Detikntbcom – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam keluarga mahasiswa asal Dompu dan Bima menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPP Partai Gerindra, Jalan Harsono RM, Jakarta Selatan, Kamis (2/4/2026). Aksi ini merupakan bentuk protes atas dugaan skandal perselingkuhan yang menyeret nama Bupati Dompu, Bambang Firdaus.
Aksi yang berlangsung sejak siang hari itu dipimpin oleh Andi Zurhum selaku koordinator lapangan. Massa aksi tampak membawa spanduk dan poster berisi tuntutan agar Partai Gerindra tidak tinggal diam terhadap isu yang dinilai mencoreng etika publik dan nama baik partai.
Dalam orasinya, Andi menegaskan bahwa dugaan skandal yang melibatkan seorang kepala daerah tidak bisa dianggap sebagai persoalan pribadi semata. Menurutnya, hal tersebut sudah masuk dalam ranah publik karena menyangkut integritas dan moral seorang pejabat negara.
“Seorang kepala daerah adalah representasi rakyat dan partai. Ketika ada dugaan pelanggaran moral, maka itu menjadi tanggung jawab publik, bukan sekadar urusan pribadi,” tegasnya di hadapan massa aksi.
Ia mendesak DPP Gerindra segera menggelar rapat internal guna membahas dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Bambang Firdaus. Bahkan, massa aksi meminta partai mengambil langkah tegas apabila dugaan tersebut terbukti, termasuk pemecatan dari keanggotaan partai serta mendorong Kementerian Dalam Negeri untuk memberikan sanksi administratif hingga pemberhentian.
Selain itu, mahasiswa juga menyoroti sikap Bupati Dompu yang dinilai bungkam terhadap isu yang beredar. Tidak hanya itu, tindakan melaporkan sejumlah akun masyarakat yang mengkritik dugaan skandal tersebut justru dinilai memperkeruh keadaan.
“Sikap diam tanpa klarifikasi justru memperkuat kecurigaan publik. Seorang pemimpin seharusnya terbuka, bukan membungkam kritik,” ujar salah satu peserta aksi.
Massa juga menekankan bahwa posisi Bambang Firdaus sebagai Ketua DPD Gerindra Dompu semakin memperbesar tanggung jawab partai dalam menjaga marwah organisasi. Mereka menilai, integritas seorang kader, terlebih yang menjabat sebagai kepala daerah, mencerminkan kredibilitas partai di mata masyarakat luas.
Hingga aksi berakhir, belum ada perwakilan resmi dari DPP Gerindra yang menemui massa ataupun memberikan pernyataan sikap. Kondisi ini memicu kekecewaan peserta aksi yang menilai partai belum menunjukkan keseriusan dalam merespons tuntutan publik.
Para demonstran menegaskan akan terus mengawal kasus ini hingga ada langkah konkret dari partai. Mereka bahkan mengancam akan menggelar aksi lanjutan dengan skala lebih besar, termasuk mendorong audiensi publik dan kampanye transparansi di berbagai daerah.
“Partai besar harus berani bersikap. Diam berarti membiarkan kerusakan moral terus terjadi. Kami tidak akan berhenti sampai ada kejelasan,” tutup Andi Zurhum. (Iba)
