Detikntbcom – Rektor Institut Agama Islam (IAI) Qamarul Huda, Muhammad Ahyar Fadly, menyampaikan pandangan kontroversial terkait praktik politik uang dalam pemilu.
Menurutnya, istilah money politics yang selama ini selalu dilarang sebaiknya diganti dengan istilah cost politics, dan diakui secara terbuka sebagai bagian dari proses politik di Indonesia.
“Mohon maaf, realitasnya teman-teman partai politik pasti berpikir, tanpa uang, bagaimana mungkin bisa menang pemilu? Karena itu, sudah saatnya kita jujur, mengganti istilah money politics menjadi cost politik. Itu bagian integral dari dinamika partai politik,” tegasnya saat menjadi narasumber pada acara Penguatan Kelembagaan Bawaslu NTB yang digelar di Hotel Lombok Plaza, Jumat (26/9/2025) malam.
Lebih lanjut, ia menilai energi penyelenggara pemilu seperti Bawaslu, KPU, maupun DKPP selama ini lebih banyak habis untuk mengampanyekan larangan politik uang.
Padahal, menurutnya, problem mendasar justru ada pada lemahnya pendidikan politik yang menjadi kewajiban partai sesuai amanat undang-undang.
“Partai jarang memberikan pendidikan politik secara rutin kepada masyarakat. Kalau setiap kader partai diwajibkan mendidik sepuluh orang warga sepanjang lima tahun, maka masyarakat akan lebih melek politik. Pada akhirnya, pemilu tidak lagi bergantung pada transaksi uang,” jelasnya.
Ahyar Fadly menekankan, pendidikan politik yang konsisten akan mengurangi biaya besar menjelang pemilu serta menciptakan demokrasi yang lebih sehat. Ia juga menutup dengan catatan penting: memilih adalah hak rakyat, bukan sekadar kewajiban.
Acara Penguatan Kelembagaan Bawaslu NTB tersebut menghadirkan jajaran komisioner, akademisi, dan perwakilan partai politik. Diskusi berlangsung hangat dengan banyak masukan strategis untuk memperkuat integritas penyelenggaraan pemilu di daerah. (Iba)
