Detikntbcom – Ketua Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) Magister Pendidikan Kepelatihan Olahraga (PKO) Universitas Pendidikan Mandalika (UNDIKMA), Ainun Samidah, menyoroti pernyataan Ketua Umum KONI Pusat Marciano Norman yang secara terbuka memberikan dukungan kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal untuk maju sebagai calon Ketua KONI NTB periode 2026–2030.
Ainun menilai sikap tersebut tidak etis karena disampaikan ketika proses Musyawarah Olahraga Provinsi (Musorprov) KONI NTB baru memasuki tahapan pendaftaran dan pengambilan formulir bakal calon.
“Yang terjadi bukan sekadar dukungan biasa. Ini adalah intervensi terselubung yang dilakukan di luar koridor aturan yang telah ditetapkan dalam AD/ART KONI,” tegas Ainun dalam keterangan persnya, Sabtu (8/8/2026).
KONI Pusat Berwenang, tetapi Harus Tetap Netral
Ainun mengakui KONI Pusat memiliki kewenangan dalam melakukan pengawasan, pembinaan, serta mengambil langkah apabila ditemukan pelanggaran terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) KONI.
Namun, menurut dia, kewenangan tersebut tidak seharusnya digunakan untuk memberikan dukungan terbuka kepada salah satu bakal calon di tengah proses Musorprov yang sedang berjalan.
“KONI Pusat seharusnya hadir sebagai pengawas yang netral dan penengah yang adil, bukan sebagai tim sukses bagi calon tertentu,” katanya.
Ia menilai pernyataan Ketua Umum KONI Pusat yang mengajak semua pihak mendukung gubernur sebagai Ketua KONI NTB berpotensi memengaruhi pemilik suara dalam Musorprov.
“Ketika ketua KONI Pusat secara gamblang mengatakan ‘kita semua harus mendukung’ gubernur sebagai Ketua KONI NTB, itu adalah bentuk intervensi moral yang sangat tidak etis dan berpotensi memengaruhi para pemilik suara di Musorprov nanti,” ujarnya.
Ainun menilai momentum penyampaian dukungan tersebut juga patut dipertanyakan karena tahapan Musorprov baru dimulai.
“Ini sama saja dengan memberikan sinyal kuat kepada seluruh cabang olahraga dan KONI kabupaten/kota tentang siapa yang ‘direstui’ pusat. Padahal, seharusnya proses berjalan secara independen dan murni berdasarkan mekanisme AD/ART,” tambahnya.
Jangan Jadikan PON 2028 sebagai Alasan Mengabaikan Etika Organisasi
Ainun juga mengingatkan seluruh pihak agar tidak menjadikan status NTB sebagai salah satu tuan rumah PON XXII 2028 sebagai alasan untuk mengabaikan prinsip dan etika organisasi.
Menurutnya, pembinaan olahraga membutuhkan proses panjang dan kesinambungan sehingga tidak boleh disandarkan pada kepentingan jangka pendek.
“Olahraga ini harus dibangun dengan sistem keberlanjutan, karena pembinaan atlet tidak bisa berhenti sesuai dengan musim kepentingan yang ada dan terdekat. Pembinaan atlet membutuhkan waktu bertahun-tahun, bahkan dekade,” tegasnya.
Ia khawatir jika proses pergantian kepemimpinan KONI NTB terlalu sarat intervensi dan kepentingan sesaat, kesinambungan pembinaan atlet serta pembangunan prestasi olahraga daerah justru menjadi korban.
“Jika kepemimpinan KONI NTB ditentukan oleh intervensi dan kepentingan politik sesaat, maka keberlanjutan pembinaan atlet akan terancam,” katanya.
Ainun menegaskan bahwa PON 2028 bukan satu-satunya ukuran keberhasilan pembangunan olahraga NTB.
“Jangan sampai karena NTB menjadi tuan rumah PON, semua elite berebut posisi Ketua KONI NTB secara serampangan hingga melanggar aturan yang ada,” ujarnya.
Menurut dia, penyelenggaraan PON harus menjadi momentum untuk memperkuat fondasi olahraga NTB, bukan sekadar perebutan posisi organisasi.
“Tuan rumah PON itu bagus untuk prestasi kita, tetapi itu bukan tujuan akhir dari prestasi olahraga di NTB. Tujuan akhirnya adalah membangun ekosistem olahraga yang berkelanjutan, melahirkan atlet-atlet berprestasi secara konsisten, dan menciptakan kemakmuran bagi masyarakat NTB dari dunia olahraga,” pungkasnya.
Minta Semua Pihak Kembali pada AD/ART
Ainun berharap seluruh pihak, termasuk KONI Pusat, menghormati tahapan Musorprov KONI NTB yang saat ini sedang berjalan.
Menurutnya, seluruh dinamika dalam proses pemilihan Ketua KONI NTB harus diselesaikan melalui mekanisme organisasi dan berlandaskan AD/ART.
“Kami dari kalangan akademisi dan mahasiswa olahraga akan terus mengawal proses ini. Kami ingin memastikan bahwa pemimpin KONI NTB ke depan adalah sosok yang lahir dari proses yang bersih, adil, dan bermartabat bukan karena ‘restu’ dari atas,” tutup Ainun. (Iba)
