Detikntbcom – Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Baiq Isvie Rupaeda, menegaskan pentingnya penguatan sistem peringatan dini (early warning system) sebagai kunci utama dalam upaya mitigasi bencana di daerah dengan tingkat kerentanan tinggi seperti NTB.
Menurut Isvie, kecepatan dan ketepatan informasi lapangan menjadi faktor krusial agar pengambilan keputusan taktis dapat dilakukan tanpa jeda waktu yang berpotensi membahayakan keselamatan masyarakat.
“Sistem peringatan dini yang responsif menentukan kecepatan kita dalam menyelamatkan masyarakat. Tidak boleh ada keterlambatan,” tegas Isvie, Rabu 3 Desember 2025
Selain penguatan sistem peringatan dini, Isvie juga menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas petugas dan relawan kebencanaan di lapangan. Ia mendorong agar simulasi kebencanaan dilakukan secara rutin untuk memastikan kesiapsiagaan nyata ketika situasi darurat benar-benar terjadi.
“Simulasi penting untuk menguji respons, koordinasi, dan ketanggapan seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan bencana,” ujarnya.
Isvie menekankan bahwa mitigasi bencana tidak dapat dibebankan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB semata. Penanganan bencana, kata dia, membutuhkan keterlibatan aktif lintas sektor, mulai dari pemerintah daerah, instansi vertikal, komunitas masyarakat, hingga dunia usaha.
“Koordinasi lintas sektor sangat penting. Mustahil BPBD NTB bekerja sendirian,” tegasnya.
Ia juga mendorong Pemerintah Provinsi NTB untuk memperluas pemanfaatan teknologi kebencanaan, baik dalam penyebaran peringatan dini, pemetaan risiko bencana, maupun penguatan koordinasi petugas di lapangan. Pemanfaatan teknologi dinilai mampu mempercepat proses mitigasi dan penanganan saat bencana terjadi.
“Di sinilah teknologi kebencanaan sangat dibutuhkan,” tambahnya.
Di sisi lain, DPRD Provinsi NTB menaruh perhatian serius terhadap alokasi Belanja Tidak Terduga (BTT) dalam APBD 2026 yang ditetapkan sebesar Rp15 miliar. Angka tersebut mengalami penurunan sebesar 8,59 persen dibandingkan tahun 2025 yang mencapai Rp16,4 miliar.
Penurunan anggaran kedaruratan ini dinilai tidak sejalan dengan tingginya risiko bencana di wilayah NTB. Badan Anggaran (Banggar) DPRD NTB pun merekomendasikan agar pemanfaatan BTT dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan serta didukung oleh Standar Operasional Prosedur (SOP) yang transparan dan akuntabel.
Menurut Banggar, BTT harus menjadi prioritas utama pada saat terjadi bencana, dengan tetap memperhatikan efisiensi belanja pada sektor non-prioritas.
“Pada saat kondisi bencana, BTT harus menjadi prioritas. Tentu dengan tetap menjaga efisiensi belanja non-prioritas,” pungkas Isvie, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPD I Partai Golkar NTB. (Iba)
