Detikntbcom – Sekretaris Wilayah DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Nusa Tenggara Barat, Muhammad Akri, mengajak seluruh pengurus dan kader untuk kembali bersatu pasca diterbitkannya Surat Keputusan (SK) baru oleh Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agta, yang menyatukan kubu Muhammad Mardiono dan Agus Suparmanto.
“Dengan islah itu tidak ada lagi kubu-kubuan. PPP sekarang bersatu mempersiapkan diri menyambut Pemilu 2029,” ujar Moh Akri di Mataram, Selasa 7 Oktober 2025.
Ia menjelaskan, salah satu kesepakatan dalam islah DPP adalah larangan bagi DPW dan DPC mengambil langkah politik selama enam bulan ke depan. Seluruh struktur partai wajib mengikuti Peraturan Organisasi (PO) DPP PPP.
Terkait pernyataan Ketua DPW PPP NTB Muzihir yang sempat menyinggung dirinya, Akri memilih tidak ambil pusing. “Saya anggap itu bagian dari dinamika politik. Sah-sah saja pak ketua berkomentar demikian, mengancam, hendak memecat dan lain lain. Barangkali pak ketua lagi pusing banyak kerjaan. Jadi saya tidak ingin menanggapi beliau,” ujarnya.
Akri menegaskan, momentum islah harus dijadikan ajang memperkuat persatuan partai, bukan memperuncing perbedaan. “Jangan sampai PPP dianggap kerdil bahkan misi besar memenangkan Pemilu akan terkuras habis lantaran saling singgung satu sama lain. Pemimpin itu semestinya merangkul, bukan memukul. Mari sama-sama kita bersatu,” tegas Ketua Komisi I DPRD NTB ini.
Ia menambahkan, DPP menegaskan tidak akan ada Muswil, Muscab, maupun pergantian antar waktu (PAW) selama enam bulan ke depan. “Bahwa ini dinamika dan terjadi juga di tingkat pusat. Sekarang sudah selesai. Tidak ada lagi intrik-intrik, pemecatan apalagi PAW yang disuarakan di daerah,” katanya.
Sebelumnya, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyampaikan bahwa SK baru PPP menegaskan Muhammad Mardiono tetap sebagai Ketua Umum, Agus Suparmanto sebagai Wakil Ketua Umum, Taj Yasin sebagai Sekretaris Jenderal, dan Fauzan sebagai Bendahara Umum. SK ini menandai berakhirnya dualisme kepemimpinan di tubuh PPP. (Iba)
