Beranda Uncategorized Perangkat Desa Tolak Alokasi “JPS Gemilang”

Perangkat Desa Tolak Alokasi “JPS Gemilang”

13
0
Sekretaris PPID Lombok Tengah, Adnan Muksin.(ist)

LOMBOK TENGAH | Dampak Covid-19 tidak hanya dirasakan oleh masyarakat kota saja, tapi juga sudah merambah sampai pada masyarakat desa yang paling bawah. Penanganan dan pencegahan covid-19 ini dilakukan secara serentak dan gotong royong oleh semua lapisan masyarakat.

Kabar gembira yang diberikan oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan programnya JPS GEMILANG yang akan memberikan sembako pada semua masyarakat berdasarkan data dari dinas sosial provinsi dan dinas sosial kabupaten kota menjadi angin segar pemerintah desa Di Nusa Tenggara Barat beserta seluruh jajarannya.

Sekretaris Persatuan Perangkat Desa Indonesia Kabupaten Lombok Tengah, Adnan Muksi, Menilai Program JPS Gemilang berbanding terbalik dana yang diberikan Pemprov dengan Pemerintah Desa.

“Akan tetapi hal ini berbanding terbalik dengan jumlah data sasaran dan nominal sembako yang diterima. Pemprov NTB melalui  dinas sosial hanya mengalokasikan 11.780 kk di Kabupaten Lombok Tengah dengan nominal sembako hanya Rp. 250.000,-/bulan/KK atau sekitar 2,2 M.” Ungkap adnan dalam press relise yang dikirim ke media. (23/4/20).

“Level Pememerintahan provinsi sebagai disentralisasinya pemerintah pusat tentu dengan jumlah anggaran yang jauh lebih besar ketimbang pemerintah kabupaten kota dan pemerintah desa. Pemerintah desa dengan anggaran yang berasal dari Dana Desa akan memberikan Rp.600.000,-/bulan/kk dari bulan april-juni 2020 dengan kriteria penerima sama dengan dari pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.” Lanjutnya.

Ia mengatakan, pemerintah desa yang dibawah akan kewalahan dan menimbulkan gejolak ditengah masyarakat dikarenakan nominal yang beda jauh.

“Beberapa kegiatan yang sudah direncanakan akan dilaksanakan pemerintah desa pada tahun ini banyak yang ditunda dikarenakan fokus pada kegiatan bantuan lansung tunai (BLT).
Akibat dari pemberian bantuan baik dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota dan desa yang tidak sama nominal maupun jumlah penerimanya. ini menjadi khawatiran kami selaku eksekutor di tingkat paling bawah. Sudah barang tentu karena akan ada yang dapat lebih banyak dan sedikit, maka seyogyanya dan seharusnya pemerintah Propinsi NTB berpikir kembali terhadap kebijakan JPS GEMILANG.  Maka gejolak ditengah masyarakat pasti akan timbul dengan kebijakan ini yang seolah-olah tidak adil dan tidak responsif dengan keadaan darurat seperti sekarang ini.” Terangnya.

“Bahkan pemerintah Kabupaten Lombok Tengah saja sanggup akan mengalokasikan anggaran Rp. 600.000/bulan/kk, masak pemerintah provinsi tidak mau memotong anggaran yang lain untuk fokus pada keadaan mendesak. Padahal sumber anggaran kita sama-sama dari pemerintah pusat berupa Dana Alokasi Umum. ” tutupnya.

www.lombokfokus.com

Leave your vote

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

GIPHY App Key not set. Please check settings