KUA-PPAS APBD NTB TA 2022 disepakati

Penandatanganan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2022, Jumat (19/11) di Mataram yang ditandatangani Ketua DPRD NTB Baiq Isvie Rupaeda didampingi Wakil Ketua Mori Hanafi, Abdul Hadi dan Muzihir bersama Wakil Gubernur NTB Sitti Rohmi Djalilah.

Mataram (Detikntbcom) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, gelar Rapat Paripurna dengan Agenda Penandatanganan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2022, Jumat (19/11) di Mataram.

Rapat tersebut, dipimpin Ketua DPRD Baiq Isvie Rupaeda didampingi Wakil Ketua Mori Hanafi, Muzihir dan Abdul Hadi serta para Anggota DPRD lainnya. Hadir Wakil Gubernur NTB, Hj Sitti Rohmi Djalilah, Forkominda dan kepala OPD lainnya.

Isvie mengatakan, rapat paripurna ini dalam rangka penandatanganan KUA dan PPAS, yang sudah mendapatkan persetujuan bersama, baik dari Pemprov maupun DPRD yang telah melalui pembahasan panjang.

Adapun pendapat daerah tahun anggaran 2022 sebesar Rp 5,39 Triliun. Pendapatan transfer ditargetkan sebesar Rp2,81 Triliun lebih.

Selanjutnya, pimpinan sidang mempersilahkan Sekretaris Dewan, M Mahdi membacakan nota kesepakatan DPRD dengan Pemprov NTB.

“Dengan ini, sepakat menandatangani nota kesepakatan KUA PPAS APBD tahun anggaran 2022,” ungkap Isvie Rupaeda.

Sementara itu, Wakil Gubernur NTB, Dr Hj Sitti Rohmi Djalillah menyampaikan, atas nama pemerintah daerah mengucapkan terimakasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada pimpinan dan anggota DPRD, jajaran pemerintah daerah, aparat TNI-Polri serta segenap masyarakat yang telah berpartisipasi dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, sehingga sampai saat ini dapat melaksanakan aktivitas pembangunan dengan aman untuk suksesnya ikhtiar mewujudkan masyarakat NTB yang gemilang.

“Semoga kontribusi kita bagi kemajuan daerah tercinta ini tercatat sebagai amal ibadah di sisi Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa,” katanya.

Dikatakan Rohmi, perjalanan panjang terkait penyusunan dan pembahasan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2022 telah dilakukan antara eksekutif dan legislatif, tentunya dalam pembahasan banyak terjadi dinamika-dinamika di tengah kapasitas fiskal daerah yang sangat kecil.

Dengan kondisi fiskal daerah yang terbatas ini kita dapat menyusun dan menyepakati kuappas tahun 2022. Alhamdulillah saat ini pandemi covid-19 yang selama ini menjadi salah satu permasalahan yang sangat pelik sudah melandai/menurun, semoga kondisi ini terus membaik, karena bagaimanapun juga pandemi sangat mempengaruhi perencanaan dan pelaksanaan pembagunan yang sedang kita laksanakan di Provinsi NTB.

Nusa Tenggara Barat juga telah menjadi salah satu perhatian dunia, terkait dengan hadirnya sirkuit yang bertaraf internasional, yaitu Pertamina Mandalika International Street Circuit, hari jum’at tanggal 12 November 2021 lalu, diresmikan oleh Presiden RI, Ir. H. Joko Widodo.

“Kita patut bersyukur bahwa kehadiran sirkuit ini tentunya akan menjadi magnet yang akan memberikan nilai tambah bagi perekonomian daerah kita. Dalam dua tahun ini daerah kita mengalami kondisi yang cukup berat akibat dari pandemi covid-19 yang melanda daerah kita, dimana hal ini sangat banyak berpengaruh terhadap berbagai sektor. salah satu sektor yang terdampak adalah sektor industri pariwisata. namun saat ini sektor kepariwisataan kembali bangkit seiring berkurangnya wabah ini.

Hal ini memberi harapan bagi masyarakat yang bekerja pada sektor tersebut untuk kembali memperoleh pekerjaan. Di bidang kesehatan, pemerintah berikhtiar untuk melanjutkan pembangunan trauma center Rumah Sakit Provinsi NTB, dan pembangunan IGD terpadu juga alat-alat kesehatan. Ini diharapkan agar derajat kesehatan masyarakat NTB meningkat.

Terkait dengan mobilitas masyarakat, pemerintah berikhtiar melakukan pemantapan jalan melalui penyelesaian pembangunan jalan Provinsi dengan pola tahun jamak (perda percepatan jalan) pada 13 paket prioritas di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa.

Dalam upaya mencapai pembangunan masyarakat yang berkeadilan dan merata, perlu perhatian dari semua pihak baik itu dari eksekutif maupun legislatif, bahu membahu menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat. “Tanpa adanya kerjasama yang baik, niscaya nusa tenggara barat yang gemilang dapat kita capai,” ungkap Rohmi.

Mengenai struktur APBD Provinsi NTB lanjutnya, untuk pendapatan daerah tahun anggaran 2022 sebesar Rp5,39 Triliun lebih, terjadi penurunan sebesar Rp340,88 miliar lebih atau minus 5,94 persen dari APBD Perubahan tahun 2021 yaitu sebesar Rp 5,73 triliun, dengan rincian, pendapatan asli daerah di targetkan sebesar Rp2,57 triliun lebih atau bertambah sebesar Rp313,35 Miliar lebih atau 13,88 persen dari APBD Perubahan tahun 2021 yaitu sebesar Rp2,25 triliun lebih.

Sedangkan pendapatan transfer ditargetkan sebesar Rp2,81 Triliun lebih, mengalami penurunan sebesar Rp607,46 miliar lebih atau 17,73 persen dari APBD Perubahan tahun 2021 yaitu sebesar Rp3,42 triliun lebih dan lain-lain pendapatan daerah yang sah pada tahun 2022 ditargetkan sebesar Rp8,01 miliar lebih mengalami penurunan sebesar Rp46,76 miliar lebih atau 85,37 persen dari APBD Perubahan tahun 2021 sebesar Rp54,78 miliar lebih.

Dari belanja daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp5,96 triliun rupiah lebih, mengalami penurunan sebesar Rp418,73 miliar lebih atau 6,56 persen jika dibandingkan dengan APBD Perubahan tahun 2021 sebesar rp6,38 triliun lebih.

Untuk pembiayaan daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp562,5 miliar lebih mengalami penurunan sebesar Rp82,85 miliar lebih atau 12,84 persen di bandingkan dengan APBD Perubahan tahun 2021 sebesar Rp645,35 miliar rupiah lebih.

Dengan dirincikan struktur APBD Provinsi NTB tahun anggaran 2022, oleh Wagub, akhirnya nota kesepakatan KUA PPAS tersebut di tanda tangani. (Iba/IST)