investasi cold storage memang tidak murah. Untuk kapasitas sekitar 1.000 ton, kebutuhan investasinya diperkirakan mencapai sekitar Rp5,5 miliar.
Karena itu, jika pemerintah daerah belum memiliki sumber daya manusia atau kompetensi teknis untuk mengelolanya, dia menyarankan pemerintah menggandeng pihak swasta yang memiliki pengalaman.
“Kalau dari institusi pemerintah tidak ada yang paham, pemerintah bisa melakukan perjanjian kerja sama dengan swasta yang kompeten,” katanya.
Jangan Hanya Beri Umpan, Masyarakat Harus Diberi “Pancing”
Hulaimi juga mengkritik pendekatan program pengentasan kemiskinan yang menurutnya belum cukup menyentuh akar persoalan ekonomi masyarakat.
Ia mencontohkan program Desa Berdaya yang dinilainya lebih banyak diarahkan untuk memperkuat pemerintah desa dan pembangunan infrastruktur.
“Kalau bicara titik masalahnya kan ekonomi masyarakat, perut rakyat ini,” ujarnya.
Ia mengibaratkan pemerintah tidak cukup hanya memberikan “umpan”, tetapi harus menyediakan “pancing” agar masyarakat mampu menghasilkan pendapatan secara berkelanjutan.
“Jangan kasih umpan. Kasihlah pancing. Petani ini diberdayakan lewat serapan hasil panen mereka,” katanya.
Menurutnya, jika hasil panen petani dapat diserap dengan harga yang pantas, masyarakat akan memiliki sumber pendapatan yang lebih stabil dan ketergantungan terhadap bantuan pemerintah dapat dikurangi.
Impor Bawang Putih Diminta Dikendalikan
Hulaimi juga menyoroti program swasembada bawang putih di Sembalun. Menurutnya, peningkatan produksi lokal harus diikuti kebijakan impor yang lebih adaptif.
Ia meminta pemerintah mulai mengurangi impor ketika produksi bawang putih lokal meningkat dan menghentikan impor ketika produksi dalam negeri sudah mampu memenuhi kebutuhan.
“Begitu produksi kita meningkat, keran impornya dipres. Supaya imbang. Begitu kita sudah surplus, tutup total keran impor,” tegasnya.
Menurut dia, kebijakan tersebut penting untuk menjaga harga hasil produksi petani lokal. Jika impor tetap dibuka ketika produksi lokal melimpah, harga komoditas di tingkat petani berpotensi tertekan.
“Kalau keran impornya dibuka lebar, hasil lokal ini tidak berharga. Itu bisa menimbulkan rasa malas dan jenuh menanam bawang putih lagi,” katanya.
Usulkan Sentra Pasar Bawang di Pulau Sumbawa
Selain penguatan BUMD dan industri pengolahan, Hulaimi mengusulkan pemerintah membangun sentra pasar bawang merah di Pulau Sumbawa, khususnya di wilayah Sumbawa dan Bima.
Ia mengatakan konsep tersebut dapat meniru sentra perdagangan bawang merah di Probolinggo dan Nganjuk, Jawa Timur.
Menurutnya, sentra pasar tersebut akan menjadi tempat bertemunya petani dan pembeli dari berbagai daerah sehingga transaksi berlangsung lebih terbuka.
“Petani begitu panen dari sawah langsung bawa ke pasar sentra itu. Nanti akan berdatangan para pembeli dari luar, dari Kalimantan seperti Banjar, Pontianak, Palangkaraya, Samarinda dan seterusnya, juga dari Jawa. Mereka melakukan penawaran transaksi langsung di sana,” ujarnya.
Hulaimi menilai keberadaan sentra pasar dapat menjadi salah satu instrumen untuk menstabilkan harga dan mengurangi ketergantungan petani terhadap tengkulak.
Ia mencontohkan perbedaan harga yang bisa terjadi di sejumlah lokasi ketika transaksi masih bergantung pada pedagang perantara.
“Di Serading harga Rp18 ribu, di tempat lain bisa Rp16 ribu. Timpang. Yang rugi siapa? Petani,” katanya.
Menurutnya, pemerintah tidak perlu membangun seluruh aktivitas perdagangan tersebut. Pemerintah cukup menyediakan lahan dan fasilitas dasar, sedangkan lapak dapat dikelola melalui mekanisme sewa kepada pedagang atau pelaku usaha.
“Nanti akan ada sumber pemasukan dari sewa lapak yang dilakukan oleh penempat-penempat lapak itu,” ujarnya.
Pemerintah Daerah Diminta Tak Melulu Menunggu Pusat
Hulaimi menegaskan pemerintah daerah harus berani mengambil inisiatif tanpa selalu menunggu kebijakan dari pemerintah pusat.
“Jangan melulu menunggu pergerakan dari pusat. Pemerintah daerah minimal bergerak walaupun skala kecil untuk menyentuh kesejahteraan di sektor pertanian dan perikanan,” katanya.
Ia mengaku memiliki pengalaman panjang di sektor perdagangan bawang merah dan bawang putih sejak 2007. Pengalaman tersebut, kata dia, membuatnya memahami persoalan rantai pasok dan perdagangan komoditas pertanian dari tingkat petani hingga pasar.
“Saya pemain bawang ini dari 2007. Bawang merah, bawang putih. Komoditas lain itu ngikut. Gayanya tidak beda,” ujarnya.
Hulaimi berharap pemerintah membuka ruang dialog dengan pelaku usaha dan masyarakat yang memahami karakter masing-masing komoditas agar kebijakan yang dibuat tidak berhenti pada tataran program, tetapi benar-benar berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Kalau kira-kira pemerintah tidak punya link atau jaringan, boleh tanya saya. Saya bisa memberikan masukan,” katanya.
Ia menilai keberhasilan pembangunan NTB ke depan tidak cukup hanya diukur dari pembangunan fisik dan infrastruktur. Pertumbuhan ekonomi masyarakat dan kemampuan pemerintah menciptakan lapangan kerja harus menjadi indikator utama.
“Yang mendongkrak sumber daya manusia dan pertumbuhan ekonominya ini belum memperlihatkan hasil. Itu yang harus kita dorong,” kata Hulaimi. (Iba)
