Detikntbcom – Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dinilai mulai menunjukkan arah transformasi ekonomi nasional. Penguatan ketahanan pangan, hilirisasi industri, pemerataan investasi hingga pembangunan sumber daya manusia menjadi sejumlah fondasi yang disiapkan untuk mendorong Indonesia lebih mandiri dan berdaya saing.
Direktur Eksekutif Visi Indonesia, Rusdiansyah, mengatakan evaluasi terhadap dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran tidak seharusnya hanya bertumpu pada persoalan teknis maupun program yang belum tuntas. Lebih dari itu, publik perlu melihat arah kebijakan strategis dan fondasi pembangunan yang tengah dibangun untuk kepentingan jangka panjang.
“Rasanya tidak patut kita melihat dua tahun pemerintahan hanya dari daftar persoalan yang belum selesai. Kita harus melihat apa yang sedang dibangun, apa yang sudah dikerjakan, hasil yang mulai terlihat dan bagaimana kebijakan hari ini membentuk kapasitas Indonesia dalam lima hingga sepuluh tahun ke depan,” ujar Rusdiansyah di Jakarta, Sabtu (31/10/2026).
Menurut dia, salah satu agenda strategis pemerintahan Prabowo adalah mengubah struktur ekonomi nasional agar tidak terus bergantung pada impor pangan, ekspor bahan mentah, serta pertumbuhan ekonomi yang terkonsentrasi di wilayah tertentu.
Investasi Hampir Rp4.000 Triliun
Salah satu indikator yang disoroti Visi Indonesia adalah realisasi investasi nasional. Berdasarkan data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, investasi selama periode Oktober 2024 hingga September 2026 mencapai Rp3.923,2 triliun.
Realisasi tersebut diklaim menyerap 5.485.944 tenaga kerja secara akumulatif. Menariknya, investasi di luar Pulau Jawa mencapai 51,8 persen atau sekitar Rp2.031 triliun. Sementara itu, Pulau Jawa menyumbang 48,2 persen.
Rusdiansyah menilai komposisi tersebut menjadi sinyal positif bagi upaya pemerataan pusat pertumbuhan ekonomi nasional.
“Investasi hampir Rp4.000 triliun dengan serapan lebih dari 5,4 juta tenaga kerja merupakan dorongan ekonomi yang besar. Dominasi investasi di luar Jawa menunjukkan bahwa agenda Indonesia-sentris untuk mengurangi ketimpangan antarwilayah mulai mendapatkan pijakan,” katanya.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa keberhasilan investasi tidak cukup diukur dari besarnya modal yang masuk. Pemerintah harus memastikan investasi mampu menciptakan pekerjaan berkualitas, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta memberikan nilai tambah bagi perekonomian daerah.
Ketahanan Pangan Jadi Pilar Kedaulatan Ekonomi
Di sektor pangan, pemerintahan Prabowo dinilai mulai mengarahkan kebijakan dari sekadar menjaga ketersediaan pasokan menuju penguatan kapasitas produksi dalam negeri.
Berdasarkan proyeksi neraca pangan 2026, produksi delapan komoditas strategis, yakni beras, jagung, gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, bawang merah, cabai besar dan cabai rawit, diperkirakan mencapai 72,91 juta ton.
Angka tersebut melampaui estimasi kebutuhan nasional sebesar 68,22 juta ton. Sementara stok beras nasional yang dikuasai pemerintah per Oktober 2026 dilaporkan mencapai 4,56 juta ton.
Pemerintah juga memberikan dukungan kepada petani melalui penurunan harga pupuk bersubsidi sebesar 20 persen serta penyesuaian Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah untuk menjaga pendapatan produsen.
Rusdiansyah menegaskan ketahanan pangan merupakan bagian penting dari kedaulatan ekonomi karena berkaitan langsung dengan stabilitas harga, daya beli masyarakat dan ketahanan nasional.
Namun, ia mengingatkan bahwa keberhasilan kebijakan pangan tidak boleh hanya dilihat dari besarnya stok. Produktivitas pertanian, efisiensi distribusi, stabilitas harga dan kesejahteraan petani harus menjadi ukuran utama.
