Detikntbcom – Kepemimpinan Mardiono sebagai Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) periode 2025–2030 resmi sah setelah Menteri Hukum menerbitkan Surat Keputusan (SK) pengesahan usai terpilih secara aklamasi di Mukhtamar X di Ancol Jakarta.
Legitimasi ini menutup ruang dualisme sekaligus menegaskan arah tunggal partai berlambang Ka’bah tersebut.
Ketua DPW PPP Nusa Tenggara Barat Muzihir, dalam konferensi pers di Mataram, Kamis (2/10/2025), menegaskan bahwa pengakuan negara atas Mardiono tidak lagi bisa diganggu gugat.
“Hari ini sudah jelas, negara mengakui Pak Mardiono sebagai Ketua Umum. Tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi dualisme. Kalau ada pihak yang mau menggugat ke PTUN, silakan saja, tapi PPP sudah final di bawah kepemimpinan Mardiono,” tegas Muzihir di hadapan awak media.
Lebih jauh, Wakil Ketua DPRD NTB itu memberi warning kader yang tidak mendukung kepemimpinan Mardiono. Muzihir memastikan DPW PPP NTB akan menindak tegas pengurus maupun kader DPC yang masih setengah hati bahkan Ia menegaskan jika tidak bisa tidak dibina akan dibinasakan.
“Kalau tidak bisa dibina, ya dibinasakan. PPP tidak butuh kader abu-abu. Kita ingin solid di bawah komando Pak Mardiono,” ujarnya lantang.
Muzihir juga menyinggung adanya kader yang meski telah mendeklarasikan dukungan secara tertulis, namun tetap berhubungan dengan kubu lain. Menurutnya, sikap itu hanya akan merusak soliditas partai. “Tidak boleh lagi ada yang mendua. Negara sudah mengakui, maka kita pun harus tegas,” tambahnya.
Dalam waktu dekat, Muzihir menyatakan akan mengundang seluruh DPC untuk konsolidasi menyatukan barisan. Pertemuan itu juga akan menjadi momentum penyaringan kader yang loyal atau keluar.
“Minggu depan kami kumpulkan semua DPC. Mau diterima atau tidak, kenyataannya sudah sah. Kalau ada yang memilih jalan lain, silakan angkat kaki dari PPP,” tegasnya.
Dari catatan DPW, beberapa DPC yang konsisten mendukung Mardiono di antaranya Kota Mataram, Lombok Barat, Lombok Timur, Lombok Tengah, dan Sumbawa. Sementara yang tercatat main dua kaki yaitu DPC Kota Bima, Kabupaten Bima, Dompu, Kabupaten Sumbawa Barat dan Lombok Utara.
“Saya sudah lima tahun bersabar membimbing kader di NTB. Sekarang waktunya tegas. Akan ada evaluasi dan bahkan pergantian pengurus yang tidak loyal. Ini perintah DPP, dan kami siap jalankan,” pungkasnya. (Iba)
