Sejumlah ASN Pemprov NTB menolak potong TPP tangani stunting, Gubernur bantah

Ilustrasi Aparatur Sipil Negara (Dokumen Istimewa)

Mataram (Detikntbcom) – Rencana pemotongan tunjangan perbaikan penghasilan (TPP) Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (ASN Pemprov NTB) untuk menangani stunting ditolak oleh sejumlah ASN.

Salah satu ASN di salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tidak mau disebutkan namanya mengaku jika pemotongan TPP tersebut akan menambah beban keluarganya.

“Saya jelas tidak setuju, ini aturan gila. Bagaimana mungkin TPP kami dipotong sementara kami banyak tanggungan. Anak saya saja yang sekolah untuk bayar SPP Rp 1 juta/ bulan. Belum lagi bayar listrik, air dan lain-lain yang urgen,” tegasnya saat diwawancarai media ini, Rabu 27 September 2022.

Pria dengan golongan IIIC ini menjelaskan jika benar aturan itu diterapkan, maka dirinya memastikan ekonomi keluarganya bakal depresi.

“Sebenarnya banyak yang menolak. Saya yakin 90 persen menolak di kantor ini,” katanya.

Informasi tersebut termuat dalam instruksi Gubernur NTB dengan nomor 050-13/606/KUM/2022 tentang Optimalisasi Posyandu Keluarga Dalam Upaya Percepatan Penurunan Stunting di NTB.

Optimalisasi Posyandu Keluarga Dalam Upaya Percepatan Penurunan Stunting tersebut diketuai Wakil Gubernur NTB, Sitti Rohmi Djalillah dan Kepala Bappeda NTB sebagai Wakil Ketua menghendaki semua ASN bisa berpartisipasi aktif dalam rangka mencegah stunting.

Bahkan pada instruksi gubernur itu diharapkan PNS menjadi orang tua asuh dan menyediakan dukungan anggaran berupa pemenuhan protein hewani sejumlah Rp500 ribu melalui pemotongan TPP.

Pemotongan itu direncakan akan berlangsung dari Oktober bulan depan sampai Februari 2023 atau 5 bulan.

Informasi di lapangan dari 14 ribuan ASN di NTB ditargetkan minimal 5.000 ASN. Jika dijumlahkan maka dalam satu bulan uang TTP yang berhasil terkumpul mencapai Rp 2,5 miliar.

Instruksi tersebut dibantah Gubernur NTB Zulkieflimansyah saat menjawab sejumlah kritikan dari salah satu group whatsapp. Zul menegaskan bahwa usulan itu memang ada dari Bappeda tapi sudah direvisi menjadi sukarela saja.

Nggak ada pembebanan ke ASN perihal penurunan stunting. Begitu juga nulis surat pribadi ke ketua dewan. Usulan awal dari Bappeda memang ada tapi sudah direvisi sukarela saja,” tegas mantan anggota DPR RI tiga periode ini. (Iba)