Hearing Nakes dengan DPRD NTB tolak RUU Kesehatan, Komisi V janji bersurat ke DPR RI

Wakil Ketua I IDI NTB, dr Ahmad Fadli Bustomi (kiri) dan Ketua Komisi V DPRD NTB Lalu Hadrian Irfani.

Mataram (Detikntbcom) – Komisi V DPRD NTB menerima puluhan Nakes dari berbagai Organisasi Profesi di NTB melakuan hearing penolakan mereka terhadap Rancangan Undang – Undang (RUU) Kesehatan yang sedang dibahas di DPR RI saat ini. Kehadiran RUU Kesehatan tersebut dimaksudkan untuk meleburkan undang-undang Kesehatan yang sudah ada saat ini ke Omnibuslaw.

“Mereka datang menyampaikan penolakan terhadap RUU Kesehatan yang akan digabung ke Omnibuslaw. Sementara mereka masing-masing punya UU tersendiri. Terbaru profesi perawat,” terang Ketua Komisi V DPRD NTB, Lalu Hadrian Irfani ditemui usai menerima hearing Nakes pada, Senin 28 November 2022 di Mataram.

Hadrian mengatakan kehadiran RUU Kesehatan itu dimaksudkan ingin menggabungkan UU ke dalam Omnibuslaw. “Dan ini yang mereka tolak,” tegas politisi PKB tersebut.

Menurut para Nakes itu katanya, UU yang dimiliki mereka saat ini sudah tepat. Sehingga dari berbagai analisa, pertimbangan mereka meminta dewan Udayana untuk menyampaikan rekomendasi ke Baleg DPR RI supaya pembahasan RUU Kesehatan itu ditunda.

“Setelah kami diskusi dan melihat realitas di daerah-daerah penolakan tidak hanya di NTB tapi hampir merata di setiap provinsi. Berdadarkan rapat tadi kami akan merkomendasikan bersurat resmi ke DPR RI untuk meminta pembahasan itu ditunda sampai ada titik temu antar Organisasi Profesi (OP) dan seluruh stakeholder termasuk Menkes,” terangnya.

Hadrian menjelaskan penolakan RUU Kesehatan itu akan berdampak pada pelayanan Nakes kepada masyarakat termasuk program-program yang sudah mereka rencanakan bisa batal misalnya peningkatan sertifikasi profesi, upgrade kwalitas Nakes, sekolah Nakes dan sebagainya dengan sendirinya akan terkubur.

“Bahkan kalau ini dibiarkan maka berpotensi pengelolaan kesehatan secara liberal. Potensi mengimpor Nakes dari luar. Ini bisa mengancam Nakes kita didaerah,” katanya.

Ketua DPW PKB NTB itu menerangkan pemerintah perlu memperhatikan Nakes. Mereka harus dihargai dimana mereka telah berjibaku sebagai garda terdepan memerangi wabah Covid-19 baru baru ini.

“Jangan hanya alasan kepentingan kelompok tertentu regulasi yang sudah ada dihilangkan,” paparnya.

Wakil Ketua I IDI NTB, dr Ahmad Fadli Bustomi yang juga Korlap aksi berharap penolakan OP terhadap RUU Kesehatan itu dapat disampaikan wakil rakyat di daerah ke pusat.

Bustomi mengatakan penggabungan regulasi kesahatan bisa memunculkan berbagai potensi resiko yang bisa didapatkan Nakes.

“Kalau RUU diberlalukan, perlindungan Nakes melemah, ancaman pidana meningkat. Pidana dari 1 tahun menjadi 3 tahun. Denda dari Rp 100 juta jadi Rp 300 juta,” katanya mencotohkan sebagian kecil dampak dari penggabungan regulasi kesehatan itu.

Penolakan RUU Kesehatan yang akan digabung ke Omnibuslaw sudah berjalan cukup lama. Bahkan OP pusat pun juga terus bergerak. Penolakan yang sama tidak hanya di NTB melainkan disemua provinsi.

“Kami mempertanyakan diberlalukan RUU ini. Kita sudah punya UU dan itu berjalan baik. Lalu apa urgensi untuk diberangus.
Untuk dimusnahkan dan dimasukkan ke RUU Kesehatan omnibuslow. Kami berharap dewan wakil disini akan menyampaikan usulan ke Baleg DPR RI,” paparanya.

Jika pun telah diputuskan menjadi sebuah UU, mereka siap “melawan” melalui mekanisme hukum yang ada.

“Ada namanya banding, ada namanya Yudisial Review ada namanya Peninjauan Kembali,” sebutnya.

Saat ini OP menunjukkan penolakannya dengan aksi damai. Jika ternyata tidak ada respon maka mereka mengancam untuk moga kerja turun ke jalan meski itu tidak pernah mereka lakukan.

“Ada 17 ribu anggota PPNI (Persatuan Perawat Nasional Indonesia) di NTB, ada 1
400 dokter belum lagi Bidang dan lainnya kami bisa mogok kerja. Kalau perlu kami lakukan itu,” ancamnya.

Ia mengatakan menggabungkan UU untuk memperkecil urusan administrasi birokrasi namun peleburan UU Kesehatan itu bisa berdampak ke pelayanan kesehatan dan nasip Nakes di seluruh Indonesia.

“Memang harapannya baik memperkecil birokrasi tapi ini dampaknya ketika sesuatu dipermudah dan dipersingkat akan berdampak kepada kuwalitasnya. Pelayana ke mayarakat dikorbankan,” ungkapnya.

Dalam hearing tersebut hadir lima Organisasi profesi medis dan Kesehatan Wilayah NTB yakni Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Ikatan Apoteker Indonesia (IAI), dan Ikatan Bidan Indonesia (IBI).

Mereka berpendapat kewenangan UU profesi tidak bisa dihilangkan, karena hal ini sudah berjalan dengan baik dan tertib. Penghilangan UU Profesi ini tidak hanya berpotensi negatif pada organisasi profesi, namun terutama pada masyarakat, karena dalam hal ini masyarakat lah yang pada akhirnya merasakan efek terbesar dari penghapusan UU tersebut. (Iba)