Fraksi Gerindra Sentil Pemprov NTB soal Pokir Rp120 Miliar: Jangan DPRD Saja yang Dibebankan

Juru Bicara Fraksi Partai Gerindra DPRD NTB, Ali Usman Ahim usai membacakan pandangan fraksi di Paripurna DPRD NTB.(Iba)
Juru Bicara Fraksi Partai Gerindra DPRD NTB, Ali Usman Ahim usai membacakan pandangan fraksi di Paripurna DPRD NTB.(Iba)

Detikntbcom – Fraksi Partai Gerindra DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB) melontarkan kritik terhadap tata kelola Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD yang belakangan menjadi sorotan.

Gerindra mempertanyakan proses penganggaran Pokir senilai sekitar Rp120 miliar yang dinyatakan tidak dapat dilaksanakan pada tahun anggaran perubahan 2026, meskipun sebelumnya telah masuk dalam APBD hingga Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) perangkat daerah.

Sikap tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi Partai Gerindra DPRD NTB, Ali Usman Ahim, saat membacakan pandangan fraksi-fraksi terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD NTB Tahun Anggaran 2027 dalam rapat paripurna DPRD NTB di Kantor Gubernur NTB, Senin (16/11/2026).

Di hadapan pemerintah daerah dan anggota DPRD NTB, Gerindra menegaskan dukungannya terhadap langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Inspektorat dalam membenahi tata kelola Pokir DPRD.

Fraksi Gerindra menyatakan tidak boleh ada penyimpangan, manipulasi, maupun praktik yang berpotensi merugikan keuangan daerah.

Gerindra Pertanyakan Proses Anggaran Rp120 Miliar

Ali Usman Ahim menilai terdapat persoalan mendasar yang harus dijelaskan secara terbuka oleh seluruh pihak yang terlibat dalam proses penyusunan anggaran daerah.

Menurutnya, apabila sekitar Rp120 miliar anggaran Pokir dinyatakan tidak dapat dilaksanakan karena persoalan tahapan, administrasi dan verifikasi, publik berhak mengetahui bagaimana anggaran tersebut bisa lolos hingga masuk APBD dan DPA perangkat daerah.

Gerindra mempertanyakan apakah kesalahan tersebut sepenuhnya berada di tangan anggota DPRD, atau justru terdapat persoalan dalam proses verifikasi oleh perangkat daerah serta penyusunan dan konsolidasi anggaran oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

“Jangan sampai ketika anggaran disusun, seluruh pihak terlibat dalam prosesnya, tetapi ketika muncul persoalan, tanggung jawab seolah-olah hanya dibebankan kepada DPRD,” tegas Ali Usman Ahim dalam pandangan fraksinya.

Pokir Bukan Milik Pribadi Anggota DPRD

Lebih jauh, Gerindra mengingatkan bahwa Pokir DPRD bukanlah milik pribadi anggota dewan. Di balik setiap usulan terdapat aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui kegiatan reses dan mekanisme penjaringan aspirasi.

Karena itu, Gerindra meminta pemerintah daerah tidak mencampuradukkan persoalan administrasi maupun dugaan penyimpangan dalam sejumlah usulan dengan keseluruhan aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui DPRD.

Ali menegaskan, usulan yang bermasalah harus ditertibkan dan usulan yang tidak memenuhi ketentuan harus dihentikan. Namun, langkah tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk menggeneralisasi seluruh Pokir sebagai persoalan.

“Kami juga ingin mengingatkan bahwa Pokir bukan milik pribadi anggota DPRD. Di balik setiap usulan terdapat aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui mekanisme reses dan penjaringan aspirasi,” demikian penegasan Gerindra.

“Kendati ada usulan yang bermasalah, silakan ditertibkan. Kalau ada yang tidak memenuhi ketentuan, silakan dihentikan. Tetapi jangan menggeneralisasi seluruh aspirasi masyarakat sebagai persoalan,” lanjutnya. (Iba)

Dukung Artikel Ini

Bila artikel ini memberi informasi atau sudut pandang yang berguna, kirimkan tepuk tangan sebagai apresiasi kepada tim redaksi. Terima kasih telah membaca.

Apresiasi Anda membantu redaksi terus menghadirkan liputan dan cerita berikutnya. Proses pembayaran dilakukan dengan aman.