Hilirisasi dan Danantara Perkuat Industri Nasional
Transformasi industri juga menjadi fondasi penting dalam agenda kemandirian ekonomi nasional.
Kehadiran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) diarahkan untuk mengoptimalkan pengelolaan aset dan investasi negara sekaligus mempercepat pengembangan industri bernilai tambah di dalam negeri.
Hingga Oktober 2026, Danantara mencatat komitmen investasi sebesar Rp225 triliun untuk pengembangan 26 proyek hilirisasi dan industrialisasi strategis, mulai dari sektor pertambangan, energi hingga pertanian.
Rusdiansyah menilai hilirisasi menjadi langkah penting untuk mengubah posisi Indonesia dalam rantai ekonomi global. Indonesia harus bertransformasi dari negara pemasok bahan mentah menjadi negara yang mampu menghasilkan produk industri bernilai tambah.
“Indonesia tidak boleh terus-menerus hanya menjadi pemasok bahan mentah. Sumber daya alam harus diolah di dalam negeri sehingga menciptakan nilai tambah, memperluas kesempatan kerja dan memperkuat kemampuan industri nasional,” ujarnya.
Ia menekankan, keberhasilan hilirisasi harus diukur melalui peningkatan kapasitas industri domestik, transfer teknologi, penciptaan lapangan kerja serta kontribusinya terhadap penerimaan negara.
Infrastruktur dan Pendidikan Jadi Investasi Jangka Panjang
Selain investasi dan industrialisasi, pembangunan infrastruktur dinilai menjadi prasyarat penting untuk memperkuat konektivitas dan memperluas aktivitas ekonomi masyarakat.
Dalam dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi dilaporkan telah menjangkau lebih dari 9.000 kilometer.
Pemerintah juga mencatat pembangunan 3.500 unit jembatan, penanganan 2.228 kilometer jalan daerah melalui skema Instruksi Presiden Jalan Daerah, serta pembangunan sumur bor di berbagai wilayah rawan air.
Di bidang pendidikan, sebanyak 265 unit Sekolah Rakyat dilaporkan telah beroperasi di 131 kabupaten/kota. Program tersebut membuka akses pendidikan bagi lebih dari 45.000 anak dari keluarga kurang mampu dan kelompok rentan.
Selain itu, pemerintah menjalankan program renovasi sarana pendidikan yang mencakup hampir 90.000 sekolah.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga menjadi bagian dari strategi pembangunan sumber daya manusia. Program ini tidak hanya diarahkan untuk memperbaiki asupan gizi anak, tetapi juga diharapkan menggerakkan ekonomi lokal melalui keterlibatan petani, nelayan, koperasi dan UMKM dalam rantai pasok pangan.
Rusdiansyah mengatakan pembangunan kualitas manusia harus berjalan beriringan dengan industrialisasi. Indonesia membutuhkan tenaga kerja terampil yang mampu mengembangkan industri berbasis teknologi dan memiliki daya saing global.
Diplomasi Ekonomi di Tengah Ketidakpastian Global
Di tengah dinamika geopolitik dan ketidakpastian ekonomi dunia, diplomasi pemerintahan Prabowo juga dinilai memiliki peran strategis dalam memperluas kemitraan perdagangan, investasi dan kerja sama internasional.
Menurut Visi Indonesia, penguatan hubungan ekonomi dengan berbagai negara harus tetap berlandaskan prinsip politik luar negeri bebas aktif serta mengutamakan kepentingan nasional.
Rusdiansyah menilai dua tahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran merupakan fase penting untuk meletakkan fondasi transformasi ekonomi nasional. Namun, pekerjaan pemerintah belum selesai.
Konsistensi pelaksanaan program, transparansi pengelolaan anggaran, pengawasan investasi dan pemerataan hasil pembangunan menjadi tantangan berikutnya.
“Fondasi kemandirian pangan, energi, industrialisasi, hingga gizi dan pendidikan masyarakat sudah mulai diletakkan. Tantangan berikutnya adalah konsistensi pelaksanaan, pengawasan, dan pemerataan manfaat agar hasil pembangunan benar-benar dirasakan seluruh rakyat,” pungkasnya. (Iba)
