Mataram (Detikntbcom) – Pasca perebutan kursi Alat Kelengkapan Dewan (AKD) di DPRD NTB. Hubungan antara Eksekutif dan Legislatif memanas. Bagi Anggota Komisi III DPRD, TGH Hazmi Hamzar, lebih menyarankan agar secepatnya melakukan langkah silaturahim.
“Mungkin secara fisik sering dilihat mereka saling koordinasi satu dengan yang lain. Akan tetapi ‘hati’nya mereka ini tidak ketemu. Jadi momentum ramadhan ini harus dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh Eksekutif dan Legislatif untuk menggelar silaturahim guna membenahi kembali rasa-rasa yang kurang pas atau yang kurang enak antara kedua belah pihak paska perebutan kursi pimpinan AKD,” saran Anggota Komisi III DPRD NTB, Dr TGH Hazmi Hamzar, kepada wartawan media ini, Selasa, 05 April 2022.
Dikatakan Hazmi Hamzar, perebutan kursi pimpinan AKD beberapa waktu lalu hingga ditinggalkannya dua (2) Fraksi Partai Penguasa oleh sejumlah Fraksi Partai lainnya di Dewan, membawa implikasi tersendiri terhadap hubungan antara lembaga Legislatif dengan Eksekutif.
“Ini juga berimplikasi pada pembahasan anggaran antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan Badan Anggaran (Banggar) menyangkut soal pergeseran anggaran dan kewajiban pelunasan utang Pemprov sebesar Rp227 Miliar kepada pihak ketiga. Pembahasannya tidak menemukan titik temu,” kata Dewan dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) ini.
Menurutnya, berbagai persoalan yang terjadi di daerah baru bisa diselesaikan dengan baik apabila diantara kedua lembaga ini berada dalam kondisi satu hati dan tentunya harus diawali dengan silaturahim.
“Jadi bagaimana kita bisa membahas sesuatu kalau tidak diawali dengan silaturahim. Silaturahim itu akan membangun kebersamaan dan menghilangkan gengsi antara masing-masing lembaga. Jika masing-masing mempertahankan gengsi, yang jadi korban adalah masyarakat. Inilah pentingnya silaturahim antara kedua lembaga ini untuk menyatukan kembali atau merajut kembali rasa-rasa yang kurang nyaman diantara kedua lembaga selama ini,” saran TGH Hazmi.
Pihaknya mengaku khawatir jika kedua lembaga ini tidak mampu menyelesaikan permasalahan tersebut karena akan menjadi masalah besar.
“Utang sebesar Rp227 Miliar itu, mau tidak mau harus segera diselesaikan, kita tidak boleh berutang kepada masyarakat. Dan ketika hal itu tidak mampu diselesaikan, maka apakah kedua lembaga ini mampu menjawab pertanyaan masyarakat ketika utang-utang ini tidak mampu diselesaikan. Saya yakin kita tidak akan mampu untuk menjawabnya,” ujar Hamzi Hamzar. (Iba)
Mataram (Detikntbcom) – Pasca perebutan kursi Alat Kelengkapan Dewan (AKD) di DPRD NTB. Hubungan antara Eksekutif dan Legislatif memanas. Bagi Anggota Komisi III DPRD, TGH Hazmi Hamzar, lebih menyarankan agar secepatnya melakukan langkah silaturahim.
“Mungkin secara fisik sering dilihat mereka saling koordinasi satu dengan yang lain. Akan tetapi ‘hati’nya mereka ini tidak ketemu. Jadi momentum ramadhan ini harus dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh Eksekutif dan Legislatif untuk menggelar silaturahim guna membenahi kembali rasa-rasa yang kurang pas atau yang kurang enak antara kedua belah pihak paska perebutan kursi pimpinan AKD,” saran Anggota Komisi III DPRD NTB, Dr TGH Hazmi Hamzar, kepada wartawan media ini, Selasa, 05 April 2022.
Dikatakan Hazmi Hamzar, perebutan kursi pimpinan AKD beberapa waktu lalu hingga ditinggalkannya dua (2) Fraksi Partai Penguasa oleh sejumlah Fraksi Partai lainnya di Dewan, membawa implikasi tersendiri terhadap hubungan antara lembaga Legislatif dengan Eksekutif.
“Ini juga berimplikasi pada pembahasan anggaran antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan Badan Anggaran (Banggar) menyangkut soal pergeseran anggaran dan kewajiban pelunasan utang Pemprov sebesar Rp227 Miliar kepada pihak ketiga. Pembahasannya tidak menemukan titik temu,” kata Dewan dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) ini.
Menurutnya, berbagai persoalan yang terjadi di daerah baru bisa diselesaikan dengan baik apabila diantara kedua lembaga ini berada dalam kondisi satu hati dan tentunya harus diawali dengan silaturahim.
“Jadi bagaimana kita bisa membahas sesuatu kalau tidak diawali dengan silaturahim. Silaturahim itu akan membangun kebersamaan dan menghilangkan gengsi antara masing-masing lembaga. Jika masing-masing mempertahankan gengsi, yang jadi korban adalah masyarakat. Inilah pentingnya silaturahim antara kedua lembaga ini untuk menyatukan kembali atau merajut kembali rasa-rasa yang kurang nyaman diantara kedua lembaga selama ini,” saran TGH Hazmi.
Pihaknya mengaku khawatir jika kedua lembaga ini tidak mampu menyelesaikan permasalahan tersebut karena akan menjadi masalah besar.
“Utang sebesar Rp227 Miliar itu, mau tidak mau harus segera diselesaikan, kita tidak boleh berutang kepada masyarakat. Dan ketika hal itu tidak mampu diselesaikan, maka apakah kedua lembaga ini mampu menjawab pertanyaan masyarakat ketika utang-utang ini tidak mampu diselesaikan. Saya yakin kita tidak akan mampu untuk menjawabnya,” ujar Hamzi Hamzar. (Iba)
