Lombok Utara – LF|Dalam rangka meneguhkan sinergi kehumasan di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara (KLU) Bagian Humas dan Protokol menghelat pertemuan Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) di Aula Kantor Bupati Lombok Utara, Rabu (6/11).
Pertemuan Bakohumas dihadiri praktisi kehumasan OPD se-KLU seperti RSUD, Kemenag, DPRD, Kominfo dan unsur kehumasan lainnya. Kegiatan ini menghadirkan pembicara kunci (keynote speaker) Bupati Lombok Utara Dr. H. Najmul Akhyar, SH, MH. Sementara Narasumber lainnya dari Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTB, serta IJTI NTB.
Membuka pertemuan Bakohumas, Bupati Lombok Utara H. Najmul Akhyar dalam sambutannya menyampaikan selamat kepada Humas dan Protokol Setda KLU atas torehan tropi sebagai salah satu Humas berprestasi di Indonesia pada ajang penganugerahan Insan Public Relations Indonesia (IPRI) 2019.
“Saya ucapkan selamat pada Humas. Alhamdulillah telah mendapatkan award, salah satu insan humas meraih silver winner kabupaten di Indonesia, pada acara Jampiro 2019,” ucap apresiatif Sekjen APKASI ini.
Orang nomor satu di bumi bersesanti Tioq Tata Tunaq ini berpesan, prestasi yang ditoreh dapat memacu pemangku pemerintahan daerah agar tetap menjaga suasana yang baik, seraya meningkatkan kapasitas. Bakohumas niscaya bersinergi.
Pada kesempatan itu, Bupati menyampaikan otoritas institusi kehumasan lingkup Pemda KLU yang ditekankannya terkait peran kehumasan sembari mengajak para peserta Bakohumas bersama-sama bersinergi.
“Kalau kita melihat apa yang terjadi akhir-akhir ini di media sosial. Seakan-akan pemerintah daerah tak pernah melakukan apa-apa. Kalau kita kaji bersama, peran terbesar di media sosial itu adalah persepsi yang dibangun secara negatif terhadap pemerintah daerah dibandingkan hal-hal positif,” tutur Bupati Najmul.
Jika dicermati secara obyektif, lanjutnya, apa yang dilakukan pihaknya setiap hari di kantor, tiada lain yaitu fokus melayani masyarakat. Sebetulnya merunut kondisi kita saat ini, Pemda KLU sudah bekerja dengan baik, tetapi sayangnya, informasi yang sampai kepada masyarakat itu yang kurang. Pada aspek informasi yang kurang itulah, niscaya diperbaiki.
“Kita perlu menyampaikan ke masyarakat informasi secara edukatif. Pemda tidak selamanya baik, memang kekurangan-kekuarangan itu pasti ada, tugas kita adalah menjaga persepsi masyarakat secara bersama dan berbuat yang terbaik,” pintanya.
Doktor Ilmu Hukum ini kemudian menjabarkan beberapa peran Kehumasan KLU yang diharapkan menjadi entri poin informasi-informasi terkait implementasi pembangunan dan pemerintahan daerah pada masyarakat.
“Harapan saya Humas ini menjadi pintu awal apa yang dilakukan pemerintah. Silakan masyarakat menilai, baik itu negatif atau positif sehingga informasi di lapangan itu tidak bias,” harapnya.
Ia menceritakan, beberapa waktu silam ada salah satu media menemukan satu masalah RTG yang pengerjaannya tidak baik. Ternyata hal itu viral di media. Nilai informasinya mengalahkan 35 ribu unit rumah yang sudah dan sedang dikerjakan pemerintah selama tahun pertama. Media seharusnya tetap menjaga etika pers, diantaranya memberi edukasi kepada masyarakat. Pihak media mestinya harus konfirmasi dulu kepada pihak-pihak terkait, baru kemudian diberitakan supaya masyarakat mendapatkan informasi dan pemberitaan yang seimbang.
Peran kehumasan lainnya, menjadi corong informasi publik, menjadi garda pengelolaan informasi pembangunan daerah, serta sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat.
Dalam pada itu, mewakili Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTB, Kepala Sub Bagian Pengelolaan Data dan Naskah Pimpinan, Lalu Irfani Gea Abdita, S.STP memaparkan, Biro Humas Provinsi NTB punya Manajemen PRCC. Sejak adanya PRCC, banyak muncul sentimen positif dan sentimen negatif. Banyak pertanyaan yang datang dari pelbagai kalangan, misalnya “Kok Humas berubah jadi PRCC”?
“Sebenarnya Humas tidak diganti. PRCC itu manajemen kehumasan yang digagas Kabiro. Intinya, kita mencoba untuk lebih dekat dan hadir di tengah-tengah masyarakat,” pungkasnya.
Sekretaris IJTI NTB Afifudin Adnan, S.Sos.I berterima kasih telah diundang diskusi sharing wawasan dunia jurnalistik. Hal itu erat kaitannya dengan tugas dan pekerjaan di instansi pemerintahan, yaitu menyampaikan informasi kepada publik.
Afifudin memulai materinya dengan mengulas tentang konvergensi media. Menurutnya, kalau konvergensi media bisa dilakukan oleh praktisi humas, maka bisa memudahkan kerja-kerja kehumasan di KLU. Konvergensi media berkaitan dengan penggabungan media-media. Di era sekarang, lanjutnya, semua media tergabung dengan internet sehingga semua hal bisa diakses dalam satu media serta mengukurnya pun lebih jelas karena bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun.
“Media sosial sekarang ini menjadi bonus untuk kita semua sehingga harus kita manfaatkan. Jika ada Humas tidak menggunakan media sosial itu langkah keliru, karena media itu strategis,” terangnya.
Konvergensi media menjadi hal yang begitu penting, terutama bagi praktisi humas pada tiap kegiatan kehumasan.
Sementara itu, seusai sesi dialog dan diskusi, Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda KLU Mujaddid Muhas, M.A menyampaikan, Humas dan Protokol Setda KLU sedang melakukan penataan. Menjawab pertanyaan terkait program dan kegiatan Humas dan Protokol, pihaknya menyampaikan program Humas ada yang sifatnya sinergi dengan stakeholders, seperti Humas dengan Pewarta. Ada juga program kegiatan forum pimpinan daerah dengan pimpinan media, dan forum pertemuan Bakohumas.
Ditambahkannya, dalam fase penataan ini pihaknya mencoba memperluas dan menambah volume kegiatan serupa. Perlu urun rembuk untuk memadukan gagasan maupun masukan dan saran.
“Contoh program ril seperti program press tour yang dulu pernah ada. Semoga ini bisa terealisasi sebagai tindak lanjut dari saran teman-teman pewarta,” ujarnya. (Red)
