Detikntbcom — Musyawarah Daerah (Musda) Partai Demokrat Nusa Tenggara Barat (NTB) yang sebelumnya dijadwalkan berlangsung pada 18 September 2026 dipastikan mengalami penundaan. Jadwal baru pelaksanaan Musda masih menunggu arahan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat.
Wakil Sekretaris DPD Partai Demokrat NTB, Abdul Rauf, mengatakan informasi mengenai penundaan tersebut telah diterima di tingkat daerah, meski dirinya mengaku belum melihat langsung surat resmi penundaan dari DPP.
“Sejauh ini mestinya sudah ada informasi ditunda. Enggak jadi tanggal 18 itu,” kata Abdul Rauf di Mataram, Selasa (15/9/2026).
Menurut dia, informasi penundaan juga telah diterima salah satu Pimpinan Anak Cabang (PAC) Partai Demokrat di Kota Bima. Namun, alasan penundaan yang diketahui sejauh ini berkaitan dengan persoalan teknis persiapan pelaksanaan Musda.
“Saya sendiri belum melihat suratnya, tapi saya sudah konfirmasi ke salah satu PAC Kota Bima yang sudah mendapatkan informasi penundaan,” ujarnya.
Abdul Rauf menyebut pelaksanaan Musda selanjutnya masih menunggu kepastian dari DPP. Karena itu, pihaknya belum dapat memastikan kapan forum pemilihan Ketua DPD Demokrat NTB periode berikutnya akan digelar.
“Kalau kapan pelaksanaan nanti lagi, itu masih akan menunggu arahan dari DPP,” katanya.
Sejumlah Nama Mulai Disebut
Penundaan Musda juga membuat dinamika bursa calon Ketua DPD Demokrat NTB masih sulit dipetakan. Sejumlah nama mulai disebut-sebut memiliki peluang untuk maju, namun belum ada kepastian siapa saja yang akan benar-benar mendaftarkan diri.
Abdul Rauf menyebut beberapa nama yang beredar, di antaranya Mantan Kapolda NTB Irjen Pol (purn) Hadi Gunawan, Ketua DPD Demokrat NTB Indra Jaya Usman (IJU), hingga Wali Kota Bima. Namun, ia menegaskan nama-nama tersebut masih sebatas informasi dan belum dapat dipastikan sebagai kandidat resmi.
“Beberapa nama ada Pak Hadi Gunawan, ada Pak IJU, bahkan ada Pak Wali Kota Bima. Kita masih belum bisa prediksi karena belum ada yang terekspos ke media sosial,” katanya.
Menurut dia, peta persaingan baru akan terlihat ketika tahapan pendaftaran calon dibuka. Pada saat itu, kader yang memenuhi persyaratan dan resmi mendaftar dapat diketahui secara jelas.
“Tunggu pendaftaran, baru kita tahu sebenarnya. Siapa yang mendaftar, itulah yang bisa kita bahas,” ujarnya.
Abdul Rauf juga menyebut telah mendengar adanya satu nama yang disebut-sebut akan maju. Namun, informasi tersebut belum dapat dikonfirmasi karena belum ada pemberitahuan resmi.
“Rumornya memang begitu. Karena kita belum dapat informasi resmi,” katanya.
Semua Kader Punya Hak Maju
Abdul Rauf menegaskan proses pemilihan Ketua DPD Demokrat NTB nantinya harus mengikuti mekanisme forum organisasi. Setiap kader yang memenuhi persyaratan memiliki hak untuk mencalonkan diri.
Ia menyebut salah satu ketentuan pencalonan adalah dukungan minimal 20 persen atau sekurang-kurangnya tiga suara DPC.
“Semua punya hak. Yang penting syarat minimalnya 20 persen atau minimal tiga suara DPC,” ujarnya.
Karena itu, menurut Abdul Rauf, dirinya memilih tidak masuk dalam bursa kandidat dan menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada mekanisme Musda.
“Sejauh ini saya tidak. Saya mendukung yang mana yang nanti dipilih oleh proses forum,” katanya.
Ia berharap seluruh tahapan Musda nantinya dapat berjalan sesuai mekanisme organisasi dan menghasilkan kepemimpinan yang mendapat legitimasi dari forum.
Jadwal Baru Masih Misteri
Terkait kemungkinan pelaksanaan Musda pada awal Oktober 2026, Abdul Rauf mengatakan informasi tersebut belum dapat dipastikan. Ia menyebut ada kemungkinan forum digelar setelah agenda DPP memungkinkan, tetapi hal itu masih sebatas perkiraan.
“Harusnya tanggal 18, tapi masih menunggu. Kemarin alasannya teknis karena kesibukan. Informasinya ditunda,” katanya.
Ia memperkirakan Musda kemungkinan digelar pada awal Oktober, namun kembali menegaskan bahwa jadwal tersebut belum resmi.
“Kayaknya prediksi saya mungkin awal-awal bulan Oktober ya? Mungkin ya. Tapi ini sifatnya masih rahasia, kita masih menunggu,” ujarnya.
Abdul Rauf meminta seluruh pihak menunggu keputusan resmi DPP agar tidak terjadi spekulasi terkait alasan penundaan maupun bursa calon Ketua DPD Demokrat NTB.
“Kalau yang disampaikan, soal teknis saja. Kalau ada desas-desus macam-macam, kita tunggu informasi resminya,” katanya. (Iba)
