Detikntbcom – Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mencatat capaian positif dalam Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tahun 2024 yang baru saja dirilis pada Agustus 2025. Berdasarkan hasil pengukuran Badan Pusat Statistik (BPS), skor demokrasi NTB mencapai 76,37, naik signifikan sebesar 6,31 poin dibandingkan tahun sebelumnya.
Deputi Bidang Statistik Sosial BPS RI, Ateng Hartono, menilai capaian tersebut merupakan perkembangan menggembirakan, meskipun secara nasional NTB masih berada pada kategori “sedang”.
“Peningkatan ini luar biasa, lebih dari enam poin. Artinya ada perbaikan signifikan di NTB, terutama pada aspek kapasitas lembaga demokrasi yang naik hingga 10,05 poin. Namun, kalau kita lihat secara keseluruhan, NTB masih perlu mengoptimalkan aspek-aspek lain agar bisa naik ke kategori ‘baik’,” ujar Ateng usai menggelar Rapat Koordinasi Nasional Indeks Demokrasi Indonesia di Hotel Golden Palace, Mataram, Kamis (25/9/2025).
Menurut Ateng, aspek kebebasan di NTB menjadi salah satu indikator yang relatif stagnan. Skornya hanya naik tipis dari 79,50 menjadi 79,53. Ia menekankan pentingnya menjaga iklim kebebasan berpendapat dan berekspresi agar capaian demokrasi semakin kokoh.
“Kalau masyarakat menyalurkan aspirasi secara damai dan tidak dengan kekerasan, tentu akan berdampak positif pada skor demokrasi. Inilah yang harus kita kawal bersama,” jelasnya.
Sementara itu, Deputi I Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polkam, Mayjen TNI Heri Wiranto, menyebut pengukuran IDI dilakukan melalui tiga aspek utama, yakni kesetaraan, kebebasan, dan kapasitas lembaga demokrasi, dengan total 22 indikator.
“IDI ini sudah kita ukur sejak 2009 dan terus bertransformasi. Capaian IDI NTB yang meningkat menunjukkan ada progres dalam praktik demokrasi di daerah. Ke depan, kami ingin agar provinsi-provinsi, termasuk NTB, bisa terus memperbaiki angka indeksnya, karena IDI kini menjadi indikator kinerja utama bagi pemerintah daerah, termasuk gubernur,” tegasnya.
Heri menambahkan, penguatan demokrasi di daerah sangat penting untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. “Demokrasi yang sehat, setara, dan inklusif menjadi fondasi utama menuju Indonesia Emas. Karena itu, kami bersama Kemendagri, Bappenas, dan BPS mendorong agar capaian IDI di setiap daerah terus meningkat,” katanya.
Dengan capaian skor 76,37, NTB menempatkan diri pada jalur positif dalam mengembangkan demokrasi. Namun, tantangan di bidang kebebasan dan partisipasi masyarakat masih perlu mendapat perhatian lebih serius dari pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan.
Acara tersebut juga dihadiri oleh Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum – Kementerian Dalam Negeri Bahtiar Baharuddin, Guru Besar Ilmu Politik Universitas Indonesia Prof. Maswadi Rauf, Perencana Ahli Madya, Direktorat Ideologi, Kebangsaan, Politik, dan Demokrasi – Kementerian PPN/Bappenas Maharani, Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri dan Kepala BPS NTB Wahyudin. (Iba)
