Beranda Politik Sewenang-Wenang Bikin SK, Gubernur NTB Diutimatum Ubah SK Baznas Cacat Hukum

Sewenang-Wenang Bikin SK, Gubernur NTB Diutimatum Ubah SK Baznas Cacat Hukum

24
0
Gerakan Masyarakat Pro Transparansi (GMPT) NTB aksi didepan Kantor Gubernur. (R/LF).

MATARAM  | Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Nomor : 400 – 413 Tahun 2020 tentang pengangkatan Pimpinan Baznas Provinsi NTB Masa Bakti 2020-2025 adalah bentuk kesewenang-wenangan Pemerintah Provinsi NTB dalam mengatur pemerintahannya di Nusa Tenggara Barat. Hal ini tersebut ditunjukkan dengan diterbitkannya SK tersebut tanpa mengikuti prosedur pengangkatan Pimpinan Baznas NTB sesuai dengan PP no 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan UU No 23 Tahun 2011.

Hal ini disampaikan Wahyu Satriadi, Koordinator Lapangan dalam Aksi yang digelar Gerakan Masyarakat Pro Transparansi (GMPT) NTB dengan tema “Menyelamatkan Baznas NTB menjadi Lembaga yang Jujur dan Profesional” didepan Kantor Gubernur NTB, Kamis (11/6/2020).

Tak hanya itu kata Wahyu, SK tersebut juga tidak patuh pada PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil serta peraturan BAZNAS No 1 Tahun 2019 tentang cara pengangkatan dan pemberhentian Pimpinan Baznas Provinsi dan Pimpinan Baznas Kabupaten / Kota.

“Gubernur NTB Zulkiflimansyah telah sewenang-wenang membuat keputusan tidak berdasar peraturan perundang-undangan, padahal dia seharusnya menjadi contoh bagi kami warga NTB” Teriak Wahyu.

Dalam UU dan Peraturan Baznas sebut Wahyu, Pimpinan Baznas baru boleh diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur setelah mendapat pertimbangan dari BAZNAS. Namun yang dilakukan Gubernur NTB justru mengabaikan pertimbangan BAZNAS Pusat yang merupakan syarat substansial itu.

“Karena itu, kami sepakat dengan Surat Peringatan Baznas Pusat soal SK tersebut tidak sah dan cacat demi hukum.” Tambahnya.

Orator yang lain Rian dalam orasinya mengatakan, GMPT mendesak Gubernur agar mengikuti saran dan peringatan yang dikirimkan Baznas Pusat kepadanya.

“Dalam surat peringatannya kepada Gubernur NTB Nomor 365/ANG/BAZNAS/IV/2020 tertanggal 1 April 2020 jelas, Gubernur NTB diperintah untuk menarik SK yang cacat hukum itu dan menggantinya dengan SK yang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Surat itu jelas-jelas dinyatakan Baznas Pusat Cacat Hukum baik formil maupun materil dan bisa masuk Pidana” Ungkap Rian ditengah Puluhan Peserta Aksi dan aparat  keamanan.

Peserta aksi dari Gerakan Masyarakat Pro-Transparansi (GMPT) ini tiba di di depan kantor Gubernur NTB sekitar pukul 10.00 siang dan mulai berorasi dengan dibawah kawalan ketat kepolisian. Sekitar pukul 11.30, aparat meminta 10 perwakilan peserta aksi untuk masuk melakukan dialog bersama Asisten III Setda provinsi NTB H Lalu Syafii.

“Sebenarnya kami hanya ingin dialog dengan Gubernur, tapi karena Gubernur lagi rapat bersama DPRD NTB kami maklumi, hari ini kami hanya menitipkan pesan saja dan kami akan dating lagi” Kata Koordinator Umum GMPT Muhammad Nuresim. 

Dalam kesempatan itu, Muhammad Nuresim membacakan isi tuntutannya antara lain, mendukung surat peringatan BAZNAS PUSAT kepada Gubernur NTB Nomor 365/ANG/BAZNAS/IV/2020 tertanggal 1 April 2020 tentang pengangkatan pimpinan Baznas Provinsi NTB periode 2020-2025 yang tidak sesuai dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan baik formil maupun materil

Selain itu, mendesak Gubernur NTB Zulkiflimansyah segera memperbaiki SK Nomor : 400 – 413 Tahun 2020 tentang pengangkatan Pimpinan Baznas Provinsi NTB Masa Bakti 2020-2025 sesuai dengan pertimbangan BAZNAS Pusat.

“Salam kami ke Pak Gubernur, SK Baznas cacat hukum itu tolong segera diperbaiki dalam waktu sesingkat-singkatnya, jika tidak, kami akan turun lagi dan menyegel Baznas NTB karena posisinya hari ini tidak sah secara hukum agama dan negara” Pungkas Nuresim. []

www.lombokfokus.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here