Detikntbcom — Ketua Komisi III DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB), Sambirang Ahmadi, meminta dampak ekonomi penyelenggaraan MotoGP Mandalika dievaluasi secara transparan. Menurutnya, klaim dampak ekonomi yang mencapai Rp5 triliun perlu diuji untuk memastikan manfaat bersihnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan menyikapi perdebatan antara mantan Bupati Lombok Timur, Ali Bin Dachlan, yang mempertanyakan manfaat ekonomi MotoGP, dan penjelasan pemerintah bahwa kerugian penyelenggara tidak serta-merta berarti daerah mengalami kerugian ekonomi.
Sambirang menilai, keberhasilan MotoGP tidak bisa hanya diukur dari keuntungan atau kerugian perusahaan penyelenggara maupun besarnya perputaran uang selama acara berlangsung.
“Persoalan mendasarnya bukan sekadar apakah penyelenggara mengalami keuntungan atau kerugian, ataupun seberapa besar perputaran uang yang terjadi selama MotoGP. Pertanyaan yang lebih penting adalah seberapa besar manfaat bersih yang dihasilkan bagi masyarakat, siapa yang menikmatinya, dan apakah manfaat tersebut sebanding dengan sumber daya yang digunakan,” kata Sambirang dalam ulasannya, seperti diterima Detikntbcom, Senin 19 Oktober 2026 di Mataram.
Mahasiswa doktoral UIN Mataram itu menjelaskan, evaluasi MotoGP perlu menggunakan tiga pendekatan, yakni kinerja keuangan penyelenggara, analisis dampak ekonomi, serta analisis biaya dan manfaat ekonomi (cost-benefit analysis).
Menurutnya, angka dampak ekonomi yang besar tidak otomatis membuktikan bahwa MotoGP telah memberikan manfaat bersih yang optimal. Perhitungan juga harus mempertimbangkan kebocoran ekonomi, biaya penyelenggaraan, dukungan pemerintah, dampak lingkungan, serta biaya peluang penggunaan anggaran publik.
Sambirang menekankan pentingnya memastikan masyarakat lokal menjadi bagian utama dari rantai ekonomi MotoGP. Pelaku UMKM, petani, nelayan, industri kreatif, dan penyedia jasa lokal harus memperoleh peluang usaha yang berkelanjutan.
Selain manfaat ekonomi, pemerintah juga perlu mengukur tambahan penerimaan pajak daerah serta membandingkannya dengan biaya layanan publik dan dukungan anggaran yang berkaitan dengan penyelenggaraan.
Untuk itu, Sambirang mengusulkan tiga neraca evaluasi yang mencakup keuangan penyelenggara, manfaat ekonomi bagi masyarakat, dan kontribusi fiskal terhadap pemerintah daerah.
Ia mendorong hasil evaluasi tersebut dipublikasikan secara terbuka agar masyarakat dapat menilai manfaat MotoGP secara objektif.
Menurutnya, MotoGP Mandalika merupakan aset strategis NTB yang mampu menarik perhatian dunia. Namun, potensi tersebut harus diterjemahkan menjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan nilai tambah ekonomi daerah.
“Harus kita akui bahwa MotoGP Mandalika telah menunjukkan kemampuannya menarik perhatian dunia. Ini berkah luar biasa!” ujarnya. (Iba)
