MATARAM— Pengurus Wilayah (PW) Nahdlatul Ulama (NU) Nusa Tenggara Barat menegaskan bawah kebijakan pemberian Bantuan Sosial (Bansos) pendidikan Pemprov NTB tidak akan tebang pilih.
Ketua Tanfiziah PWNU NTB, Prof. H.Masnun, M.Ag menegaskan meski tidak melihat data secara keseluruhan, wakil rektor satu Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram ini menegaskan pemerintahan Gubernur, Zulkiefli Mansyah dan Wakil Gubernur, Hj. Siti Rommy Djalilah mengalokasikan dana bantuan pendidikan secara proporsional dan profesional.
“Saya rasa pemerintah NTB tidak mungkin akan tebang pilih. Pemerintah pasti punya kajian dan mementingkan kemaslahatan ummat,”ujar, pakar hukum perdata Islam ini, berbicara kepada pers, Senin (7/10) lalu.
Masnun tidak melihat niat buruk Pemprov NTB dalam mengalokasikan bantuan pendidikan kepada organisasi atau yayasan pendidikan yang ada di NTB. Semuanya, kata dia, pasti melalui kajian dan pertimbangan yang layak.
Ini dikatakan, Masnun menjawab pendapat sebagian kalangan yang memprotes kebijakan pemberian bansos pendidikan yang hanya memprioritaskan organisasi tertentu di NTB.
Jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB memamaparkan analisa dan standarisasi verifikasi pemberian bantuan sosial bidang pendidikan kepada organisasi di NTB sesuai survey dan luas lembaga binaan. Jika lembaga atau yayasan memiliki jaringan pendidikan yang besar, luas dan banyak tentu menjadi pertimbangan sendiri.
” Itulah asas proporsionalitas dan kesetaraan. Lembaga pendidikan lain juga ikut dibantu pemerintah Provinsi sesuai dengan kebutuhan dan luas binaannya. Semuanya kita sesuaikan pak,” kata Sekretaris Dinas (Sekdis) Dikbud NTB, Drs. Sukran, di wawancara wartawan, diruang kerjanya, Rabu (8/10).
Sukran menegaskan, pemerintah tidak mungkin membeda bedakan organisasi manapun di NTB. Apalagi Gubernur, Zulkiefli Mansyah sangat konsen memajukan dunia pendidikan agar putra putri NTB memiliki daya saing. Menurutnya, semua organisasi kemasyarakatan yang fokus ke dunia pendidikan dianggap sama. Sama sama wajib dibantu.
” Kita di arahkan untuk tidak boleh membeda bedakan NW, NU, Muhammadyah dengan organisasi lainnya, apalagi ini untuk kemajuan pendidikan. Semuanya sama namun proporsional,” imbuh, Sukran.
Badan Pengelolaan Anggaran dan Aset Daerah (BPKAD) NTB melaporkan, telah melakukan Verifikasi berkas pengajuan bantuan lembaga pendidikan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Ini juga merujuk Peraturan Daerah (Perda) APBD. Dimana pos bantuan sosial bidang pendidikan telah di alokasikan dan di verifikasi oleh OPD terkait.
“Semunya sudah di teliti oleh tim asistman atau penyaring. Lalu kita proses sesuai dengan mekanisme keuangan yang ada,” ujar, Sekban BPKAD NTB, Zainul Islam, dikonfirmasi wartawan, Senin siang.
Sejatinya tugas BPKAD adalah memproses bantuan atau nota kebijakan di bidang keuangan yang sudah terlebih dahulu di verifikasi OPD terkait dan di setujui Gubernur. Jadi, kata dia, prosesnya berjenjang tidak langsung bisa dialokasikan begitu saja.
Gubernur NTB, Zulkiefli Mansyah menegaskan, pemerintahannya mengakomodir seluruh kepentingan masyarakat dan organisasi masyarakat. Tidak ada yang di prioritaskan atau di abaikan.
Menurutnya NTB gemilang adalah rumah kita bersama. Dibangun secara bersama sama dan bermanfaat untuk semuanya. Gubernur membantah terlalu mementingkan organisasi atau yayasan tertentu saja.
“Semua elemen masyarakat akan dibantu, di layani secara proporsional dan profesional. Sebab itu tugas pemerintah. Terima kasih ada kontrol dan kroscek dari masyarakat. Kita akan terus benahi untuk menegakkan prinsip keadilan,”demikian, Zulkiefli Mansyah.
