Detikntbcom – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mulai mematangkan persiapan penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2028.
Salah satu fokus utama adalah memastikan kesiapan venue olahraga di seluruh kabupaten/kota sekaligus memperkuat komitmen penganggaran daerah untuk mendukung agenda olahraga nasional tersebut.
Iqbal mengatakan, rapat tersebut membahas dua isu utama, salah satunya terkait model dan tahapan persiapan NTB sebagai tuan rumah PON 2028.
Dalam pertemuan itu, Ketua Umum KONI NTB Mohan Roliskana turut memberikan pemaparan mengenai sejumlah persiapan yang perlu dilakukan, termasuk pembagian peran pemerintah kabupaten/kota dalam menyukseskan penyelenggaraan PON.
“Kami membahas beberapa persiapan yang perlu kita lakukan dan apa kontribusi dari kabupaten/kota dalam upaya menyukseskan penyelenggaraan PON 2028 nanti,” ujar Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal, Jumat (13/11/2026), seusai menggelar rapat bersama Ketua Umum KONI NTB Mohan Roliskana dan sejumlah bupati serta wali kota se-NTB di Kantor Bank NTB Syariah.
Menurut dia, salah satu hal yang menjadi perhatian adalah memastikan seluruh venue olahraga yang tersebar di kabupaten/kota dapat dipersiapkan secara efisien.
Utamakan Revitalisasi Venue, Bukan Bangun Fasilitas Baru
Iqbal menegaskan, pemerintah daerah akan mengacu pada arahan Presiden agar penyelenggaraan PON 2028 tidak dibebani pembangunan fasilitas olahraga baru menggunakan anggaran pemerintah.
Prinsip utamanya adalah memaksimalkan fasilitas yang sudah tersedia melalui revitalisasi, renovasi, dan perbaikan sesuai kebutuhan penyelenggaraan.
“Prinsip dari Presiden itu adalah tidak ada pembangunan fasilitas baru, menggunakan fasilitas yang sudah ada, tetapi direvitalisasi,” tegasnya.
Meski demikian, Iqbal menjelaskan, peluang pembangunan venue baru tetap terbuka. Namun, pembangunan tersebut bukan menjadi beban pemerintah, melainkan dapat dilakukan oleh pihak swasta.
Dengan pendekatan tersebut, pemerintah ingin memastikan seluruh kebutuhan fasilitas pertandingan dapat terpenuhi tanpa menimbulkan beban anggaran yang tidak perlu.
Kabupaten/Kota Diminta Siapkan Dukungan Anggaran
Selain kesiapan infrastruktur, Iqbal juga menekankan pentingnya komitmen pemerintah kabupaten/kota dalam mendukung pembiayaan penyelenggaraan PON 2028.
Menurutnya, pembahasan anggaran menjadi momentum penting karena pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota saat ini masih memiliki ruang untuk memasukkan kebutuhan dukungan PON dalam perencanaan anggaran tahun 2028.
“Kita memanfaatkan waktu di mana kabupaten/kota dan provinsi masih melakukan pembahasan persiapan anggaran 2028. Ini yang terkait dengan PON,” katanya.
Ia berharap dukungan tersebut dapat dirumuskan sejak awal sehingga pembagian tanggung jawab pembiayaan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dapat berjalan secara terukur.
Skema Anggaran Rp1 Triliun Masih Menunggu Pembahasan
Terkait kebutuhan anggaran sekitar Rp1 triliun yang menjadi perhatian dalam persiapan PON 2028, Iqbal menyebutkan bahwa skema pembiayaannya belum dapat dipastikan.
Pasalnya, hingga saat ini belum berlangsung pertemuan resmi antara tiga gubernur daerah yang terlibat sebagai tuan rumah, yakni NTB, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan DKI Jakarta, bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) serta Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat.
“Karena itu nanti juga ada porsi pusat, ada porsi daerah. Kami kan belum melakukan pertemuan. Jadi, belum ada pertemuan antara tiga gubernur yang akan menjadi tuan rumah, yaitu NTT, NTB, dan DKI,” jelasnya.
Iqbal mengatakan, kepastian mengenai besaran komitmen anggaran masing-masing daerah maupun pemerintah pusat baru dapat dibahas secara terperinci setelah pertemuan lintas pemerintah tersebut dilaksanakan.
“Setelah pertemuan itu bisa diselenggarakan, baru kita bisa melihat apa detailnya. Bagaimana komitmen dari provinsi, kabupaten/kota, dan dari pusat,” ujarnya. (Iba)
