Mataram (Detikntbcom),- Non Government Organization (NGO) dari Indonesian Climate Change Trust Fund (ICCTF) bersama dengan Kementerian Perencanaan PPN/ Bappenas RI dalam rangka mengelola dan melestarikan terumbu karang yang ada di dua Gili di Nusa Tenggara Barat.
Dana yang digelontorkan sebanyak USD 2 juta tersebut dibagi dalam dua program, yaitu program pelestarian terumbu karang di Gili Matra yang berlokasi di Sekotong Lombok Barat sebanyak USD 1,282 juta dan Gili Balu di Kabupaten Sumbawa Barat senilai USD 985.352 ribu.
Proyek yang bakal berakhir hingga Desember 2022 tersebut menurut Direktur Kelautan Kementerian PPN/Bappenas Dr. Sri Yanti JS, menerangkan bahwa pada tahun 2019 Bappenas melalui ICCTF telah dipercaya untuk mengelola proyek COREMAP-CTI dengan pendanaan hibah yang berasal dari Global Environment Facility (GEF) disalurkan melalui Asian Development Bank dan World Bank.
Latar belakang pelaksanaan Cormap-CTI dengan dana hibah dari ADB menurut Yanti, di antaranya adalah target untuk mencapai 10% Kawasan Konservasi Perairan (KKP) pada tahun 2030, meningkatkan efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan di Lesser Sunda, khususnya Nusa Penida di Bali, Gili Matra dan Gili Balu di Nusa Tenggara Barat.
“Serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang kelautan dan perikanan,” jelasnya saat konferensi pers terkait entry meeting Coremap-CTI Asian Development Bank di Nusa Tenggara Barat bertajuk Pelestarian Sumberdaya Kelautan dan Pemanfaatan Kelanjutan yang digelar oleh Kementerian PPN/ Bappenas, Jumat (4/6) di Lombok Barat yang dihadiri sejumlah piha terkait.
Pihaknya berkomitmen untuk mendukung pelestarian terumbu karang yang dilakukan oleh Pemda Lombok Barat dan Pemprov NTB.
Sementara Direktur Indonesian Executive Director Climate Change Trust Fund (EICCTF) Dr. Tonny Wagey berharap, adanya konservasi terumbu karang di dua Gili tersebut bisa dijadikan pilot project atau percontohan bagi semua pihak termasuk di negara-negara di dunia.
“Kami berharap bisa menjadi contoh bagi daerah yang lain termasuk dunia,” ujarnya.
Sementara mewakili Sekda NTB Ir Azhar menegaskan, Pemerintah Provinsi NTB juga mendukung pencapaian program nasional penetapan kawasan konservasi seluas 20 juta Ha pada tahun 2020 dan 30 juta ha pada tahun 2030.
“Komitmen itu ditunjukan dengan mengalokasikan 341.641,45 ha wilayah perairan NTB sebagai Kawasan Konservasi Daerah (KKD),” tegasnya. (Iba)
