Beranda Politik DPRD NTB Asal Dompu Kritisi Program Zero Waste

DPRD NTB Asal Dompu Kritisi Program Zero Waste

30
0
Akhdianysah, Anggota DPRD Fraksi PKB. (Ist)

Mataram, LF |Salah satu program strategis Pemerintah Provinsi NTB di bawah kepemimpinan Dr. Zulkieflimansyah dan Dr. Sitti Rohmi Djalillah adalah program sampah menuju nol atau dikenal Zero Waste.
Berbagai langkah dan upaya dilakukan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB untuk mengurangi sampah di NTB hingga menuju nol. Bahkan tahun 2019 program tersebut dialokasikan anggaran belasan miliar rupiah dan 2020 dialokasikan dua kali lipat.
Program zero waste menjadi program prioritas pasangan Zul-Rohmi tersebut nampaknya menurut anggota DPRD NTB dari fraksi partai Kebangkitan Bangsa (PKB) hanya hebat di atas kertas.
“Pemerintah telah mencanangkan gerakan NTB zero waste atau bebas sampah. namun menurut catatan Fraksi PKB, program tersebut hanyalah hebat diatas kertas saja,” kata anggota DPRD NTB Fraksi PKB, Akhdiansyah, Senin (25/11) siang usai menggelar paripurna di kantor DPRD NTB.
Minimnya komunikasi dan koordinasi antara pemerintah Provinsi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota tambahnya, mengakibatkan program ini belum optimal dilaksanakan, kemudian sosialisasi program zero waste ini juga tidak menyeluruh kepada masyarakat.
“Sehingga Fraksi PKB mengharapkan pemerintah melakukan koordinasi dan sosialisasi,” cetusnya.
Catatan Frasi PKB juga menurut Guru To’i sapaan Akhdiansyah,  bahwa program zero waste ini juga telah dipayungi oleh Perda tentang Tata Kelola Sampah dan adanya penganggaran pada APBD murni 2019 sebesar 13 milyar untuk program pengelolaan sampah.
“Namun pada kenyataannya hari ini masih kita temukan tata kelola sampah yang belum berjalan dengan baik, dan terkesan jalan di tempat,”  ujarnya.
Pihaknya menyarankan pemerintah merangkul kelompok dan asosiasi serta lembaga di luar pemerintah yang telah melakukan program persampahan secara mandiri, agar pemerintah dapat menerima masukan agar pelaksanaan program zero waste di NTB bisa berjalan dengan baik.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Lingkungan Nusa Tenggara Barat Merespon kritikan yang dilemparkan oleh Guru To’i.
“Kami sedang berproses dengan waktu kerja baru 10 bulan. Pernyataan (anggota DPRD NTB soal program zero waste hebat di atas kertas) itu ada benarnya, karena kami sedang berproses, karena yang berat adalah merubah mindset masyarakat,” katanya, Senin (25/11) merespon kritikan Guru To’i sapaan akhdiansyah.
Selama 10 bulan tambah Madani, sudah berhasil membuat Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 tahun 2019 tentang pengelolaan sampah dengan sejumlah capaian dalam mensuskeskan NTB Zero Waste antara lain, mengoperasikan tempat pembuangan akhir regional (TPAR) Kebun Kongok, sosialisasi di 250 sekolah dan membangun kesepahaman dengan kabupaten/kota.
Selanjutnya jelas Madani, membentuk 124 bank sampah, menginisiasi terbentuknya 239 bank sampah dikelola Bumdes di Kabupaten Lombok Timur, aksi clean up dengan berbagai komunitas dan hampir setiap hari di berbagai media dibahas dan dicemooh tentang program zero waste.
“Virus zero waste sudah masuk ke berbagai kalangan,” tegasnya.
Sebelumnya, dalam tanggapan fraksi PKB menuding bahwa program zero waste Pemprov NTB hanya hebat di atas kertas saja namun implementasinya banyak bermasalah.
“Pemerintah telah mencanangkan gerakan NTB zero waste atau bebas sampah. namun menurut catatan Fraksi PKB, program tersebut hanyalah hebat diatas kertas saja,” kata anggota DPRD NTB Fraksi PKB, Akhdiansyah, Senin (25/11) siang usai menggelar paripurna di kantor DPRD NTB.
www.lombokfokus.com
Iklan TOI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here