Mataram (Lombok Fokus),– Gelombang perlawanan mahasiswa terus berkobar akibat tindakan represif aparat kepolisian mengamankan pengunjuk rasa yang mencari keadilan diduga karena proses pemilu curang depan Bawaslu RI di Jakarta pada, 21-22 Mei 2019 sampai jatuh korban jiwa sejumlah delapan orang dan ratusan lainnya luka-luka.
Gelombang perlawanan atas represifitas tersebut ditunjukkan berbagai elemen mahasiswa yakni HMI MPO, HMI DIPO, IMM Cabang Mataram serta HMI Badko Nusra, mereka bersama-sama menuntut hal yang sama dengan mengepung Mapolda NTB.
Sore tadi, Sabtu (25/065) di tempat yang sama, elemen mahasiswa dari DPD IMM NTB juga mengepung Mapolda NTB, dengan berbagai tuntutan salah satunya adalah meminta Kapolri dan Menkopolhukam RI untuk dicopot dari jabatannya.
“Kami mendesak Kapolri (Tito Karnavian) dan Menkopolhukam (Wiranto) dicopot sekarang juga,” desak Korlap aksi, Adi Ardiansyah depan Mapolda NTB.
Mantan Ketua BEM UMMAT ini juga meminta kepada Komnas HAM dan DPR RI agar segera membentuk Tim Pencari Fakta (TPF) untuk menyelidiki tragedi meninggalnya sejumlah massa aksi yang ditembak aparat kepolisian diduga dikomandoi langsung Kapolri Tito Karnavian di Jakarta.
“Kami menuntut tindakan represif aparat kepolisian yang dikomandoi oleh Kapolri pak Tito Karnavian bawa telah terjadi mereka telah membunuh rakyat kita. Dipertontonkan secara telanjang kepada media,” ucapnya.
“Kami meminta Komnas HAM dan DPR RI untuk segera membentuk Tim Pencari Fakta agar ini segera ditangani agar ini segera diusut sampai ke Mahkamah Internasional,” desaknya.
Sementara Ketua Umum DPD IMM NTB, Miftahul Khair saat membacakan pernyataan sikap mendesak Menkominfo untuk segera mencabut segala peraturan yang berupaya membatasi hal publik untuk mendapatkan informasi seluas-luasnya.
Juga meminta kepada sejumlah tokoh bangsa untuk menunjukkan sikap sebagai negarawan sejati. “Dalam memutuskan segala kebijakan yang menyangkut kemajuan bangsa,” pintanya.
Usai menggelar aksi di Mapolda NTB, puluhan massa melanjutkan aksinya ke depan KPU NTB. Sementara pihak Polda NTB tidak ada yang menanggapi tuntutan mereka. (Iba)