DPRD NTB terima tuntutan para demonstran, Isvie: segera kami kirim ke Presiden

Ratusan massa demonstran saat menggelar aksi di depan gedung DPRD NTB, Senin 11 April 2022. (Dokumen Facebook Tata Supriadin)

Mataram (Detikntbcom) – Ketua DPRD NTB Baiq Isvie Rupaeda menerima aspirasi ratusan massa aksi dari berbagai elemen pada, Senin 11 April 2022.

Merespon tuntutan massa aksi tersebut, Isvie langsung membuat surat untuk dikirimkan kepada presiden Jokowi di Jakarta.

Dalam surat tersebut, DPRD NTB mendukung gerakan moral mahasiswa untuk menurunkan harga kebutuhan pokok rakyat dan bahan bakar minyak (BBM), Gas LPG, PPn dan ketahanan pangan lainnya yang saat ini naik sangat tidak wajar dan membuat rakyat hidup susah.

“Meminta kepada Presiden Republik Indonesia segera menyatakan dengan tegas dan jelas bahwa tidak akan bersedia demi dan untuk tujuan apapun memperpanjang masa jabatan atau priode presiden,” demikian bunyi surat tersebut pada point kedua tertanggal 11 April 2022.

Selanjutnya, menunda dan mengkaji ulang Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara termasuk substansi pasal-pasal yang bermasalah dan dampak yang ditimbulkan baik dari aspek lingkungan hidup, hukum, sosial ekologi, politik, ekonomi dan kebencanaan.

Kemudian, mengusulkan untuk merevisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

“Atas nama Lembaga siap menandatangani pernyataan sikap yang akan dikirim kepada pak Presiden,” tutupnya.

Sebelumnya, ratusan mahasiswa, pemuda dan BEM melakukan demonstrasi di depan gedung DPRD NTB.

Sejumlah tuntutan yang disampaikan antara lain menuntut pemerintah menurunkan harga BBM, menurunkan PPN, Stabilkan harga kebutuhan pokok, segera sahkan RUU TPKS, evaluasi total kinerja seluruh jajaran menteri kabinet Jokowi – Ma’ruf Amin.

Selanjutnya hentikan pencabutan subsidi publik, kawal penerapan Perda No.5 tahun 2021 tentang pernikahan dini dan hentikan tindakan represifitas aparat terhadap gerakan rakyat dan mahasiswa.

“Indonesia sedang tidak baik-baik saja, hari ini sudah dibenturkan dengan adanya penundaan pemilu dan beberapa kondisi rakyat lainnya,” kata salah seorang orator aksi Tata Supriadin yang juga Ketua Umum HMI Cabang Mataram baru saja terpilih.

HMI katanya tidak bisa dibayar, tidak bisa ditunggangi kepentingan cukong politik. Terlebih melihat sistim demokrasi di Indonesia telah rusak akibat kepentingan oligarki. “Hari ini HMI bergerak di seluruh Indonesia,” ungkapnya.

Kepada semua anak bangsa, HMI mendorong untuk tetap menjaga soliditas dan stabilitas keamanan demi merawat persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai keberagaman yang harmonis.

Presiden, tambah dia, diminta agar mengevaluasi kembali jajaran menteri dalam Kabinet Indonesia Maju yang tidak kapabel dalam menjalankan tanggungjawabnya.

Tidak hanya itu, HMI juga menyinggung masalah pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara ke Kalimantan Timur. Dalam hal ini, HMI menyatakan setuju namun dengan sejumlah catatan di antaranya menjamin pembangunan IKN Nusantara berdasarkan kaidah lingkungan hidup.

“Ini untuk menjaga keberlanjutan kelestarian lingkungan hidup,” ujar dia.

Terakhir, pemerintah harus menjamin keterlibatan masyarakat lokal, baik dalam proses perencanaan, pembangunan dan masuk dalam struktur Badan Otorita Ibu Kota Negara Nusantara. (Iba)