Detikntbcom – NTB Institute menyatakan dukungan terhadap keberlanjutan program prioritas nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih) yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Meski demikian, lembaga tersebut menegaskan bahwa kedua program harus terus dievaluasi dan dibenahi agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Direktur NTB Institute Gunawan Albima mengatakan, NTB Institute telah mencermati berbagai dinamika politik nasional maupun di Nusa Tenggara Barat terkait pro dan kontra pelaksanaan program MBG serta Kopdes Merah Putih. Menurutnya, kritik terhadap pelaksanaan program merupakan hal yang wajar, namun tidak boleh dijadikan alasan untuk menghentikan program strategis nasional tersebut.
“NTB Institute dengan tegas mendukung program Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih untuk terus dilanjutkan. Namun, kami juga menegaskan bahwa tata kelola kedua program ini harus terus dievaluasi dan diperbaiki agar pelaksanaannya semakin efektif, transparan, akuntabel, serta bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme,” ujar Gunawan Albima, dalam konferensi pers yang dihadiri puluhan aktivis mahasiswa di Kota Mataram, Sabtu (27/6/2026).
Ia menjelaskan, program MBG dinilai memiliki dampak strategis terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia, terutama dalam memperbaiki gizi anak, mendukung sektor pendidikan, sekaligus menggerakkan ekonomi kerakyatan sebagaimana amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.
Berdasarkan data yang dipaparkan NTB Institute, hingga pertengahan Juni 2026 terdapat 27.208 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah beroperasi secara nasional dengan serapan tenaga kerja mencapai 1,391 juta orang serta melayani sekitar 62,45 juta penerima manfaat.
Sementara di Provinsi Nusa Tenggara Barat, tercatat telah tersedia 732 unit SPPG, dengan 75 unit lainnya masih dalam tahap penyelesaian akhir menuju operasional.
Gunawan menambahkan, pelaksanaan MBG di NTB diperkirakan telah menciptakan sekitar 31.509 lapangan kerja dan menjangkau 1.793.423 penerima manfaat.
Meski demikian, NTB Institute menilai masih terdapat sejumlah persoalan yang perlu segera dibenahi, mulai dari sistem rekrutmen pegawai, pembukaan dan kelayakan dapur pelayanan, efektivitas penggunaan anggaran, hingga dugaan keberadaan dapur fiktif yang harus ditindaklanjuti melalui evaluasi menyeluruh.
“Evaluasi harus dilakukan secara komprehensif. Persoalan-persoalan yang muncul harus menjadi bahan perbaikan, bukan alasan menghentikan program yang manfaatnya sangat besar bagi masyarakat,” katanya.
Selain MBG, NTB Institute juga memberikan perhatian terhadap program Koperasi Desa Merah Putih yang dinilai sebagai instrumen penguatan ekonomi kerakyatan berbasis nilai-nilai Pancasila.
Menurut data yang dipaparkan, secara nasional telah terbentuk 83.363 Koperasi Merah Putih, terdiri atas 74.781 koperasi desa dan 8.582 koperasi kelurahan. Khusus di NTB, terdapat 1.172 koperasi yang tersebar di seluruh desa dan kelurahan dengan potensi penyerapan tenaga kerja sekitar 29.150 orang.
Gunawan menilai, daerah seperti NTB yang masih menghadapi tantangan pembangunan di sejumlah wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) membutuhkan program-program strategis yang mampu mempercepat pemerataan kesejahteraan masyarakat.
“Program MBG dan Kopdes Merah Putih merupakan langkah nyata untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat dari desa. Karena itu, kami mengajak seluruh elemen bangsa untuk mengawal pelaksanaannya secara kritis namun konstruktif agar manfaatnya benar-benar dirasakan rakyat,” tegasnya. (Iba)
