Detikntbcom – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai NasDem Nusa Tenggara Barat mematangkan pelaksanaan Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) yang dijadwalkan berlangsung pada 26-27 Juni 2026 mendatang.
Agenda konsolidasi besar partai itu dipersiapkan melalui rapat pemantapan yang dipimpin Ketua DPW Partai NasDem NTB, Mori Hanafi, di kantor DPW NasDem NTB di Mataram, Jumat (29/5/2026).
Ketua Panitia Rakerwil DPW Partai NasDem NTB, Arif Rahman Maladia, mengatakan Rakerwil direncanakan berlangsung selama dua hari di Hotel Golden Palace Mataram dan akan dihadiri seluruh struktur partai mulai tingkat DPW, DPD hingga DPC se-NTB.
“Agenda Rakerwil ini merupakan penguatan konsolidasi organisasi sampai tingkat struktural seluruhnya, bahkan sampai tingkat kecamatan, terkait rencana strategis Partai NasDem menuju kemenangan Pemilu 2029,” ujarnya usai rapat pemantapan.
Menurut Arif, kegiatan tersebut juga akan dirangkaikan dengan penyerahan surat keputusan (SK) kepada seluruh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) yang telah terbentuk di kabupaten/kota se-NTB.
Selain itu, NasDem NTB juga akan melaksanakan pelantikan sejumlah pengurus baru DPD kabupaten/kota yang mengalami restrukturisasi organisasi.
“Ada sekitar enam DPD kabupaten/kota yang sedang dalam proses pengajuan SK ke DPP. Nanti akan ada pelantikan pengurus baru dan itu akan menjadi surprise siapa saja yang dipercaya menjadi ketua DPD di daerah masing-masing,” katanya.
Rakerwil tersebut diperkirakan dihadiri sekitar 20 pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem serta sejumlah anggota DPR RI dari Fraksi NasDem.
Beberapa nama petinggi partai yang dijadwalkan hadir di antaranya Wakil Ketua Umum DPP Partai NasDem, Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai NasDem, Prananda Surya Paloh, Sekretaris Jenderal DPP Partai NasDem, Hermawi Taslim, serta sejumlah pengurus pusat lainnya.
Arif menegaskan, selain memperkuat konsolidasi internal, forum Rakerwil juga akan membahas berbagai isu strategis politik nasional yang berkembang menjelang Pemilu 2029.
Salah satu isu yang menjadi perhatian adalah wacana kenaikan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold.
“Pembahasan isu-isu strategis nasional juga akan menjadi bagian penting dalam Rakerwil. Salah satunya terkait parliamentary threshold yang arahnya berkembang di atas tujuh persen,” ujarnya.
Sementara terkait keterwakilan perempuan di partai, Arif menilai Partai NasDem sejak awal telah konsisten memenuhi bahkan melampaui ketentuan minimal 30 persen keterwakilan perempuan dalam kepengurusan maupun pencalonan legislatif.
“Sejak Pemilu 2014, NasDem sudah sangat ketat menerapkan keterwakilan perempuan. Bahkan rata-rata kami di atas 30 persen,” katanya. (Iba)
