Detikntbcom – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem hingga kini belum menerbitkan Surat Keputusan (SK) kepengurusan untuk DPD Partai NasDem Kabupaten Bima dan DPD Kota Mataram. Dari 10 kabupaten/kota di Nusa Tenggara Barat (NTB), hanya dua daerah tersebut yang masih menunggu keputusan final dari DPP.
Hal itu mengemuka di sela-sela pelaksanaan Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) DPW Partai NasDem NTB yang berlangsung di Hotel Golden Palace, Mataram, Sabtu (27/6/2026). Dalam agenda tersebut, Wakil Ketua Umum Partai NasDem Saan Mustopa melantik kepengurusan baru 8 DPD dari 10 Kabupaten/Kota.
Ketua DPW Partai NasDem NTB, Mori Hanafi, mengatakan proses penetapan kepengurusan Kabupaten Bima dan Kota Mataram masih berada dalam tahap pembahasan di tingkat DPP, meski seluruh tahapan fit and proper test telah rampung sejak April 2026.
“Tahapan fit and proper test memang sudah selesai dilakukan pada April lalu. Namun, DPP belum memutuskan karena masih ada beberapa alternatif nama yang sedang dipertimbangkan secara komprehensif,” ujar Mori.
Menurutnya, sejumlah aspek menjadi pertimbangan DPP sebelum menetapkan ketua definitif, mulai dari kapasitas, senioritas, kapabilitas personal hingga rekam jejak dan jabatan politik yang sedang maupun pernah diemban oleh para kandidat.
“Semua variabel itu menjadi bagian dari penilaian untuk menentukan figur yang paling tepat memimpin organisasi di daerah,” katanya.
Khusus di Kabupaten Bima, Mori memastikan mantan Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Bima, Raihan Anwar, tidak lagi masuk dalam bursa calon ketua setelah menyatakan mengundurkan diri dari proses seleksi.
“Bang Raihan sudah tidak ikut serta dalam bursa. Beliau menyatakan telah mundur dari proses seleksi tersebut,” tegasnya.
Meski demikian, persaingan di internal Partai NasDem Kabupaten Bima masih berlangsung dinamis. Sejumlah nama disebut masih menjadi bahan pertimbangan DPP, termasuk figur yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bima.
Sementara itu, proses penetapan kepengurusan DPD Kota Mataram juga masih berjalan. DPP disebut tengah melakukan penilaian terhadap sejumlah kandidat dengan mempertimbangkan kekuatan basis organisasi, kapasitas kepemimpinan, serta posisi strategis yang dimiliki masing-masing figur. (Iba)
